Sugiono Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra dan Penanganan Karhutla
CIANJUR.CO - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dan Sumatra, sekaligus penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di berbagai daerah. Pemerintah menekankan pemulihan warga terdampak perlu berjalan beriringan dengan upaya mengendalikan risiko bencana lainnya.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, pembahasan itu berlangsung dalam dua pertemuan strategis di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Sugiono bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Agenda pertemuan mencakup pemulihan wilayah terdampak Sumatra serta langkah penanganan dan antisipasi Karhutla.
Pemulihan pascabencana kini memasuki tahap yang mengacu pada Rencana Induk 2026–2028. Dalam pelaksanaannya, Sugiono mendorong agar program kementerian dan lembaga diselaraskan dengan kebutuhan mendesak di daerah. Dengan demikian, agenda pemulihan yang direncanakan di tingkat pusat dapat berhubungan langsung dengan kebutuhan pelaksanaan di wilayah terdampak.
Bersama Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Satgas PRRP Sumatra, pembahasan diarahkan pada kesiapan pemerintah daerah memfasilitasi lahan relokasi hunian. Lahan yang disiapkan perlu aman dan memiliki kepastian hukum. Kesiapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak bencana, selain pekerjaan pembangunan fisik yang dikawal bersama BNPB.
Baca juga: MotoGP 2026 Cetak Rekor 157.875 Penonton, Mandalika Dorong Investasi
Di wilayah terdampak Sumatra, pembangunan hunian tetap atau huntap terus dipercepat dengan target 5.000 unit selesai pada 2026. Upaya penyediaan hunian itu berjalan bersamaan dengan penyaluran bantuan stimulan untuk perbaikan rumah, yang nilainya mencapai Rp702,93 miliar. Keduanya merupakan bagian dari pelaksanaan pemulihan, sementara pemerintah juga memberi perhatian pada pemulihan infrastruktur publik.
“Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik ini menjadi prioritas,” kata Sugiono. Ia menegaskan, pemulihan tidak hanya ditujukan untuk membangun kembali bangunan, tetapi juga membantu memulihkan harapan dan masa depan warga Sumatra. Menurut dia, negara akan terus hadir untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali bangkit.
Selain persoalan lahan, hunian, dan infrastruktur, Sugiono menyoroti batas waktu tahun anggaran 2026 dalam pelaksanaan program pemulihan. Ia meminta adanya jaminan keberlanjutan pendanaan, agar kegiatan lintas kementerian dan lembaga di lokasi bencana tidak terhenti ketika memasuki masa transisi menuju 2027. Isu ini menjadi perhatian karena pelaksanaan pemulihan melibatkan berbagai pihak dan berlangsung di daerah terdampak.
Baca juga: Kemendag Latih 40 Aparatur untuk Tata Kelola Perdagangan Digital ASEAN
Sugiono menyatakan penyintas tidak boleh dibiarkan menghadapi pemulihan sendiri akibat pergantian tahun anggaran. Ia menyebut sinergi lintas sektor diperlukan agar proses pemulihan berkesinambungan dan dapat dituntaskan, serta tidak meninggalkan warga terdampak. Karena itu, kesinambungan pendanaan dipandang sebagai bagian dari kelancaran pelaksanaan program, bukan hanya persoalan jadwal anggaran.
Dalam agenda penanganan Karhutla, Kementerian Dalam Negeri didorong menginstruksikan kepala daerah untuk memperketat pengawasan hingga tingkat akar rumput. Kebijakan di daerah tersebut berjalan seiring dengan operasi BNPB di lapangan. BNPB mengerahkan operasi darat dan udara, serta modifikasi cuaca, untuk meredam sisa titik api secara nasional.
Pertemuan juga membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Selain itu, perhatian diberikan pada penanganan bencana lain, termasuk yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Papua Pegunungan. Sugiono memastikan dukungan terhadap upaya BNPB memperkuat mitigasi, baik dalam menghadapi potensi bencana musim hujan maupun menangani kejadian di wilayah tersebut.
Baca juga: Sugiono Tekankan Empat Peran Kemenag dalam Transformasi Bangsa
Untuk mendukung kelancaran operasi, Sugiono membuka ruang konsultasi langsung bagi Kepala BNPB apabila muncul kendala yang memerlukan keputusan taktis. “Apabila terdapat kendala yang membutuhkan keputusan taktis, Kepala BNPB dapat berkonsultasi langsung dengan saya agar penyelesaiannya dapat dipercepat,” ujarnya. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk membantu mempercepat penyelesaian persoalan operasional yang membutuhkan keputusan.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Menko PMK menekankan bahwa pemerintah perlu bergerak langsung dalam pelaksanaan kebijakan, bukan berhenti pada perencanaan. Rangkaian pembahasan mencakup kesiapan lahan relokasi, pembangunan huntap, perbaikan rumah, keberlanjutan pendanaan, operasi Karhutla, serta mitigasi bencana. Seluruh agenda itu diarahkan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana.