Jelang Nataru, Pemerintah Perkuat Rantai Pasok Pangan di Sulampua

CIANJUR.CO - Pemerintah memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Upaya ini mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), dengan perhatian pada ketersediaan barang, kelancaran distribusi antardaerah, serta risiko perubahan iklim yang dapat memengaruhi ketahanan pangan.

Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, penguatan pasokan dibahas dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua Tahun 2026 di Makassar, Jumat (23/10). Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan keynote speech dalam kegiatan tersebut. Ia menilai produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat karena kebutuhan Nataru segera meningkat.

Menurut Dradjad, langkah itu memerlukan sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha. Kerja bersama tersebut diarahkan untuk memastikan pasokan tersedia dan dapat disalurkan ke wilayah yang membutuhkan. Dengan begitu, persoalan distribusi tidak dibiarkan berkembang menjadi pemicu kenaikan harga, termasuk ketika stok pangan sebenarnya masih tersedia.

Tekanan harga sejumlah komoditas menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai. Inflasi pangan tercatat sebesar 5,03%. Pada saat yang sama, harga cabai merah besar naik 25,8%, cabai merah keriting meningkat 22%, dan cabai rawit naik 5,07%. Angka tersebut menegaskan perlunya menjaga jangkauan pasokan, terutama untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga, serta memperhatikan hambatan dalam pengiriman antarwilayah.

Baca juga: India Hentikan Penyelidikan Antisubsidi Kaca CFG Indonesia

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi menetapkan lima arahan. Pertama, mengoptimalkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kedua, menyediakan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan. Ketiga, memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah yang memiliki surplus dan daerah yang mengalami defisit.

Arahan berikutnya adalah memitigasi dampak El Niño melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini. Rakornas juga mendorong koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia serta Perum BULOG. Kelima arahan tersebut memadukan upaya menjaga produksi, memperlancar pemindahan pasokan, dan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi.

Di sisi daya beli, pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Tahap II dengan nilai total Rp26,34 triliun. Paket itu terdiri atas insentif sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi senilai Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan senilai Rp18,04 triliun. Program magang menjangkau 150 ribu peserta, sementara bantuan beras sebanyak 10 kilogram ditujukan kepada 33,24 juta penerima manfaat.

Pemerintah juga menjalankan SPHP kedelai senilai Rp500 miliar untuk mendukung perajin tahu dan tempe. Penyaluran berbagai program tersebut perlu tepat sasaran agar manfaatnya diterima masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Dukungan bantuan dan program pangan itu menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli ketika harga dan distribusi menghadapi tekanan.

Baca juga: Prabowo Luncurkan DNKK, Target Kredit Rakyat Rp400 Triliun pada 2027

Kebutuhan memperkuat distribusi terasa penting di Sulampua karena kawasan ini menghadapi tantangan geografis dan konektivitas antardaerah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95% secara tahunan (yoy), sedangkan Maluku dan Papua tumbuh 4,46% (yoy). Di tengah pertumbuhan tersebut, optimalisasi pelabuhan, konektivitas laut, dan fasilitas rantai dingin dinilai diperlukan untuk memperbaiki jalur pasok pangan.

Penguatan fasilitas dan konektivitas itu diarahkan untuk menekan kehilangan hasil, mengurangi disparitas harga, serta memperluas akses pasar bagi produsen pangan lokal. Kelancaran jalur distribusi menjadi penghubung antara ketersediaan hasil produksi dan kebutuhan di daerah lain. Karena itu, kerja sama antara wilayah surplus dan defisit menjadi salah satu bagian dari rencana pengendalian inflasi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua. Pelaksanaannya dimulai dari komoditas penyumbang inflasi dan disertai optimalisasi layanan serta tarif distribusi. Dalam skema tersebut, petani dan nelayan juga akan dihubungkan dengan mitra pembeli atau off-taker, di antaranya Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG, untuk memperkuat akses pasar dan penyerapan hasil produksi.

Baca juga: Kemenkes Percepat Pemerataan Dokter Spesialis, 93 Persen Wilayah Masih Membutuhkan

Kerja sama antardaerah bersama Bank Indonesia, kementerian dan lembaga terkait, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diarahkan memiliki ukuran yang jelas. Setiap kerja sama diharapkan menetapkan target volume, biaya distribusi, dan dampak terhadap harga. Dengan ukuran tersebut, pelaksanaan kerja sama dapat dikaitkan langsung dengan kelancaran pasokan, keterjangkauan pangan, serta akses pasar bagi produsen.

Dradjad meminta BUMN yang terlibat dalam suplai dan pasokan meningkatkan sinergi. Ia mengingatkan bahwa tantangan inflasi pada kuartal IV 2026 sudah berada di depan mata. Ia berharap, di bawah arahan Presiden, inflasi dapat dikendalikan sesuai target sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Penguatan konektivitas dan akses pasar juga diharapkan mendukung kesejahteraan petani serta nelayan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Sulampua dalam menghadapi risiko iklim.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono, Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Turut hadir Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, serta Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Badan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan. Sejumlah kepala daerah terkait beserta jajaran juga mengikuti kegiatan tersebut.