Prabowo Luncurkan DNKK, Target Kredit Rakyat Rp400 Triliun pada 2027

CIANJUR.CO - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan sasaran penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027, yang diarahkan untuk menggerakkan perekonomian dari daerah.

Peluncuran tersebut menandai perubahan arah kebijakan pemerintah: akses keuangan tidak lagi dilihat hanya dari kepemilikan rekening, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pembentukan DNKK bertumpu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026 dan menempatkan keluarga sebagai unit ekonomi terkecil yang menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo meresmikan dewan itu dalam acara Rakornas TPAKD dengan menyatakan, “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.”

Kesejahteraan sebagai tujuan kebijakan keuangan

Dalam menjelaskan orientasi baru tersebut, Presiden menekankan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Kelompok yang ia sebut mencakup petani di desa, nelayan di pesisir, pedagang di pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ibu-ibu yang membantu perekonomian keluarga.

Menurut Prabowo, ukuran kesejahteraan bukan sekadar slogan atau pertumbuhan ekonomi yang tercatat secara umum. Ia mengaitkannya dengan peningkatan penghasilan riil dan kemampuan keluarga untuk membeli kebutuhan. “Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” kata Presiden, seraya menegaskan penghasilan rakyat harus meningkat secara nyata.

Baca juga: Kemenkes Percepat Pemerataan Dokter Spesialis, 93 Persen Wilayah Masih Membutuhkan

Arah tersebut, menurut pemerintah, menghubungkan perluasan layanan keuangan dengan manfaat yang dirasakan rumah tangga. Karena keluarga diposisikan sebagai unit ekonomi terkecil, kebijakan tidak hanya berfokus pada apakah seseorang sudah memiliki akses atau rekening, tetapi juga pada kondisi keuangan keluarga dan kemampuan mereka memperoleh manfaat dari layanan tersebut.

Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong kegiatan ekonomi dari bawah melalui perluasan kesempatan usaha dan pembiayaan. Ia juga menekankan bahwa pembangunan perlu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, sehingga warga di daerah tidak tertinggal dari upaya peningkatan kesejahteraan.

Sasaran kredit rakyat Rp400 triliun

Dalam kaitan dengan pembiayaan, Presiden menyampaikan keinginan meningkatkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027. Sasaran penerimanya meliputi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, penduduk di daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Dengan cakupan tersebut, pembiayaan tidak hanya ditujukan bagi warga di satu jenis wilayah atau kelompok pekerjaan.

Prabowo juga mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun, dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Angka itu disampaikan sebagai capaian yang telah berjalan, sementara Rp400 triliun merupakan sasaran yang ingin dicapai pada 2027. Presiden menyebut rencana tersebut sebagai upaya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang disebutkan, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan tertinggal.

Baca juga: Kemenkes Catat 109 Juta Peserta CKG dan Penurunan Estimasi Kasus TB

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal,” ujar Prabowo. Ia turut memasukkan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan dalam kelompok sasaran.

Literasi, ketahanan, dan keamanan keuangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK memperluas fokus kerja. Jika sebelumnya perhatian tertuju pada keterlibatan masyarakat melalui kepemilikan rekening, orientasi baru diarahkan pada kesejahteraan keuangan keluarga. Airlangga menyebut perubahan itu sebagai pergeseran dari sekadar inklusivitas menuju kondisi keluarga yang lebih sejahtera secara keuangan.

Airlangga menyampaikan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026. Survei tersebut mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,57 persen. Capaian inklusi itu menunjukkan jangkauan akses keuangan yang tercatat dalam survei, sementara tingkat literasi yang juga dilaporkan menjadi bagian dari gambaran yang digunakan untuk mendorong kualitas pemanfaatan layanan.

Menurut Airlangga, angka-angka tersebut menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas penggunaan layanan keuangan agar manfaatnya lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, fokus DNKK tidak berhenti pada perluasan akses. Pemerintah juga menaruh perhatian pada bagaimana kondisi keuangan keluarga dapat dikelola, seberapa kuat mereka menghadapi guncangan, dan apakah mereka merasa aman dalam mengatur keuangan.

Baca juga: Kemenkes dan UI Mulai Uji Klinik PHOTON untuk Cegah TB lewat Intervensi Gizi

Airlangga memerinci tiga aspek utama dalam kebijakan kesejahteraan keuangan, yaitu kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, ketahanan menghadapi guncangan atau financial resilience, serta rasa aman dalam mengelola keuangan atau financial security. Ketiganya menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas dibandingkan ukuran kepemilikan rekening semata.

Pemerintah, lanjut Airlangga, telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan di daerah diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan perluasan pembiayaan untuk UMKM. Ia menegaskan bahwa gagasan ekonomi yang diluncurkan Presiden dalam forum tersebut berangkat dari keluarga per keluarga, karena ekonomi keluarga merupakan unit ekonomi terkecil di masyarakat.

Menutup arah kebijakan itu, Prabowo mengingatkan bahwa potensi dan kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan diharapkan bersinergi memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat ketahanan keuangan keluarga, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.