CIANJUR.CO – Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menargetkan lima Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BEDAS meningkatkan pendapatan dan mutu pelayanan. Dengan penguatan tersebut, rumah sakit diharapkan mampu membiayai kebutuhan operasional secara mandiri dan tidak terus bergantung pada subsidi pemerintah daerah.
Seperti diberitakan ANTARA Jabar, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan bahwa kemandirian pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan serta utilisasi rumah sakit. Ia menyampaikan hal itu di Bandung, Jumat. Menurut Dadang, upaya memperkuat kemampuan keuangan rumah sakit tidak boleh terpisah dari tujuan mengoptimalkan layanan bagi masyarakat.
Dadang mengatakan pemerintah daerah siap mendukung seluruh rumah sakit. Namun, dukungan itu perlu diikuti kesiapan masing-masing manajemen untuk memastikan pelayanan berjalan di lapangan. “Kami pemerintah daerah siap mendukung seluruh rumah sakit, tapi Bapak-Ibu persiapkan pelayanan yang optimal di rumah sakit masing-masing,” ujarnya. Ia mengingatkan dukungan tidak akan mencapai tujuan apabila pelaksanaan pelayanan di rumah sakit tidak berjalan.
Baca juga: 1.060 ASN Kabupaten Bandung Tercatat Terlibat Judol, Sanksi Disiapkan
Lima rumah sakit yang menjadi sasaran evaluasi adalah RSUD Kertasari, RSUD Cimaung, RSUD Arjasari, RSUD Tegalluar, dan RSUD Pacira. Manajemen masing-masing diminta menyusun rencana bisnis anggaran (RBA) serta menetapkan indikator mutu pelayanan yang terukur. Dokumen dan indikator tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan rumah sakit sekaligus peningkatan kualitas layanan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tingkat utilisasi rumah sakit yang masih relatif rendah di sejumlah lokasi. Data bed occupancy rate (BOR) yang disampaikan Dadang menunjukkan RSUD Arjasari mencatat 14 persen, RSUD Tegalluar 40 persen, dan RSUD Cimaung 47 persen. Sementara itu, BOR RSUD Kertasari masih di bawah 50 persen. Angka-angka itu menjadi catatan evaluasi bagi rumah sakit yang disebutkan.
Dadang menyebut penyebab rendahnya utilisasi beragam, antara lain belum adanya kerja sama dengan BPJS dan proses akreditasi yang masih berjalan. Ia meminta persoalan tersebut segera dituntaskan. Dengan demikian, kendala yang berkaitan dengan kerja sama maupun tahapan akreditasi dapat menjadi perhatian dalam rencana pembenahan pelayanan dan pengelolaan masing-masing RSUD.
Baca juga: Pemkot Bandung Siapkan Peluang Kerja bagi 57 Eks Karyawan Bandung Zoo
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Hanhan Siti Hasanah menjelaskan, RSUD Kertasari, Cimaung, dan Tegalluar telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berbeda dengan ketiganya, RSUD Arjasari masih menjalani proses akreditasi sekaligus pengajuan kredensialing BPJS. Adapun RSUD Pacira sedang mempersiapkan survei akreditasi. Siti juga menyatakan semua RSUD BEDAS sudah memiliki izin operasional dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kerja sama dengan BPJS dinilai penting karena menurut Siti, sekitar 90 persen pendapatan RSUD berasal dari BPJS. “Kelancaran kerja sama ini sangat menentukan keberlanjutan layanan,” ujarnya. Besarnya porsi pendapatan tersebut membuat kelancaran hubungan dengan BPJS berpengaruh terhadap kemampuan rumah sakit menjaga kesinambungan pelayanan, di tengah upaya meningkatkan pendapatan dan utilisasi.
Baca juga: Dishub Bandung Ganti Lima Perangkat Lampu Lalu Lintas yang Dicuri
Di sisi lain, kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat-obatan, serta bahan medis habis pakai (BMHP) di lima RSUD saat ini sebagian besar masih disubsidi melalui APBD. Karena itu, penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diperlukan agar kemampuan pembiayaan rumah sakit meningkat. Upaya tersebut menjadi bagian dari target mengurangi ketergantungan operasional pada subsidi.
Pemkab Bandung juga menyiapkan tambahan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sekitar Rp50 miliar. Tambahan itu direncanakan dari anggaran yang saat ini tersedia sebesar Rp113 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat selama 12 bulan.
