Kemenko PMK Perkuat PHBS dan Kolaborasi Cegah Zoonosis
CIANJUR.CO - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kerja bersama lintas sektor untuk mencegah zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE). Upaya ini memakai pendekatan One Health, yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam langkah pencegahan.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono mengawal asesmen lapangan dan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) pada 5–8 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja, serta tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Rangkaian kegiatan yang didukung pendanaan Pandemic Fund itu melibatkan masyarakat, komunitas, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Asesmen dan FGD digunakan untuk mengenali kendala penerapan PHBS sekaligus membahas langkah pencegahan zoonosis dan PIE yang sesuai dengan kondisi tiap wilayah. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya mencatat persoalan, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan tindak lanjut.
Hasil asesmen memperlihatkan beberapa aspek yang masih perlu diperkuat. Penerapan PHBS dinilai belum optimal, sementara penggunaan alat pelindung diri (APD) pada kelompok berisiko masih rendah. Penanganan hewan sakit atau mati juga belum selalu dilakukan secara aman, dan sanitasi lingkungan masih memerlukan perbaikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, perlindungan saat beraktivitas, serta pengelolaan lingkungan dan hewan.
Baca juga: Kemendag Perkuat Strategi Ekspor Baja ke Uni Eropa dan Inggris
Selain kondisi tersebut, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat menjadi perhatian, terutama untuk menghadapi risiko rabies, leptospirosis, antraks, dan flu burung. Penguatan pencegahan juga mencakup peningkatan cakupan vaksinasi rabies pada hewan serta ketersediaan vaksin dan serum antirabies bagi manusia. Deteksi dini penyakit, sistem pelaporan yang lebih optimal, dan koordinasi lintas sektor turut dibutuhkan agar berbagai kebutuhan pencegahan dapat ditangani secara terpadu.
Edukasi PHBS, menurut rangkaian rekomendasi yang dibahas, perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Materinya meliputi kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, penanganan awal ketika terjadi gigitan hewan, dan penggunaan APD bagi petani serta peternak. Pengelolaan lingkungan yang sehat juga menjadi bagian dari edukasi tersebut. Langkah-langkah ini menyasar perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Pelaksanaannya memerlukan keterlibatan sektor kesehatan, pertanian, peternakan, lingkungan hidup, serta komunikasi dan informatika, bersama masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur itu diperlukan agar edukasi dan langkah pencegahan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam kerangka One Health, hubungan antara aspek kesehatan dan kondisi lingkungan maupun hewan menjadi bagian dari koordinasi yang perlu diperhatikan.
Baca juga: Indonesia-Rusia Bahas Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Industri
Pada Kamis (8/10), pembahasan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan pada penguatan komitmen pemerintah daerah dan penyusunan rencana tindak lanjut. Pertemuan itu dihadiri Sukadiono dan Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa. Hadir pula Asisten Daerah I Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan.
OPD terkait yang hadir berasal dari sektor kesehatan, komunikasi dan informatika, pertanian, peternakan, lingkungan hidup, serta sektor lainnya. Dalam pembahasan, sejumlah langkah yang perlu diperkuat meliputi penyusunan paket komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS berbasis risiko zoonosis. Langkah lain mencakup pemetaan wilayah berisiko, peningkatan cakupan vaksinasi, perbaikan sanitasi lingkungan, dan penanganan hewan sakit atau mati secara aman.
Koordinasi dan sistem pelaporan melalui pendekatan One Health juga menjadi bagian dari tindak lanjut. Sukadiono menyampaikan, “Kemenko PMK mendorong sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” termasuk dalam penyelarasan kebijakan, perencanaan, serta penganggaran lintas sektor. Ia menegaskan koordinasi dibutuhkan agar rekomendasi asesmen dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret dan berkelanjutan hingga tingkat desa, komunitas, dan rumah tangga.
Baca juga: Kemendag dan BSN Perkuat Kompetensi SDM untuk Dukung Ekspor
Selain menyusun rencana, praktik baik dan inovasi yang sudah diterapkan di daerah perlu didokumentasikan serta dievaluasi. Hasil dokumentasi dapat menjadi bahan pembelajaran dan direplikasi dengan menyesuaikan karakteristik wilayah serta risiko zoonosis masing-masing. Dengan penyesuaian tersebut, pengalaman suatu daerah dapat dipertimbangkan sebagai rujukan tanpa mengabaikan kebutuhan wilayah lain.
Rangkaian asesmen dan FGD berikutnya direncanakan berlangsung di Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan di wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan, menggali praktik baik, serta menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Kemenko PMK mendorong penguatan PHBS dan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya pencegahan zoonosis dan PIE yang lebih terpadu dan berkelanjutan.