UPDATE

Sugiono Pimpin Rakor Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Medan

17/11/2026 15:17

CIANJUR.CO - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi untuk wilayah Aceh dan Sumatra Utara di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut membahas kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi bencana menjelang akhir tahun.

Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, koordinasi itu menjadi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan perkembangan kondisi wilayah masing-masing. Perhatian terutama diarahkan kepada kawasan yang sebelumnya terdampak bencana, sehingga informasi daerah dapat digunakan untuk menilai kebutuhan penanganan dan menyusun langkah mitigasi menghadapi musim hujan.

Paparan para kepala daerah menjadi bahan evaluasi dalam rapat. Dengan membahas situasi wilayah dan kebutuhan yang masih ada, pemerintah pusat dan daerah berupaya mengidentifikasi langkah yang diperlukan sebelum potensi ancaman berkembang menjadi bencana. Sugiono menekankan bahwa upaya tersebut membutuhkan kesiapan lintas sektor, terutama di kawasan yang pernah dilanda banjir bandang besar akibat Siklon Senyar pada akhir 2025.

“Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan kesiapan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini,” ujar Sugiono. Ia menyampaikan bahwa dampak bencana sebelumnya belum seluruhnya tertangani dan masih menyisakan pekerjaan rumah, termasuk pemeriksaan terhadap infrastruktur yang dibangun melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca juga: Sulsel Perkuat Koordinasi PAUDHI, 12 Daerah Miliki Rencana Aksi

Evaluasi infrastruktur diperlukan karena sejumlah laporan menyebut beberapa bangunan kembali mengalami kerusakan. Di antaranya terdapat jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki, tetapi kembali rusak setelah menghadapi intensitas hujan yang tinggi dan perubahan kondisi iklim. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam kesiapan menghadapi ancaman berikutnya.

Selain menilai kondisi infrastruktur, Sugiono menyebut normalisasi sungai perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas. Banjir bandang sebelumnya meninggalkan endapan sedimen dalam jumlah besar. Sedimen itu memengaruhi kapasitas sungai dan kelancaran aliran, sementara penanganan melalui normalisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan membutuhkan pekerjaan berkelanjutan.

“Yang perlu mendapatkan prioritas adalah normalisasi aliran sungai. Hasil atau endapan akibat banjir bandang tahun lalu itu membuat sedimen begitu besar jumlahnya, sementara proses normalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama,” jelas Sugiono. Pernyataan tersebut menempatkan kondisi aliran sungai dan lamanya proses penanganan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kesiapsiagaan di wilayah terdampak.

Rapat juga membahas perubahan cuaca sebagai faktor dalam penyusunan mitigasi. Perubahan pola dan karakteristik curah hujan, menurut materi yang disampaikan, menuntut pemerintah pusat dan daerah menyesuaikan langkah antisipasi. Penyesuaian itu perlu mempertimbangkan potensi ancaman serta karakteristik risiko di setiap wilayah, bukan hanya mengandalkan satu pola penanganan untuk semua daerah.

Baca juga: Business Matching Kemendag Catat Transaksi USD 361,61 Juta

Sugiono turut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Dalam kurun waktu sekitar dua minggu terakhir, Presiden telah menggelar dua kali rapat terbatas untuk membahas perkembangan situasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan situasi ini. Dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu terakhir, beliau telah dua kali menggelar rapat terbatas yang membahas perkembangan situasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Oleh karena itu, kita hadir di sini untuk memastikan berbagai kesiapan yang diperlukan,” ungkap Sugiono.

Dalam upaya kesiapsiagaan dan mitigasi, Sugiono menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi secara matang, termasuk untuk menghadapi berbagai kemungkinan terburuk selama musim hujan. Dengan demikian, pembahasan kesiapan tidak berhenti pada pencatatan ancaman, tetapi juga mencakup persiapan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Baca juga: Indonesia Dorong Penguatan Kerja Sama Transisi Energi lewat AZEC 2.0

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pengembangan dan penerapan sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi serta dapat menjangkau masyarakat secara luas. Sugiono menekankan, peringatan dini tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman. Masyarakat juga perlu siap melakukan tindakan antisipatif dan penyelamatan secara cepat dan tepat ketika informasi tersebut diterima.

Rakor dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Nasution, serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu. Kehadiran unsur pemerintah dan lembaga terkait tersebut melengkapi pembahasan kesiapan lintas sektor.

Jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BPBD dari Provinsi Aceh serta Sumatra Utara juga mengikuti rapat secara daring. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 199 orang. Para peserta dari kedua provinsi itu bergabung dalam koordinasi yang membahas situasi wilayah, kebutuhan penanganan, mitigasi, dan kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun.