CIANJUR.CO – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memulihkan status kewarganegaraan Siti Baedah alias Jubaedah, pekerja migran Indonesia (PMI) asal Majalengka, Jawa Barat, beserta lima anaknya. Penegasan tersebut diberikan setelah Baedah kehilangan dokumen ketika berada di Yordania. Dengan surat yang diserahkan pemerintah, Baedah dan kelima anaknya kini berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI).
Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum Widodo menyampaikan penegasan status itu di Majalengka pada Rabu. Berdasarkan laporan ANTARA Jabar, surat diserahkan kepada Baedah dan seluruh anaknya, sehingga jumlah penerima penegasan kewarganegaraan adalah enam orang. “Hari ini kami sudah selesai menyampaikan surat penegasan kepada Ibu Baedah beserta kelima orang anaknya,” kata Widodo.
Baedah tercatat sebagai warga Blok Kedunganyar, Desa Ligung, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Ia bekerja di Yordania sejak 2003 dan kemudian kembali ke Indonesia bersama kelima anaknya. Riwayat bekerja di luar negeri dan kepulangan bersama anak-anak itu menjadi bagian dari latar persoalan administrasi yang kini ditangani pemerintah, setelah dokumen mereka hilang saat berada di Yordania.
Baca juga: Bandung Tuntaskan Penurunan Kabel Udara di 63 Ruas Jalan
Widodo menjelaskan bahwa kondisi keluarga tersebut juga berkaitan dengan keberadaan suami Baedah, yang disebut sempat dideportasi ke negara lain. Sementara itu, Baedah dipulangkan ke Indonesia bersama anak-anaknya. Dalam proses kepulangan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membantu menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi Baedah agar ia bersama anak-anaknya dapat melakukan perjalanan kembali ke Indonesia.
Bantuan SPLP diperlukan karena mereka kehilangan dokumen. Widodo mengatakan, tanpa bantuan tersebut, Baedah dapat diminta untuk ditahan di imigrasi sebelum naik pesawat. Ia menyampaikan rasa syukur karena dukungan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memungkinkan Baedah dan anak-anaknya sampai ke Indonesia. Setelah mereka kembali, Ditjen AHU menegaskan status kewarganegaraan keenamnya.
Baca juga: DLH Cirebon Percepat Pendinginan Sisa Kebakaran di TPAS Gunung Santri
Penegasan status itu akan diikuti pengurusan dokumen kependudukan bagi Baedah dan kelima anaknya. Pemerintah akan memproses kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran. Widodo menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen tersebut penting agar anak-anak Baedah dapat memperoleh hak sebagai WNI, termasuk mengakses pendidikan dan layanan publik lainnya. Dengan demikian, surat penegasan kewarganegaraan menjadi dasar yang mendahului proses administrasi kependudukan berikutnya.
Selain mengurus status dan dokumen, pemerintah memberikan dukungan agar Baedah dapat kembali mandiri secara ekonomi. Ditjen AHU membantu mendirikan perseroan perorangan atas nama Baedah. Badan usaha itu direncanakan untuk mendukung rencana Baedah membuka warung. Dukungan tersebut berjalan bersama langkah pengurusan administrasi, sebagai bagian dari bantuan yang disiapkan setelah kepulangannya.
Baca juga: Bea Cukai Cirebon Gagalkan Upaya Ekspor Ilegal 5,25 Kg Emas
Dukungan permodalan untuk Baedah juga diberikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pemerintah daerah turut menyediakan fasilitas kesehatan bagi keluarga tersebut, termasuk layanan khitan untuk dua anak Baedah. Sementara itu, setelah Baedah memiliki KTP, ia akan dibantu membuka rekening pada salah satu bank BUMN.
Widodo menyebut Baedah juga akan memperoleh pendampingan usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menegaskan dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan teknis dalam waktu singkat, tetapi akan berlanjut dalam kegiatan usaha Baedah. “Ke depan akan terus didampingi dalam kegiatan usahanya,” ujar Widodo. Rangkaian bantuan itu mencakup penegasan kewarganegaraan, dokumen kependudukan, akses perbankan, serta pendampingan untuk rencana usaha warung.
