UPDATE

Kemendag Perkuat Pengawasan Impor Post-Border Berbasis Risiko

19/11/2026 16:27

CIANJUR.CO - Kementerian Perdagangan memperkuat pengawasan barang impor setelah melewati kawasan pabean atau post-border dengan pendekatan berbasis risiko. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan importir menaati ketentuan, melindungi konsumen dan industri dalam negeri, sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha yang patuh.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Post-Border Tahun 2026 dan Prioritas Pengawasan Perdagangan Berbasis Risiko di Jakarta, Senin (16/11). Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan RI, rapat diselenggarakan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melalui Direktorat Tertib Niaga. Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Lembaga National Single Window (LNSW) turut hadir.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang menyatakan pengawasan post-border berperan menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang impor dan perlindungan pasar domestik. Menurut dia, manfaat pengawasan perlu dirasakan oleh importir yang patuh maupun masyarakat sebagai konsumen.

“Bagi importir yang patuh, pengawasan harus memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha,” ujar Moga. Sebaliknya, importir yang tidak memenuhi ketentuan akan ditindak secara tegas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga ditujukan untuk memastikan barang impor yang beredar memenuhi ketentuan, sehingga konsumen mendapat perlindungan yang semestinya.

Moga menambahkan, pendekatan berbasis risiko penting untuk membuat pengawasan lebih tepat sasaran. Penerapan cara tersebut, lanjutnya, sekaligus mendukung terciptanya iklim perdagangan yang tertib dan adil, serta memberi kesempatan berusaha yang setara kepada seluruh pelaku usaha.

Baca juga: Kokopit COCOKIM Ekspor Perdana ke Taiwan Senilai Rp138 Juta

Ribuan PIB masuk pemeriksaan

Data pelaksanaan pengawasan selama Januari hingga Oktober 2026 mencatat 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dari jumlah tersebut, sebanyak 67.790 PIB atau 39,75 persen teridentifikasi sebagai PIB Siap Inspeksi. Berikutnya, 28.441 PIB menjalani pemeriksaan kesesuaian, sedangkan Pemeriksaan Khusus dilakukan terhadap 733 PIB yang mencakup 169 pelaku usaha.

Hasil pemeriksaan menunjukkan 73 pelaku usaha atau 43,20 persen memenuhi ketentuan. Sementara itu, 96 pelaku usaha memerlukan tindak lanjut. Rinciannya, 51 pelaku usaha masih dalam proses klarifikasi, 27 pelaku usaha dikenai surat perintah penarikan dan pemusnahan barang, serta 18 pelaku usaha menerima surat peringatan.

Plt. Direktur Tertib Niaga Sukoco mengatakan hasil pengawasan tersebut menjadi bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan yang telah berjalan dan menyempurnakan strategi berikutnya. Data itu, menurut dia, memperlihatkan tingkat kepatuhan serta karakteristik risiko pelaku usaha dan komoditas.

“Informasi ini menjadi modal penting bagi kami untuk menyusun profil risiko yang lebih akurat, menentukan prioritas pengawasan secara lebih tepat,” jelas Sukoco. Informasi tersebut juga digunakan untuk mengenali pelaku usaha yang perlu mendapat pembinaan atau ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Baca juga: Dradjad Tekankan Konsistensi Kebijakan dan Penguatan Daya Beli

Sukoco menekankan efektivitas pengawasan tidak hanya dilihat dari jumlah pemeriksaan atau tindakan atas pelanggaran. Pengawasan juga perlu mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Karena itu, koordinasi serta pertukaran data antarinstansi menjadi bagian penting dalam proses pengawasan.

Ia menjelaskan, satu instansi tidak dapat menjalankan pengawasan perdagangan secara optimal sendiri. Keterpaduan informasi dan kesamaan pemahaman dibutuhkan agar identifikasi risiko, pelaksanaan pemeriksaan, hingga tindak lanjut hasilnya berlangsung lebih efektif. Data yang terkumpul juga dapat menjadi umpan balik untuk memperbarui profil risiko secara berkelanjutan.

Integrasi data untuk menentukan prioritas

Kemendag juga memperkuat pemanfaatan dan integrasi data perizinan, kepabeanan, realisasi impor, serta riwayat kepatuhan pelaku usaha. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memanfaatkan Indonesia Single Risk Management (ISRM), yang dikelola melalui LNSW.

Integrasi itu diharapkan memberi gambaran lebih menyeluruh tentang profil pelaku usaha dan karakteristik komoditas impor. Dengan informasi yang lebih lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, menyusun prioritas pengawasan, dan menentukan tindak lanjut secara lebih terarah.

Baca juga: Indonesia Minta Dukungan Jerman Perkuat Perdagangan dan Investasi

Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW Purnomo menyatakan pengawasan post-border berbasis risiko perlu ditopang data terintegrasi. Penilaian, menurut dia, perlu mempertimbangkan profil risiko pelaku usaha serta karakteristik barang atau komoditas. Hasil pengawasan dari setiap instansi juga perlu dipertukarkan dan dimanfaatkan untuk memperbarui profil risiko.

“Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan menghindari pemeriksaan berulang terhadap pelaku usaha yang sama,” jelas Purnomo. Penguatan pendekatan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan importir, menekan potensi pelanggaran maupun pengulangannya, serta membuat tindak lanjut pengawasan lebih efektif.

Di sisi lain, kebijakan tersebut diarahkan untuk memberi kepastian kepada pelaku usaha yang memenuhi ketentuan, melindungi konsumen dari barang yang tidak sesuai aturan, serta menjaga keberlangsungan dan daya saing industri dalam negeri.