Kemenko PMK Dorong Penguatan Kapasitas BPBD se-Indonesia
CIANJUR.CO - Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia perlu ditopang oleh anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta kepemimpinan kolaboratif. Dukungan itu dinilai penting agar BPBD dapat menjalankan tugas penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat di daerah secara optimal.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lilik Kurniawan, menyampaikan dorongan tersebut dalam Forum Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD se-Indonesia. Forum itu berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (14/10), dalam rangkaian Peringatan Bulan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2026. Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, penguatan kapasitas BPBD menjadi salah satu pokok yang disampaikan Lilik kepada para peserta forum.
Lilik menegaskan bahwa BPBD merupakan garda terdepan penanggulangan bencana di daerah. Peran tersebut, menurutnya, perlu diikuti dukungan yang cukup dari kepala daerah supaya BPBD mampu menjalankan tanggung jawab perlindungan masyarakat. Ia menyatakan, “BPBD harus naik kelas, karena di sanalah kita bisa melindungi masyarakat kita.”
Baca juga: Sugiono Tinjau MAN 4 Jakarta, Tekankan Akses dan Mutu Pendidikan
Ia secara khusus meminta kepala daerah memperhatikan kebutuhan anggaran dan ketersediaan personel yang memiliki kompetensi. Kedua hal itu disebut sebagai bagian dari dukungan kelembagaan yang diperlukan BPBD. Lilik juga menyoroti dedikasi para kepala pelaksana BPBD yang tetap turun ke lapangan untuk membantu masyarakat. Kerja tersebut, menurutnya, perlu diimbangi dengan kelembagaan yang kuat, termasuk dukungan sumber daya yang memadai.
Selain kapasitas organisasi, Lilik menekankan perlunya memasukkan risiko bencana dan kondisi lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan yang mengabaikan risiko bencana berpotensi menciptakan kerentanan baru. Di sisi lain, penanganan dan pemulihan yang tidak tuntas dapat memicu persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, aspek kebencanaan dan lingkungan menjadi perhatian yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan maupun upaya setelah bencana.
Baca juga: Kemenko PMK Perkuat Sinergi untuk Tangani Kekerasan di Perguruan Tinggi
Lilik juga mendorong kolaborasi melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Sinergi antarpihak tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan bencana. Dengan demikian, ajakan kolaborasi mencakup rangkaian upaya penanggulangan, bukan hanya saat bencana ditangani.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa kelestarian lingkungan merupakan bagian dari pengurangan risiko bencana. Lilik mengutip pesan almarhum Kepala BNPB Doni Monardo: “Jaga alam, kita jaga alam, alam jaga kita.” Pesan tersebut disampaikan saat ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan dalam kaitannya dengan risiko bencana.
Baca juga: Kemenko PMK Matangkan Persiapan PON XXII 2028
Lilik berharap seluruh BPBD di Indonesia terus meningkatkan kapasitas dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan kolaborasi yang memadai diharapkan membuat BPBD semakin efektif menjalankan penanggulangan bencana serta melindungi masyarakat di daerah.