UPDATE

Kemenkes Evaluasi Integrasi Layanan Primer di 23 Kabupaten dan Kota

21/11/2026 21:49

CIANJUR.CO - Kementerian Kesehatan mengevaluasi penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di 23 kabupaten dan kota yang menjadi lokus dukungan Global Fund pada 2026. Kegiatan berlangsung di Yogyakarta pada 17–21 November 2026 dan membahas kemajuan, praktik baik, serta tantangan agar layanan kesehatan primer dapat berjalan lebih terhubung dan berkesinambungan.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, evaluasi tersebut dilaksanakan melalui komponen Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH). ILP dirancang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghubungkan layanan berdasarkan siklus hidup, bukan memisahkannya menurut jenis penyakit atau program.

Cakupan kebutuhan yang menjadi dasar pendekatan ini meliputi pelayanan bagi ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia produktif, hingga lanjut usia. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, dr. Elvieda Sariwati, M.Epid., mengatakan bahwa ILP mengintegrasikan layanan sesuai siklus hidup masyarakat.

Pelaksanaannya menggunakan sistem klaster di Puskesmas dan memperkuat jejaring hingga Puskesmas Pembantu (Pustu), Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKDK), serta Posyandu. Dalam jejaring tersebut, layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif diharapkan tersedia secara terpadu, menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi diikuti 250 peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kementerian Kesehatan, Puskesmas, dan mitra pembangunan. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus kesempatan mengenali pengalaman yang telah berjalan baik maupun kendala penerapan ILP di tiap wilayah. Elvieda mengapresiasi kontribusi para pihak dan menyebut pengalaman yang dibagikan sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat pelaksanaan program di daerah.

Baca juga: I-EU CEPA Ditandatangani, Indonesia Siapkan Ratifikasi untuk Buka Pasar Uni Eropa

Dukungan dan jangkauan program

Kementerian Kesehatan menerima dukungan Global Fund melalui komponen RSSH untuk penerapan ILP sekaligus mengintegrasikan program AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Hepatitis (ATMH) ke dalam pelayanan kesehatan primer. Secara keseluruhan, penguatan ILP melalui hibah Global Fund Grant Cycle 7 (GC7) dan skema Debt to Health (D2H) telah menjangkau 60 kabupaten/kota di Indonesia.

Pada 2026, penguatan awalnya diarahkan ke 20 kabupaten/kota, yang terdiri atas 10 lokus GC7 dan 10 lokus D2H. Cakupan kemudian bertambah melalui mekanisme reprogramming, dengan memasukkan tiga wilayah di Papua: Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Penambahan itu menjadikan jumlah lokus penguatan ILP tahun ini sebanyak 23 kabupaten/kota.

Untuk melihat penerapan di lapangan, peserta mengunjungi lima Puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Puskesmas Mantrijeron, Puskesmas Tegalrejo, Puskesmas Sentolo, Puskesmas Gamping 1, dan Puskesmas Kota Gede 2. Kunjungan tersebut memungkinkan peserta mengamati praktik ILP sekaligus bertukar pengalaman. Praktik dari kelima fasilitas diharapkan dapat dipelajari daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Agenda evaluasi tidak hanya berupa kunjungan. Peserta berdiskusi dengan kepala desa atau lurah dan kader kesehatan, mengikuti gallery walk yang menampilkan capaian serta inovasi daerah, dan menjalani Focus Group Discussion (FGD) regional. Diskusi kelompok itu digunakan untuk membahas tantangan dan merumuskan kebutuhan penguatan ILP ke depan.

Pengembangan Puskesmas sebagai Center of Excellence atau pusat percontohan ILP juga menjadi perhatian. Fasilitas yang telah memiliki praktik baik diharapkan dapat menjadi rujukan, sehingga pengalaman yang berhasil dapat dipelajari dan dikembangkan di daerah lain.

Baca juga: Indonesia dan Uni Eropa Teken IEU-CEPA serta IPA

Mutu layanan dan keberlanjutan

Evaluasi menekankan bahwa keberhasilan ILP tidak cukup dinilai dari banyaknya fasilitas yang menerapkan integrasi atau tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan. Ukuran utama, menurut Ketua CCM Indonesia, Prof. Asnawi Abdullah, PhD, adalah manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk akses, mutu layanan, deteksi dini, tindak lanjut, serta keterlibatan masyarakat dan komunitas.

Asnawi menjelaskan bahwa penilaian perlu melihat apakah akses dan mutu pelayanan membaik, deteksi dini dan tindak lanjut berlangsung lebih baik, serta masyarakat dan komunitas semakin terlibat. Untuk mencapai hal itu, ia menyebut tiga hal yang perlu diperkuat: integrasi ATMH dalam praktik sehari-hari, dukungan lintas sektor, dan persiapan keberlanjutan program terutama dalam pembiayaan.

Integrasi ATMH, lanjut Asnawi, perlu diterapkan di seluruh jejaring pelayanan primer, dari Puskesmas hingga Pustu dan Posyandu. Pelayanan tidak semestinya berhenti pada skrining atau penemuan kasus, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan dan tindak lanjut pasien. Ia meminta HIV, TB, Malaria, dan Hepatitis terintegrasi dalam kegiatan harian, mulai dari edukasi dan skrining sampai pendampingan serta tindak lanjut.

Dukungan lintas sektor yang diperlukan mencakup pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, kader, komunitas, serta mitra pembangunan. Sementara itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan exit plan yang realistis sejak awal. Langkah tersebut meliputi penentuan kegiatan prioritas, penghitungan kebutuhan anggaran, identifikasi sumber pendanaan alternatif, dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan daerah.

“Dukungan Global Fund harus menjadi katalis penguatan sistem kesehatan, bukan satu-satunya sumber pembiayaan,” ujar Asnawi. Pernyataan itu sejalan dengan kebutuhan agar program tetap berlangsung ketika dukungan hibah tidak lagi menjadi tumpuan pembiayaan.

Baca juga: Kemendag Perkuat Kesiapan Ekspor UMKM Pangan Olahan Jawa Barat

Hasil evaluasi di 23 kabupaten/kota menunjukkan implementasi ATMH melalui pendekatan ILP telah mengalami kemajuan, terutama dalam penemuan kasus. Namun, kesinambungan layanan di Puskesmas, Pustu, hingga Posyandu masih perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh rangkaian layanan yang terhubung dari deteksi dini sampai tindak lanjut.

Untuk menjaga pelayanan, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan sumber daya manusia, bahan medis habis pakai (BMHP), sarana, pembiayaan, dan pencatatan. Dukungan pemerintah desa atau kelurahan, kader, dan komunitas juga dibutuhkan melalui sistem serta kegiatan rutin di daerah. Praktik baik di 23 lokus dapat menjadi modal pengembangan, dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah, cakupan dan mutu layanan, tindak lanjut pasien, serta keberlanjutan program.

Menutup evaluasi, Elvieda mengapresiasi antusiasme dan pengalaman yang disampaikan peserta. Ia menilai hal tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk mengintegrasikan pelaksanaan program dan berharap semangat itu dapat dijaga agar kegiatan terus berjalan. Ia juga mengingatkan agar dukungan yang masih tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin, disertai strategi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang.

Melalui evaluasi ini, Kementerian Kesehatan mendorong agar penguatan ILP tidak bergantung pada pembiayaan hibah. Capaian dan praktik baik yang telah dibangun perlu dikembangkan menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan primer, sehingga layanan yang lebih dekat, berkualitas, dan berkesinambungan dapat menjangkau masyarakat sepanjang siklus kehidupannya.