CIANJUR.CO – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, tetap menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Distribusi tersebut berlanjut meskipun status siaga darurat kemarau di daerah itu telah berakhir pada 30 September 2026. Pemerintah daerah menyatakan kebutuhan warga masih harus dilayani selama dampak kekeringan masih ditemukan di lapangan.
Sekretaris Daerah Pemkab Garut, Nurdin Yana, mengatakan pencabutan status siaga tidak menjadi alasan untuk menghentikan bantuan. “Ya, enggak apa-apa (setelah dicabut), ketika itu kebutuhan masyarakat tetap dilayani,” ujarnya kepada wartawan di Garut, Rabu. Pernyataan tersebut disampaikan sebagaimana diberitakan ANTARA Jabar.
Sebelumnya, Pemkab Garut menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan pada Juli hingga 30 Agustus 2026. Status itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan penanganan di daerah yang terdampak kemarau. Nurdin menjelaskan, penetapan tersebut juga dimaksudkan untuk menginstruksikan jajaran instansi pemerintah daerah dan instansi lainnya agar menangani dampak kemarau secara bersama-sama.
Baca juga: Pemkab Cianjur Ajak Warga Dukung Bulan Dana PMI 2026
Salah satu perhatian utama dalam penanganan itu adalah pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Karena itu, meski masa siaga sudah dicabut, pemerintah masih mengacu pada kondisi warga yang membutuhkan bantuan. Berakhirnya status darurat dan berlanjutnya distribusi air merupakan dua hal berbeda: status penanganan telah berubah, sedangkan kebutuhan yang masih tercatat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Hujan mulai turun, tetapi dampak kekeringan masih dilaporkan
Nurdin menyebut status siaga darurat saat ini telah dicabut dan daerah mulai memasuki masa transisi menjelang siaga bencana hidrometeorologi. Perubahan itu berlangsung seiring hujan yang mulai turun. Ia berharap perubahan cuaca tersebut dapat mengakhiri kekeringan, tetapi menyampaikan harapan itu sebagai sesuatu yang masih perlu dilihat perkembangannya.
“Ya, kekeringan ini kan kita berakhir sampai 30 (September) ya. Insya Allah mudah-mudahan (tidak kekeringan) besok dengan perubahan cuaca, sudah turun hujan, kita lihat saja,” kata Nurdin. Ia juga menjelaskan bahwa turunnya hujan selama beberapa hari belum berarti seluruh dampak kekeringan telah selesai. Laporan dari lapangan masih menunjukkan adanya wilayah yang terdampak.
Baca juga: Tabrakan Beruntun di Cipularang KM 91 Libatkan 15 Kendaraan
Kondisi yang dilaporkan itu menjadi alasan bantuan air tetap disalurkan. Nurdin mengatakan pemerintah tidak boleh mengabaikan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan harus hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keputusan melanjutkan bantuan bertumpu pada laporan mengenai warga yang masih terdampak, bukan semata-mata pada status siaga yang sudah berakhir.
Pendataan menjadi bahan penanganan berikutnya
Untuk mengetahui dampak kemarau secara lebih akurat, instansi terkait masih melakukan pendataan. Nurdin menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pertanian Garut sebagai jajaran yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Data yang dihimpun akan digunakan sebagai bahan kajian penanganan bencana kekeringan pada masa mendatang.
Baca juga: Dinkes Bandung Investigasi Restoran 88 Seoul 23 Paskal Usai 24 Laporan Gangguan Kesehatan
Pendataan itu juga diperlukan untuk menyiapkan kebutuhan bagi daerah yang terdampak kemarau. Pemerintah ingin melihat wilayah mana saja yang mengalami kekeringan sebelum menentukan penanganan selanjutnya. Nurdin menyampaikan bahwa jika suatu daerah telah terindikasi mengalami kekeringan, pemulihannya direncanakan melalui program kegiatan pada 2027.
Dengan demikian, langkah pemerintah mencakup pelayanan kebutuhan air yang masih berlangsung dan pengumpulan informasi untuk penanganan ke depan. Bantuan saat ini ditujukan kepada masyarakat yang masih terdampak menurut laporan lapangan, sementara data dari BPBD dan Dinas Pertanian menjadi bahan untuk mengkaji kebutuhan wilayah serta menyusun program pemulihan pada tahun berikutnya.
