Pemkab Garut Siapkan Revitalisasi Pasar Andir Usai Kebakaran

CIANJUR.CO - Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan rencana revitalisasi Pasar Andir di Kecamatan Bayongbong setelah kebakaran melanda pasar tersebut pada Rabu (07/10). Langkah itu diarahkan agar para pedagang dapat kembali berjualan dengan aman dan nyaman, sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut, Ridwan Efendi, mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas rencana tersebut. Berdasarkan laporan ANTARA Jabar, Ridwan menyebut Pemkab Garut juga telah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, serta akan melaporkan kondisi pasar kepada Kementerian Perdagangan.

“Ya, idealnya begitu, jadi segera direvitalisasi,” kata Ridwan di Garut, Kamis. Ia menjelaskan pelaporan kepada pemerintah provinsi dan kementerian dilakukan seiring dengan persiapan penanganan pascakebakaran. Revitalisasi diharapkan dapat menjadi langkah untuk memulihkan kegiatan perdagangan, tetapi pemerintah masih perlu menyiapkan sejumlah tahapan sebelum pembangunan dapat dilakukan.

Baca juga: Produksi Padi Cianjur Capai 765.465 Ton hingga Agustus 2026

Kebakaran menghanguskan 382 kios dari total 731 kios yang ada di Pasar Andir. Barang dagangan di dalam kios-kios yang terbakar juga ikut hangus. Pemerintah daerah kini mendata dampak kebakaran terhadap bangunan serta menghitung kerugian materi yang ditimbulkan. Pendataan itu menjadi bagian dari upaya untuk mengetahui kebutuhan penanganan setelah peristiwa tersebut.

Di samping rencana jangka panjang, Pemkab Garut mulai menyiapkan langkah penanggulangan darurat. Ridwan mengatakan pemerintah telah melakukan mitigasi dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani kondisi pasar. Upaya tersebut berjalan bersamaan dengan pendataan dampak kerusakan, sehingga kondisi bangunan dan kerugian dapat menjadi bahan bagi penanganan berikutnya.

Rapat koordinasi juga melibatkan perwakilan pedagang. Menurut Ridwan, salah satu aspirasi yang disampaikan ialah keinginan pedagang untuk tetap berjualan di pasar tersebut, dengan catatan perbaikan dilakukan terlebih dahulu. Dengan demikian, kebutuhan pedagang untuk melanjutkan aktivitas perdagangan menjadi salah satu hal yang dibicarakan dalam pembahasan penanganan pasar.

Baca juga: Dishub Kota Cirebon Proyeksikan PBJT Listrik Rp39 Miliar pada 2026

Peristiwa kebakaran ini menjadi perhatian pemerintah karena, menurut Ridwan, kebakaran di pasar itu merupakan kejadian kedua dalam setahun ini, dengan lokasi yang berbeda. Ia mengatakan pembenahan perlu mencakup penataan pedagang dan jaringan listrik. Kedua hal tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperbaiki kondisi pasar, selain penanganan terhadap kios dan barang dagangan yang terdampak.

Ridwan menjelaskan bahwa rangka infrastruktur pasar masih dalam kondisi baik karena terbuat dari beton, sementara bagian atapnya menggunakan baja. Namun, ia menyebut terdapat ketidakteraturan dalam penempatan pedagang dan jaringan listrik. Kondisi tersebut menjadi bagian dari hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembenahan Pasar Andir, tanpa mengabaikan kondisi struktur yang disebut masih baik.

Baca juga: Pemkab Garut Siapkan Relokasi Pedagang Korban Kebakaran Pasar Andir

Revitalisasi, kata Ridwan, merupakan rencana jangka panjang yang harus diawali dengan kajian mengenai kondisi dan luas pasar. Setelah kebutuhan pembangunan diketahui, pemerintah dapat mengajukan anggaran untuk mendukung revitalisasi. Karena itu, rencana pembangunan belum hanya bergantung pada keputusan untuk memperbaiki pasar, tetapi juga pada hasil kajian dan besaran kebutuhan biaya.

Skema pembiayaan akan disesuaikan dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Jika nilainya cukup besar, Pemkab Garut akan mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat. Ridwan mengatakan laporan kepada Kementerian Perdagangan telah disampaikan dan pemerintah daerah dapat menerima manfaat apabila kebutuhan anggaran berskala besar ditangani di tingkat pusat.