CIANJUR.CO – Pemerintah Kabupaten Cianjur memastikan ketersediaan pangan daerah berada dalam kondisi aman hingga Ramadan mendatang. Kepastian itu ditopang oleh penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), yang jumlahnya telah mencapai 80 ton pada Oktober 2026. Di samping menjaga cadangan, pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan maupun distribusi akibat perubahan musim.
Berdasarkan laporan iNews Cianjur, Kepala Dinas Pangan (Dispang) Kabupaten Cianjur Firman Edi menyampaikan bahwa pengadaan CPPD pada Oktober telah memenuhi jumlah tersebut. Ia menyebut kebijakan dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional menjadi acuan pengadaan. Dengan cadangan yang tersedia, kebutuhan pangan masyarakat diproyeksikan dapat dipenuhi sampai Ramadan.
“Di bulan Oktober ini sesuai dengan kebijakan dari pusat, Badan Pangan Nasional, kita sudah mengadakan CPPD 80 ton,” kata Firman kepada wartawan, Selasa (6/10/2026). Ia juga menegaskan, “Ketersediaan stok pangan kita aman, alhamdulillah, hingga bulan Ramadan.” Pernyataan itu merujuk pada kondisi cadangan yang telah dihimpun, sementara upaya mengantisipasi risiko pasokan tetap dijalankan.
Baca juga: Api dari Lahan Gunung Leneng Merembet ke TPAS Gunung Santri
Menurut Firman, kesiapan pangan tidak hanya dilihat dari jumlah stok yang ada. Pemerintah daerah juga perlu memperhitungkan dampak cuaca terhadap rantai pasok. Risiko pada musim hujan dapat muncul pada distribusi, sedangkan ketika musim kemarau dampak yang perlu dicermati lebih berkaitan dengan produksi. Perbedaan potensi tersebut membuat antisipasi diperlukan dalam berbagai keadaan musim.
“Baik itu dalam keadaan musim kemarau maupun musim penghujan, kita harus dapat mengantisipasi dampaknya, terutama ketersediaan stok dalam pengadaan CPPD,” ujar Firman. Dengan demikian, penguatan cadangan berjalan beriringan dengan kewaspadaan terhadap kemungkinan perubahan kondisi produksi dan penyaluran pangan. Dinas Pangan menempatkan pengadaan CPPD sebagai bagian penting dari upaya menjaga ketersediaan ketika rantai pasok menghadapi gangguan.
Selain memastikan stok, Dispang Kabupaten Cianjur turut menjalankan stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan tersebut melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mitra distributor. Mereka menyediakan sejumlah komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Program ini menjadi langkah lain di luar pengadaan cadangan untuk menjaga akses masyarakat terhadap bahan pangan.
Baca juga: Sampah Majalengka Capai 90 Ton Sehari, DLH Terima Tambahan Dump Truck
Telur termasuk komoditas yang menjadi perhatian dalam kegiatan GPM. Firman menyebut salah satu acuan harga telur berada di kisaran Rp27 ribu per kilogram. Namun, angka tersebut bukan berarti harga dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu sama, sebab penjualan tetap menyesuaikan keadaan pasokan dan harga yang diberikan distributor. Firman menyampaikan bahwa komoditas yang dijual dalam GPM ditawarkan dengan harga lebih terjangkau.
Upaya menjaga harga juga dilakukan melalui Bantuan Pangan dari pemerintah pusat. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat penerima manfaat sekaligus menjadi salah satu instrumen menjaga keseimbangan harga beras di pasaran. Penyaluran bantuan di Kabupaten Cianjur telah dilakukan, dan pemerintah daerah menyebut program itu akan kembali berlanjut untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
“Nanti lanjut Oktober sampai Desember akan turun lagi Bantuan Pangan di Kabupaten Cianjur. Ini salah satunya untuk menstabilkan harga,” kata Firman. Penyaluran lanjutan tersebut melengkapi langkah stabilisasi yang dilakukan melalui GPM. Keduanya memiliki bentuk berbeda: GPM menyediakan sejumlah komoditas dengan harga lebih terjangkau, sedangkan Bantuan Pangan membantu penerima manfaat dan turut menopang keseimbangan harga beras.
Baca juga: Pemkab Kuningan Perkuat Mitigasi Banjir dan Longsor Jelang Musim Hujan
Di sisi produksi dan pengembangan komoditas lokal, Dinas Pangan bersama Dinas Pertanian mengevaluasi potensi beras organik. Evaluasi itu berkaitan dengan diversifikasi dan peningkatan nilai tambah pangan lokal. Sejumlah produk beras organik telah dihasilkan, tetapi belum semua memiliki sertifikasi. Karena itu, pemerintah daerah mendorong fasilitasi sertifikasi agar produk memiliki kepastian standar dan dapat dikembangkan lebih luas.
Firman mengatakan koordinasi dengan Dinas Pertanian dilakukan untuk mendukung proses tersebut. “Di sinilah kami berkoordinasi dengan Pertanian agar bisa memfasilitasi terkait dengan sertifikasi beras organik tersebut,” tuturnya. Dengan pengadaan CPPD, antisipasi terhadap perubahan musim, stabilisasi harga, bantuan pangan, serta evaluasi beras organik, Dinas Pangan menjalankan sejumlah upaya yang berkaitan dengan ketersediaan dan pengelolaan pangan di Kabupaten Cianjur.
