Kemenko PMK Dorong KADIN Bantu Pulihkan Usaha Warga Pascabencana
CIANJUR.CO - Pemulihan setelah bencana dinilai perlu mencakup upaya mengembalikan penghasilan warga, bukan hanya membangun kembali infrastruktur dan tempat tinggal. Karena itu, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lilik Kurniawan, mendorong penguatan kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, dorongan tersebut disampaikan Lilik ketika menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KADIN Indonesia 2026 Bidang Koperasi dan UMKM serta Bidang Sosial di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Kerja sama yang diharapkan itu ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.
Lilik menjelaskan, kehilangan tempat usaha, terputusnya akses menuju pasar, dan terganggunya rantai pasok dapat menghambat masyarakat untuk kembali memperoleh penghasilan. Dampak tersebut membuat pelaku usaha terdampak membutuhkan perhatian dalam proses pemulihan. Jika sumber pendapatan tidak segera pulih, masyarakat juga menghadapi risiko jatuh miskin.
Baca juga: Kemenkes: Kesehatan Jiwa Penting untuk Membangun SDM Unggul
“Pelaku UMKM dan koperasi menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian karena kehilangan tempat usaha, terputusnya akses pasar, maupun terganggunya rantai pasok dapat menghambat pemulihan penghasilan mereka,” ujar Lilik. Pernyataan itu menekankan bahwa pemulihan usaha berkaitan dengan sejumlah hal sekaligus: keberadaan tempat berjualan, kelancaran penyaluran barang, dan kemampuan menjangkau pembeli.
Atas kondisi tersebut, Lilik mengajak dunia usaha, khususnya KADIN, mengambil peran aktif dalam mendukung pelaku usaha terdampak. Bentuk dukungan yang disebutkan meliputi pembukaan akses pasar, penguatan jejaring usaha, promosi produk lokal, serta kemitraan dengan pelaku usaha yang terkena dampak bencana. Langkah-langkah itu diarahkan agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan menjadi penghubung antara usaha terdampak dan jaringan pasar maupun mitra bisnis yang lebih luas. Dengan akses dan kemitraan itu, produk lokal dapat memperoleh dukungan untuk dipasarkan, sementara pelaku usaha memiliki peluang membangun kembali kegiatan ekonominya. Kemenko PMK menilai dukungan semacam ini diperlukan agar pemulihan dapat berlangsung secara berkelanjutan, tidak berhenti pada pembangunan fisik.
Baca juga: TEI 2026 Hadirkan Paviliun Industri Strategis dan Manufaktur Indonesia
Salah satu gagasan yang didorong Kemenko PMK ialah membentuk Pasar Penyintas. Ruang ini dirancang untuk menghimpun, mempromosikan, sekaligus memasarkan produk masyarakat terdampak bencana. Ragam produk yang dapat ditampilkan mencakup makanan olahan, kerajinan, hingga produk yang bertumpu pada potensi pariwisata lokal.
Gagasan Pasar Penyintas diarahkan untuk dikembangkan di kota-kota yang memiliki risiko bencana, antara lain Banda Aceh, Medan, dan Padang. Kehadiran ruang pemasaran tersebut dimaksudkan untuk membantu produk warga terdampak menjangkau pasar. Usulan ini menjadi salah satu bentuk dukungan ekonomi yang disampaikan dalam dorongan kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha.
Baca juga: Pemerintah Percepat Kredit Program, Realisasi Capai Rp258,75 Triliun
Lilik turut mengajak para pemangku kepentingan mengambil pelajaran dari pengalaman Jepang dalam memulihkan ekonomi masyarakat setelah tsunami Tohoku pada 2011. Salah satu hal penting yang disorot ialah memastikan produk unggulan masyarakat terdampak tetap memiliki akses pasar. Dengan begitu, pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali, tetapi juga mencakup upaya mengembalikan sumber penghasilan warga.
Melalui kerja sama pemerintah dan KADIN, pelaku usaha terdampak diharapkan dapat terhubung dengan pasar dan mitra bisnis yang lebih luas. Sasaran yang disampaikan Lilik mencakup pulihnya aktivitas ekonomi sekaligus penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.