Wamenko Dradjad Dorong Pengusaha Nasional Perluas Pasar
CIANJUR.CO - Penguatan pengusaha nasional dan perluasan akses pasar menjadi agenda yang didorong pemerintah untuk membantu dunia usaha tumbuh di tengah ketidakpastian global. Indonesia dinilai perlu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dan daya saing agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang ekonomi serta memperkuat posisi dalam rantai pasok global.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/10). Ia menyoroti perlunya hubungan usaha yang lebih kuat antara investasi besar, investasi menengah, serta pelaku usaha kecil dan mikro.
“Peluang usaha tersebar luas dan Indonesia perlu menjadi basis produksi, tapi bukan sekedar pasar,” kata Dradjad. Menurut dia, keterhubungan antarskala usaha dan antarindustri masih menjadi pekerjaan yang perlu dibenahi bersama. Penguatan hubungan tersebut menjadi salah satu upaya agar peluang dari investasi dapat terhubung dengan kapasitas pelaku usaha di berbagai skala.
Rakernas berlangsung dalam momentum peringatan 50 tahun HIPPI dengan tema “Bangkit, Mandiri, Indonesia Banget”. Dalam kesempatan itu, penguatan produk dalam negeri ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing pengusaha lokal. Pemerintah mendorong optimalisasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk melalui belanja pemerintah, penyederhanaan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan penguatan kolaborasi.
Baca juga: Kemenko PMK Dorong KADIN Bantu Pulihkan Usaha Warga Pascabencana
Kolaborasi yang didorong mencakup pemerintah, industri, lembaga pembiayaan, serta pemangku kepentingan lainnya. Langkah tersebut melengkapi upaya memperbesar penggunaan produk dalam negeri, sehingga penguatan usaha tidak hanya bertumpu pada produksi, tetapi juga pada dukungan lintas pihak yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan usaha.
Investasi, efisiensi, dan nilai tambah
Dradjad juga menjelaskan bahwa investasi, konektivitas, dan logistik berperan dalam menekan biaya usaha dan membuat produk Indonesia lebih kompetitif. Di sisi perdagangan, diversifikasi ekspor dan peningkatan nilai tambah dinilai perlu terus didorong. Hal ini berkaitan dengan komposisi ekspor Indonesia yang masih didominasi sejumlah komoditas, antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy.
Data yang disampaikan menunjukkan realisasi investasi hilirisasi pada semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun. Nilai tersebut tumbuh 6,9% dan menyumbang 29,7% terhadap total investasi nasional. Agar investasi dapat segera berkembang menjadi kegiatan produksi, pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan usaha melalui deregulasi, debirokratisasi, serta pemeriksaan hambatan pada setiap kode HS.
Baca juga: Kemenkes: Kesehatan Jiwa Penting untuk Membangun SDM Unggul
Penanganan aduan pelaku usaha menjadi bagian dari langkah tersebut. Hingga 22 September 2026, Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi telah menyelesaikan 135 dari 190 aduan yang masuk. Sebanyak 129 aduan mencakup investasi lebih dari Rp625 triliun dan sekitar 31 ribu tenaga kerja. Angka itu menunjukkan cakupan investasi dan pekerja yang terkait dengan aduan tersebut, sementara penyelesaian yang dilaporkan mencakup 135 aduan dari keseluruhan 190.
Perluasan pasar dan dukungan bagi pelaku usaha
Akses pasar internasional juga menjadi bagian dari strategi memperkuat peluang usaha nasional. Kerja sama perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) diharapkan membuka akses ke hampir 15% pasar global. Sementara itu, CEPA Indonesia-Kanada berpotensi menambah ekspor hingga USD1,1 miliar.
Di samping kedua kerja sama tersebut, negosiasi tarif dengan Amerika Serikat disebut berpotensi meningkatkan ekspor hingga USD2,3 miliar per tahun. Peluang itu secara khusus berkaitan dengan industri padat karya yang menyerap sekitar 5 juta pekerja. Perluasan pasar melalui berbagai kerja sama tersebut menjadi salah satu jalur untuk meningkatkan peluang ekspor, bersamaan dengan dorongan diversifikasi dan nilai tambah produk.
Baca juga: TEI 2026 Hadirkan Paviliun Industri Strategis dan Manufaktur Indonesia
Dradjad turut menekankan bahwa akses pembiayaan perlu disertai pemberdayaan dan pendampingan agar pengusaha dapat berkembang dan naik kelas. Pengalaman pelaku usaha binaan PNM Mekaar menunjukkan bahwa pembiayaan tanpa agunan yang dilengkapi pendampingan dapat membantu usaha kecil mengembangkan usahanya. Pemerintah juga mendorong pengusaha memanfaatkan peluang peningkatan skala usaha melalui keterhubungan dengan lembaga pembiayaan dan akses pasar yang lebih luas.
Penguatan tata kelola dan kepatuhan, menurut Dradjad, diperlukan untuk membangun ekosistem usaha yang sehat. Upaya itu juga diarahkan untuk menciptakan persaingan yang adil dan memberi kesempatan setara bagi seluruh pelaku usaha untuk berkembang. Dengan demikian, dukungan pembiayaan, pendampingan, tata kelola, dan akses pasar menjadi bagian dari dorongan agar pengusaha dapat memperbesar kapasitas usahanya.
Menutup penyampaiannya, Dradjad berharap HIPPI dapat melahirkan pengusaha pribumi baru yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri membutuhkan dunia usaha yang tangguh, serta berharap anggota HIPPI menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan pencipta lapangan kerja berkualitas.