UPDATE

Sulsel Perkuat Koordinasi PAUDHI, 12 Daerah Miliki Rencana Aksi

17/11/2026 15:15

CIANJUR.CO - Penguatan layanan bagi anak usia dini di Sulawesi Selatan dibahas dalam Forum Koordinasi Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan yang berlangsung di Makassar pada Kamis (12/11/2026) itu mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong layanan yang lebih terhubung.

Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, forum diselenggarakan Kemenko PMK bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan koordinasi lintas sektor, sehingga kebutuhan esensial anak dapat dipenuhi melalui layanan terintegrasi, bukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri.

Dalam forum itu, Kemenko PMK menekankan bahwa keberadaan program saja belum cukup. Penyelenggaraan PAUDHI di daerah juga perlu memastikan keterhubungan antara penyedia layanan. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan anak bisa ditangani melalui koordinasi lintas bidang, sesuai kebutuhan anak dan keluarga.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menjelaskan PAUDHI sebagai kerangka kerja lintas sektor yang menempatkan anak sebagai pusat pemenuhan kebutuhan. Pendekatan ini, menurutnya, tidak semata-mata merupakan program pendidikan.

Lisa, sapaan Woro, menyampaikan bahwa cakupan pendekatan holistik dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga berusia enam tahun. Perhatian juga meliputi pihak yang mendukung tumbuh kembang anak, yakni calon ibu, ibu, keluarga, serta penyedia layanan. Lima bidang yang menjadi cakupan ialah kesehatan dan gizi, pengasuhan, pendidikan, pelindungan, serta kesejahteraan sosial.

Ia menegaskan, Gugus Tugas memiliki peran menghubungkan para penyedia layanan agar pemenuhan kebutuhan anak tidak berlangsung secara terpisah. Peran koordinatif tersebut menjadi penting karena layanan yang dibutuhkan anak mencakup beberapa bidang sekaligus, sedangkan pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak.

Baca juga: Business Matching Kemendag Catat Transaksi USD 361,61 Juta

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan telah memiliki sejumlah landasan kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan PAUDHI. Dalam sambutan pembukaan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Kerakyatan Since Erna Lamba, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menyebut Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan PAUDHI.

Landasan lainnya adalah Keputusan Gubernur Nomor 634/VI/Tahun 2024 tentang Penetapan Gugus Tugas PAUDHI Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026. Pemprov juga menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 2161/XII/Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUDHI 2025–2029. Ketiga kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya provinsi membangun dasar kelembagaan dan perencanaan.

Sejumlah layanan bagi ibu dan anak juga telah diperkuat. Di 24 kabupaten/kota, pemeriksaan kehamilan minimal enam kali menjadi salah satu upaya yang dilakukan. Selain itu, Gerakan Minum Multiple Micronutrient Supplement (MMS) dilaksanakan serentak bagi 54.000 ibu hamil dan tercatat dalam rekor MURI. Penguatan layanan UPTD PPA dan PUSPAGA turut disebut sebagai bagian dari upaya tersebut.

Meski sudah memiliki kebijakan dan menjalankan sejumlah kegiatan, capaian kelembagaan serta perencanaan di daerah masih belum merata. Dari total 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, sebanyak 20 daerah telah memiliki regulasi PAUDHI sekaligus membentuk Gugus Tugas. Adapun daerah yang memiliki RAD PAUDHI berjumlah 12, dan 12 daerah pula yang telah merencanakan serta menganggarkan pelaksanaannya.

Perbedaan capaian tersebut menjadi salah satu perhatian dalam forum. Erland Triska, yang hadir mewakili Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, memaparkan tantangan yang masih dihadapi. Di antaranya pemerataan akses dan mutu layanan, pelindungan anak, dukungan bagi keluarga rentan, serta ketersediaan data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PAUDHI.

Dalam pemaparannya, Erland juga mengangkat praktik baik Paditungka di Kabupaten Bone. Praktik tersebut mengintegrasikan layanan PAUD, kesehatan dan gizi, serta pendampingan orang tua. Contoh itu dibahas dalam konteks tantangan layanan, terutama pentingnya menghubungkan beberapa bentuk dukungan bagi anak dan keluarga.

