I-EU CEPA Ditandatangani, Indonesia Siapkan Ratifikasi untuk Buka Pasar Uni Eropa
CIANJUR.CO - Indonesia dan Uni Eropa menandatangani naskah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) di Brussels, Belgia, Sabtu (21/11/2026). Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso, yang dikenal sebagai Mendag Busan, meneken perjanjian bersama Komisioner Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi, Hubungan Antarkelembagaan, dan Transparansi, Maroš Šefčovič. Presiden Eropa Ursula von der Leyen hadir dan menyaksikan penandatanganan.
Seperti diberitakan Kementerian Perdagangan RI, penandatanganan tersebut mengakhiri rangkaian perundingan yang telah berjalan selama sepuluh tahun dan mencakup setidaknya 19 putaran. Mendag Busan menyebut capaian ini sebagai tonggak penting bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, sekaligus salah satu hasil diplomasi perdagangan Indonesia pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Setelah melalui perjalanan panjang selama satu dekade dan setidaknya 19 putaran perundingan, akhirnya Indonesia dan UE menandatangani I-EU CEPA di Brussels,” kata Mendag Busan. Ia menilai penandatanganan itu menjadi awal penting untuk memperluas hubungan ekonomi kedua pihak. Namun, bagi pemerintah, manfaat kesepakatan juga berkaitan dengan tahap berikutnya, yakni ratifikasi dan pelaksanaan perjanjian.
Salah satu perubahan yang disoroti adalah akses tarif bagi barang ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa. Saat I-EU CEPA berlaku, 90,4 persen dari total pos tarif Uni Eropa akan langsung diturunkan menjadi nol persen. Kelompok produk yang tercakup antara lain sawit beserta sejumlah produk turunannya, karet dan produk karet, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil.
Selain penurunan langsung, 7,92 persen dari total pos tarif akan dihapus secara bertahap dalam jangka waktu tiga hingga 15 tahun. Jika cakupan penghapusan langsung dan bertahap tersebut dihitung bersama, jumlahnya mencapai 98,35 persen dari seluruh pos tarif. Artinya, sebagian besar pos tarif Uni Eropa masuk dalam pengaturan preferensial, meskipun waktu penghapusan tarifnya tidak sama.
Baca juga: Indonesia dan Uni Eropa Teken IEU-CEPA serta IPA
Mendag Busan menyatakan, “Lebih dari 98 persen pos tarif UE akan memberikan akses pasar dengan tarif preferensial bagi produk ekspor unggulan Indonesia.” Produk yang disebut berpeluang memanfaatkan akses itu meliputi minyak kelapa sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil, produk perikanan, karet, furnitur, serta berbagai produk manufaktur lainnya. Pernyataan tersebut mencakup komoditas dan hasil industri yang menjadi bagian dari ekspor unggulan Indonesia.
Menurut Mendag Busan, terbukanya akses ekspor tersebut memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, ruang lingkup I-EU CEPA lebih luas daripada perdagangan barang dan penurunan tarif. Perjanjian ini juga mencakup perdagangan jasa, investasi, kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, serta pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, naskah yang ditandatangani memuat sejumlah bidang kerja sama ekonomi selain ketentuan akses barang.
Mendag berharap berbagai komitmen di dalam perjanjian dapat mendorong investasi, memperkuat industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Ia menyebut I-EU CEPA sebagai persetujuan dagang paling modern dan komprehensif yang dimiliki Indonesia, sekaligus tolok ukur baru dalam cakupan serta kedalaman komitmen perdagangan dan kerja sama ekonomi.
Kesepakatan itu juga, menurut Mendag, membuka peluang kerja sama Uni Eropa di sektor industri pengolahan, otomotif, energi terbarukan, dan ekonomi digital Indonesia. Selain peluang sektoral tersebut, penguatan kepastian hukum dan transparansi diharapkan dapat membentuk iklim usaha yang lebih stabil serta dapat diprediksi. Aspek tersebut menjadi bagian dari manfaat yang diharapkan, di luar akses tarif bagi produk ekspor.
Baca juga: Kemendag Perkuat Kesiapan Ekspor UMKM Pangan Olahan Jawa Barat
Mendag Busan turut menekankan bahwa I-EU CEPA dirancang dengan mengedepankan inklusivitas. Ia berharap manfaat kesepakatan dapat menjangkau pelaku usaha dalam berbagai skala dan sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta wirausaha muda. Dengan penekanan itu, sasaran manfaat yang disampaikan pemerintah tidak hanya terbatas pada perusahaan atau sektor tertentu.
Ratifikasi dan pelaksanaan kesepakatan
Setelah penandatanganan, pemerintah berkomitmen melangkah ke tahap ratifikasi agar I-EU CEPA dapat segera diimplementasikan oleh kedua belah pihak. Mendag Busan mengatakan pemerintah akan memastikan pelaksanaannya efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut menempatkan ratifikasi sebagai langkah lanjutan sebelum komitmen dalam naskah perjanjian dijalankan.
“Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk memastikan implementasi I-EU CEPA berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” ujar Mendag Busan. Sementara itu, Komisioner Šefčovič mengingatkan bahwa penandatanganan bukanlah garis akhir. Menurutnya, keberhasilan perjanjian akan bergantung pada seberapa baik kesepakatan itu dipromosikan dan diimplementasikan, sedangkan pelaksanaan yang mulus menandakan kesempatan yang mulus bagi dunia usaha dan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menandatangani naskah Indonesia-European Union Investment Protection Agreement (I-EU IPA). Airlangga juga menandatangani naskah pernyataan pers bersama Komisioner Šefčovič. Kehadiran kedua naskah tersebut berlangsung dalam rangkaian penandatanganan perjanjian-perjanjian yang turut disaksikan Ursula von der Leyen.
Baca juga: Airlangga dan Uni Eropa Matangkan Implementasi IEU-CEPA
Acara itu juga dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia Andy Rachmianto, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza. Kehadiran para pejabat tersebut tercatat dalam sesi penandatanganan perjanjian. Sementara itu, Ursula menyampaikan pandangannya mengenai keterhubungan ekonomi yang dibangun melalui kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa.
Ursula mengatakan perjanjian yang ditandatangani menghubungkan 450 juta warga Uni Eropa dengan Indonesia, yang disebut sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara sekaligus negara dengan populasi terpadat keempat di dunia. Ia juga menyoroti kepastian bagi pelaku usaha melalui aturan main yang jelas, akses pasar yang terbuka, serta iklim perdagangan dan investasi yang stabil untuk jangka panjang. Menurut Ursula, kondisi tersebut menciptakan kesejahteraan bagi 730 juta orang.
Dalam pernyataan pers bersama Komisioner Šefčovič, Airlangga menyebut penandatanganan itu menandai babak baru hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa. Ia berharap kesepakatan tersebut terus dikawal bersama sebagai katalisator nyata bagi kemakmuran kedua belah pihak. Dengan ratifikasi dan pelaksanaan sebagai tahapan berikutnya, keberlanjutan komitmen menjadi perhatian yang juga disampaikan para pejabat dalam rangkaian penandatanganan.