CIANJUR.CO – Sekretariat DPRD Jawa Barat menyiapkan program Sapa Disabilitas untuk membuka akses lebih mudah bagi penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasi kepada lembaga legislatif. Program yang direncanakan mulai berjalan pada Tahun Anggaran 2027 itu ditujukan untuk menjangkau sekitar 12 ribu penyandang disabilitas di berbagai pelosok Jawa Barat.
Sekretaris DPRD Jawa Barat Dodi Sukmayana mengatakan di Bandung, Senin, bahwa program tersebut dirancang sebagai kegiatan blusukan khusus bagi kelompok rentan. Langkah itu ditujukan untuk merespons minimnya saluran pengaduan serta keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan publik di lingkungan legislatif Jawa Barat.
Berdasarkan laporan ANTARA Jabar, pelaksanaan Sapa Disabilitas akan melibatkan jajaran Sekretariat dan anggota DPRD Jawa Barat yang mendatangi kantong-kantong komunitas disabilitas. Dengan mendatangi komunitas secara langsung, kelompok tersebut diharapkan lebih mudah menyampaikan keluhan, masukan, maupun aspirasi politik secara bertatap muka.
Baca juga: DPRD Jabar Uji Gerakan Jumat Tanpa Sampah, Denda Rp1.000 per Jenis
“Rencananya di 2027, kita akan meluncurkan program Sapa Disabilitas agar memudahkan kelompok disabilitas menyampaikan aspirasi, keluhan hingga masukan ke DPRD Jawa Barat,” kata Dodi. Pernyataan itu menegaskan bahwa program tersebut disiapkan sebagai jalur penyampaian aspirasi langsung, bukan hanya sebagai kegiatan kunjungan. Sasaran yang disebutkan mencakup berbagai bentuk masukan dari penyandang disabilitas kepada DPRD.
Rencana menjangkau 12 ribu penyandang disabilitas itu menjadi bagian dari upaya Sekretariat DPRD Jabar memperluas akses kelompok difabel terhadap proses politik dan kebijakan. Menurut keterangan yang disampaikan Dodi, persoalan yang hendak ditangani adalah terbatasnya saluran pengaduan dan minimnya keterlibatan kelompok tersebut dalam penyusunan kebijakan. Karena itu, skema kunjungan komunitas dirancang agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung langsung kepada perwakilan legislatif.
Baca juga: Disdamkar Garut Tangani 335 Kebakaran Lahan hingga 4 Oktober 2026
Selain program untuk penyandang disabilitas, Sekretariat DPRD Jabar juga memasukkan penguatan isu perempuan dan anak ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026/2027. Penguatan isu tersebut, menurut Dodi, disertai peningkatan alokasi anggaran daerah. Dengan demikian, agenda bagi kelompok difabel dan dukungan terhadap perempuan serta anak disiapkan melalui jalur kegiatan yang berbeda.
Dodi menjelaskan, dukungan dana untuk isu perempuan akan diwujudkan melalui intervensi langsung anggota dewan ke posyandu-posyandu di daerah. Dukungan juga mencakup penguatan program PKK dan percepatan penanganan tengkes atau stunting. Ia menyebut anggaran khusus akan disiapkan untuk mendukung isu tersebut.
Baca juga: Minibus Pengantar Pengantin Jatuh ke Jurang di Takokak Cianjur
“Kita akan menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung isu perempuan ini,” ujar Dodi. Ia menambahkan, DPRD Jawa Barat akan datang langsung ke posyandu, mendukung program PKK, serta membantu penanganan stunting di daerah. Dengan rencana itu, agenda dalam Renja 2026/2027 mencakup dukungan kegiatan di tingkat daerah, sementara Sapa Disabilitas dijadwalkan diluncurkan pada 2027 untuk menjemput aspirasi penyandang disabilitas.
