Pemerintah Perkuat Sinergi dengan BPS untuk Susun Kebijakan Berbasis Data
CIANJUR.CO - Pemerintah ingin memperkuat pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Data yang diperiksa secara berkala dinilai dapat membantu pemerintah menyesuaikan program dengan keadaan yang benar-benar tercatat, termasuk perubahan konsumsi masyarakat, kondisi daya beli, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal itu setelah pertemuan dengan Kepala BPS di Jakarta, Senin (12/10). Ia juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya menunjukkan fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat hingga akhir 2026.
Pada Semester I-2026, ekonomi tumbuh 5,45 persen secara kumulatif atau c-t-c. Inflasi tercatat 3,28 persen secara tahunan atau year on year, sementara Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur berada di angka 52,4. Neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus USD7,25 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Dradjad menyebut kondisi tersebut didukung konsumsi rumah tangga yang masih terjaga pada Semester I-2026. Menurut dia, daya beli masyarakat tetap kuat, antara lain terlihat dari pertumbuhan yang masih tinggi pada sektor transportasi dan pariwisata. Indikator-indikator tersebut menjadi bagian dari gambaran ekonomi yang dibahas dalam pertemuan pemerintah dengan BPS.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Kapasitas Tenaga Kerja Mandiri, Sasar Perempuan
Ia turut menyoroti peningkatan transaksi pembayaran elektronik melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Jumlah transaksi menggunakan sistem tersebut disebut meningkat hingga lebih dari 100 persen. Dradjad mengaitkan kenaikan transaksi itu dengan banyaknya aktivitas konsumsi, sekaligus mengingatkan bahwa pola belanja masyarakat mengalami perubahan.
“Sebenarnya yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan,” ujar Dradjad. Ia menjelaskan bahwa perubahan tersebut mencakup konsumsi melalui marketplace atau belanja online. Menurutnya, pergeseran itu tertangkap dalam data BPS, sehingga pemerintah meyakini daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik. Dengan demikian, pembacaan konsumsi tidak hanya mengacu pada pola yang sama seperti sebelumnya, tetapi juga perlu memperhatikan perubahan saluran belanja yang tercatat.
Dalam pembahasan mengenai pertumbuhan daerah, Dradjad mengatakan wilayah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti dapat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah yang memiliki basis industri pengolahan dan kawasan industri yang baik, menurut dia, menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Temuan tersebut disebut menjadi salah satu landasan bagi Kemenko Perekonomian ketika menyiapkan kebijakan ke depan.
Selain memperhatikan kekuatan industri di daerah, pemerintah juga perlu mencermati net export atau ekspor neto untuk menjaga pertumbuhan selanjutnya. Dradjad menempatkan persoalan itu sebagai salah satu hal yang harus diperhitungkan bersama dengan kondisi ekonomi daerah. Ia tidak memisahkan pembahasan pertumbuhan dari kebutuhan melihat faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi perkembangan ekonomi ke depan.
Baca juga: TEI 2026 Buka Peluang Ekspor Jasa, dari Facility Management hingga Digital
Inflasi juga menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan. Dradjad menjelaskan bahwa karakter inflasi di Indonesia cenderung berbeda dari negara lain karena lebih bersifat cost-push, yakni dipicu faktor biaya atau pasokan. Dengan karakter seperti itu, tekanan harga tidak terutama dijelaskan oleh faktor permintaan. Karena itu, menurutnya, upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan mendorong pasokan.
Ia menerangkan bahwa daya beli yang kuat dapat berjalan bersamaan dengan inflasi apabila ketersediaan pasokan tidak mencukupi. Dalam keadaan tersebut, permintaan masyarakat bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Penjelasan itu menjadi alasan mengapa kebijakan pengendalian inflasi, menurut Dradjad, perlu mempertimbangkan kecukupan suplai, meski konsumsi dan daya beli masih terjaga.
Untuk mendukung perumusan kebijakan yang sesuai keadaan, Dradjad mendorong agar data BPS dapat diperiksa setiap kuartal. Pemeriksaan berkala itu diharapkan memberi Kemenko Perekonomian gambaran terkini sebagai dasar menyusun kebijakan atau program. Ia menyebut data BPS berperan sebagai catatan yang membantu pemerintah melihat kondisi, lalu menentukan langkah yang tepat berdasarkan informasi tersebut.
Baca juga: Wamenko Dradjad Dorong Pengusaha Nasional Perluas Pasar
Dradjad juga berharap hal-hal yang belum tertangkap dalam data BPS saat ini dapat terpantau pada masa mendatang. Ia mengibaratkan BPS sebagai pihak yang memotret dan mencatat keadaan. Data itu, lanjutnya, perlu dikombinasikan dengan informasi dari instansi pemerintah terkait agar kebijakan yang disusun tidak bertumpu pada satu sumber informasi saja. Kemenko Perekonomian berencana mengajak Kepala BPS berkunjung ke kementerian dan lembaga terkait untuk berbagi data.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi; serta Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud. Hadir pula Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.
Peserta lainnya ialah Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian M. Saipullah serta Direktur Analisis Statistik dan Neraca Satelit BPS Etjih Tasriah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan keterangan tersebut melalui siaran pers bernomor HM.02.04/349/SET.M.EKON.3/10/2026.