Kemenko PMK Dorong Sistem Kesehatan Berorientasi Pencegahan
CIANJUR.CO - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan sistem kesehatan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup. Arah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Dalam kerangka ini, keberhasilan kesehatan tidak hanya dilihat dari kemampuan layanan menangani penyakit, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Pesan itu disampaikan Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Nia Reviani, saat memberikan keynote speech pada kegiatan APACLIFE 2026 – Spotlight Indonesia di Jakarta, Minggu (18/10/2026). Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Nia membawakan paparan bertajuk “People-Centered: From Treatment to Long-Term Population Impact”. Paparan tersebut mengangkat perlunya menempatkan kebutuhan dan dampak bagi manusia sebagai pusat pengembangan sistem kesehatan.
Nia menjelaskan, tujuan akhir sistem kesehatan bukan sebatas menyembuhkan penyakit. Sistem yang dibangun juga perlu mendukung setiap orang agar dapat hidup sehat, produktif, bermartabat, dan bermakna. Karena itu, penilaian atas pembangunan kesehatan perlu melihat perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya layanan yang tersedia maupun fasilitas yang dibangun, menurutnya, belum cukup untuk menunjukkan bahwa sistem telah berhasil memenuhi kebutuhan penduduk.
Baca juga: SMA Unggul Garuda TTS Buka Akses Pendidikan Berkualitas bagi Talenta Muda
“Keberhasilan sistem kesehatan tidak cukup diukur dari banyaknya layanan yang diberikan atau fasilitas yang dibangun,” tegas Nia. Ia menekankan bahwa ukuran yang lebih penting ialah kemampuan layanan meningkatkan derajat kesehatan, memperbaiki kualitas hidup, mengurangi kesenjangan, serta memberikan kesempatan setara kepada setiap orang untuk hidup sehat dan produktif. Dengan demikian, capaian layanan perlu dihubungkan dengan hasil yang dialami masyarakat, bukan hanya jumlah kegiatan atau sarana yang disediakan.
Pendekatan people-centered healthcare, lanjut Nia, menuntut pelayanan yang mudah diakses dan berkesinambungan sepanjang kehidupan. Penguatan itu dapat dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan atau life course approach. Setiap tahapan—kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia—memerlukan intervensi yang sesuai dan saling terhubung. Kebutuhan pada satu tahap kehidupan dengan demikian menjadi bagian dari rangkaian perhatian kesehatan, bukan diperlakukan sebagai layanan yang terpisah dari tahap lainnya.
Baca juga: Dashboard IKAD Didorong Jadi Acuan Pemerataan Pembangunan Daerah
Dalam rangkaian tersebut, keluarga memiliki peran strategis sebagai lingkungan pertama dalam pembentukan perilaku hidup sehat. Nia juga menyoroti perlunya mengubah orientasi sistem yang selama ini dominan berfokus pada pengobatan menuju pencegahan dan intervensi dini. Pencegahan ditempatkan sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia, karena upaya itu diarahkan untuk mempertahankan produktivitas masyarakat. Penekanan tersebut memperluas perhatian dari penanganan ketika penyakit telah muncul ke langkah yang dilakukan lebih awal.
Upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu gambaran komitmen investasi jangka panjang tersebut. Data yang disampaikan menunjukkan prevalensi stunting Indonesia turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Nia menyebut pencapaian itu memerlukan intervensi sejak dini, dengan rangkaian langkah yang mencakup peningkatan kesehatan remaja putri, pemenuhan gizi ibu dan anak, serta pengasuhan yang responsif. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap stunting melibatkan kebutuhan kesehatan dan pengasuhan sejak awal.
Baca juga: Pangan Nusa Expo 2026 Catat Potensi Transaksi Rp5,9 Triliun
Nia menegaskan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak bisa dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan perlindungan sosial turut menentukan kemampuan seseorang untuk hidup sehat. Oleh sebab itu, koordinasi lintas sektor diperlukan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi bersama. Keterlibatan berbagai bidang itu penting karena faktor yang memengaruhi kesehatan masyarakat berada di luar layanan kesehatan saja.
Sejalan dengan koordinasi tersebut, pengukuran program kesehatan diharapkan beralih dari sekadar menghitung keluaran atau output kegiatan menuju penilaian hasil dan dampak. Pemanfaatan teknologi digital juga perlu didorong, tetapi kebutuhan manusia harus tetap menjadi prioritas. Perhatian itu mencakup perlindungan data dan akses yang berkeadilan. Kemenko PMK menyatakan sinergi lintas sektor akan mendukung perapian tata kelola ekosistem kesehatan, agar pemerintah tidak hanya mampu menangani penyakit, tetapi juga memberi dampak langsung bagi kehidupan yang lebih sehat, bermartabat, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.