Pemerintah Perkuat Kapasitas Tenaga Kerja Mandiri, Sasar Perempuan
CIANJUR.CO - Pemerintah meluncurkan Program Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ekosistem Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan pelaku usaha mandiri, khususnya perempuan. Program ini dirancang bukan hanya untuk memberikan pelatihan, melainkan juga mendukung perkembangan usaha agar lebih akuntabel, naik kelas, dan mampu memperluas kesempatan kerja yang berkelanjutan.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, peluncuran program berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (12/10). Inisiatif tersebut dijalankan bersama Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan Lazada Indonesia. Kolaborasi itu menempatkan penguatan kapasitas pelaku TKM sebagai bagian dari upaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan sekaligus mendorong usaha mandiri berkembang.
Urgensi program ini berkaitan dengan kondisi pasar kerja nasional. Data Sakernas Mei 2026 menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 155,41 juta orang. Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 4,65 persen atau sekitar 7,2 juta orang. Sementara itu, 59,30 persen pekerja masih berada di sektor informal, termasuk sebagian besar pelaku usaha mikro.
Data tersebut menjadi latar bagi pengembangan usaha mandiri sebagai alternatif sumber pendapatan dan salah satu upaya mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif serta berkualitas. Program TKM secara khusus memberi perhatian kepada perempuan. Penguatan kapasitas diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas, mengembangkan usahanya, serta secara bertahap bergerak menuju sektor formal.
Baca juga: TEI 2026 Buka Peluang Ekspor Jasa, dari Facility Management hingga Digital
Plt. Deputi Koordinasi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera menegaskan bahwa peningkatan kapasitas perlu disertai dukungan ekosistem. Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya pada acara Launching Kickoff Program Sinergi Kapasitas Ekosistem Tenaga Kerja Mandiri. Menurut Dida, kerja sama pemerintah dan swasta dibutuhkan agar pendampingan dapat berlangsung berkelanjutan.
“Penguatan kapasitas TKM tidak cukup dilakukan melalui pelatihan semata, tetapi perlu didukung ekosistem,” ujar Dida. Ia menjelaskan, dukungan tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, dan mendorong pelaku secara bertahap naik kelas menuju sektor formal. Kolaborasi pemerintah dan swasta juga diarahkan untuk membangun model pendampingan berkelanjutan, terutama bagi perempuan agar semakin berdaya secara ekonomi.
Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Chairul Saleh menyampaikan bahwa program ini melibatkan dunia usaha untuk menjawab kebutuhan praktis pelaku TKM. Penguatan kapasitas usaha menjadi salah satu bentuk sinergi tersebut, dengan materi yang menyentuh pengelolaan keuangan, pemasaran, produk, dan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Pelaksanaan konkretnya mencakup workshop pelatihan bagi TKM. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan laporan keuangan, digitalisasi pemasaran, fotografi produk, serta penguatan pemahaman dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan cakupan tersebut, pelatihan menggabungkan keterampilan mengelola usaha dan memasarkan produk dengan pemahaman mengenai perlindungan sosial.
Baca juga: Wamenko Dradjad Dorong Pengusaha Nasional Perluas Pasar
Chairul berharap peserta, khususnya perempuan, tidak hanya meningkatkan keterampilan dalam menjalankan usaha, tetapi juga memperluas akses pasar dan mengelola usaha secara lebih akuntabel. Ia turut menekankan harapan agar pelaku TKM memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dukungan berbagai pihak dinilai penting bagi perkembangan usaha menuju bentuk yang formal dan berkelanjutan.
“Dengan dukungan berbagai pihak terkait, TKM diharapkan dapat berkembang dan naik kelas menjadi usaha yang formal dan berkelanjutan,” tutur Chairul. Harapan tersebut sejalan dengan tujuan program yang menghubungkan peningkatan keterampilan dengan pengelolaan usaha, akses pasar, dan kepesertaan jaminan sosial. Dengan demikian, penguatan kapasitas tidak berhenti pada pelaksanaan workshop.
Kolaborasi ini merupakan wujud Public-Private Partnership (PPP) yang melibatkan Kemenko Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Lazada Indonesia sebagai mitra pemerintah. Pada tahap awal, pilot project tahun ini diselenggarakan di Yogyakarta, Bandung, dan Medan dengan melibatkan mitra pelaksana di masing-masing lokasi.
Baca juga: Kemenko PMK Dorong KADIN Bantu Pulihkan Usaha Warga Pascabencana
Di Yogyakarta, program bekerja sama dengan Dinas P3APP Provinsi DI Yogyakarta. Pelaksanaan di Bandung menggandeng Bappeda Provinsi Jawa Barat, sedangkan di Medan bekerja sama dengan BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil dari ketiga pilot project tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat potensi perluasan pelaksanaan program ke daerah lain pada 2027.
Sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga turut hadir dalam kegiatan peluncuran. Mereka antara lain Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Mahatmi Parwitasari; Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Nuryanti; serta Asisten Deputi Kepesertaan, Usaha Kecil, dan Mikro BPJS Ketenagakerjaan Wahid Sahid.
Hadir pula Inspektur Kemenko Perekonomian Mirza Sofjanhadi Mashudi, Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Perekonomian Heny Puspitasari, Statistisi Ahli Madya Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik Sri Isnawati, serta Head of Seller Engagement and Commercial Training Lazada Indonesia Anindya Pratiwi.