Baca juga: Indonesia Dorong Penguatan Kerja Sama Transisi Energi lewat AZEC 2.0

Untuk memperjelas arah kerja bersama, Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kemenko PMK, Jazziray Hartoyo, memaparkan Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUDHI 2026–2029. Dokumen tersebut memuat 10 sasaran kerja, 20 indikator hasil, dan 37 rencana aksi. Dari jumlah itu, 35 aksi berfokus pada bidang layanan, sedangkan dua aksi mencakup tata kelola.

RAN PAUDHI menjadi acuan untuk memperjelas kebutuhan layanan sekaligus pembagian peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kejelasan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan lintas sektor memiliki arah dan tanggung jawab yang lebih terukur, sejalan dengan kebutuhan layanan di daerah.

Penguatan koordinasi juga dirancang melalui mekanisme kerja Sub Gugus Tugas dalam rancangan Permenko PMK. Mekanisme ini diarahkan untuk memperkuat hubungan koordinasi pusat dan daerah serta menghubungkan unit layanan sampai tingkat desa dan komunitas. Penguatan tersebut dirancang tanpa membentuk struktur baru.

Kemenko PMK juga mengembangkan SISMONEV CERIA sebagai instrumen untuk memantau capaian dan kesenjangan layanan PAUDHI. Pemantauan itu berkaitan dengan kebutuhan melihat layanan yang sudah berjalan dan bagian yang masih perlu diperkuat, sebagai pelengkap langkah koordinasi dan perencanaan.

Di tingkat daerah, tata kelola perlu diikuti keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Kemenko PMK mendorong pemerintah daerah menyelaraskan RAD PAUDHI dengan Panduan Perencanaan dan Penganggaran PAUDHI dari Kementerian Dalam Negeri yang dirilis pada 2025, RAN PAUDHI 2026–2029, serta Pedoman Penyelenggaraan PAUDHI dari Kementerian PPN/Bappenas yang direncanakan terbit pada Desember 2026.

Baca juga: Paviliun S’RASA Catat Potensi Transaksi Rp5,4 Miliar di JFEX 2026

Ketiga acuan itu diharapkan dapat memperkuat integrasi PAUDHI dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Penyelarasan tersebut menjadi bagian dari upaya agar kebijakan dan rencana aksi memiliki kaitan dengan pelaksanaan serta dukungan anggaran, bukan hanya tercantum sebagai komitmen.

Keterlibatan keluarga dan masyarakat juga dibahas sebagai unsur penting untuk memperluas jangkauan layanan. Ketua Pokja Bunda PAUD Sulawesi Selatan, Sri Astuti Thamrin, menekankan penjangkauan keluarga melalui Pokja Bunda PAUD, TP-PKK, dan Dasawisma. Peran kelompok tersebut dapat digunakan untuk memperkuat edukasi pengasuhan, pemanfaatan Posyandu, dan rujukan keluarga ke berbagai layanan.

Sri Astuti turut mengusulkan pengembangan Satu Data Anak PAUD dan Gerakan Keluarga Peduli PAUDHI. Dalam usulan tersebut, kerahasiaan data pribadi tetap perlu dijaga. Usulan ini disampaikan bersama penekanan mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung layanan yang menjangkau anak.

Forum dihadiri anggota Gugus Tugas PAUDHI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024–2026 serta perwakilan 10 kabupaten/kota. Daerah yang hadir adalah Gowa, Takalar, Maros, Makassar, Pangkep, Barru, Jeneponto, Bantaeng, Parepare, dan Sidrap.

Melalui penguatan Gugus Tugas dan kolaborasi pemerintah, keluarga, masyarakat, serta mitra pembangunan, PAUDHI diharapkan bergerak dari komitmen dan perencanaan menuju layanan yang lebih mudah diakses dan menjangkau seluruh anak. Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian dari upaya memastikan setiap anak memperoleh hak dan kebutuhan esensial sejak usia dini.