Pemerintah Tetapkan Empat Prioritas untuk Perkuat Kedaulatan AI
CIANJUR.CO - Pemerintah menetapkan empat prioritas strategis untuk mewujudkan kedaulatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sekaligus mempercepat transformasi digital. Fokusnya mencakup penguatan infrastruktur dan energi, penyiapan talenta, percepatan adopsi AI, serta penguatan tata kelola dan kolaborasi global.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, agenda tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote secara virtual pada The Artificial Intelligence Impact Summit 2026 di Jakarta, Rabu (21/10). Acara itu mengangkat tema “Sovereign AI for Indonesia 2045: Creating Impact Today, Building Sovereignty for Tomorrow”.
Pemerintah mendorong AI sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap tangguh dan berada di jalur positif disebut menjadi modal untuk memodernisasi industri, menaikkan produktivitas, serta menciptakan pekerjaan bernilai tambah tinggi menuju Indonesia Emas 2045.
Airlangga menekankan bahwa penggunaan AI perlu diwujudkan melalui langkah nyata, bukan berhenti pada pembicaraan mengenai strategi. Menurut dia, teknologi tersebut diharapkan mendorong produktivitas dan daya saing industri, memperkuat UMKM, menghadirkan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, serta memperbaiki pelayanan publik.
Dalam paparannya, Airlangga menyebut ekonomi digital Indonesia sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Nilainya diproyeksikan mencapai USD100–130 miliar pada tahun ini, sedangkan potensi kontribusi AI diperkirakan menembus USD360–400 miliar pada 2030. Besarnya peluang tersebut menjadi alasan pemerintah mendorong peralihan dari wacana AI menuju pelaksanaan yang menghasilkan manfaat luas.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Kolaborasi Industri Pusat Data untuk Dorong Ekonomi Digital
Empat prioritas strategis
Prioritas pertama adalah memperkuat infrastruktur digital sekaligus ketahanan energi. Pemerintah menyiapkan penambahan kapasitas listrik hingga 70 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dan program PLTS 100 GWp. Keduanya ditempatkan dalam upaya menopang kebutuhan energi pusat data nasional yang terus menjadi bagian penting dari pengembangan AI.
Kapasitas pusat data nasional saat ini berada pada kisaran 0,45 hingga 0,58 GW. Angka tersebut menjadi konteks bagi kebutuhan dukungan energi yang disiapkan pemerintah. Dengan menempatkan infrastruktur digital dan ketahanan energi sebagai prioritas pertama, rencana perluasan kapasitas listrik dan program PLTS diarahkan untuk menopang kebutuhan pusat data tersebut.
Prioritas kedua berfokus pada pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital pada 2030. Pemerintah menyiapkan Beasiswa Digital Talent dan insentif Super Tax Deduction hingga 200% untuk pelatihan vokasi. Selain itu, Danantara berkolaborasi dengan Arm untuk melatih 15.000 insinyur desain cip semikonduktor selama tiga tahun.
Berbagai langkah itu mencakup pengembangan talenta digital dan pelatihan vokasi, serta kebutuhan khusus di bidang desain cip. Target sembilan juta talenta berlaku hingga 2030, sementara pelatihan 15.000 insinyur direncanakan berlangsung dalam kurun tiga tahun. Keduanya merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia bagi ekosistem AI.
Baca juga: Pameran Virtual Rekam Peran Indonesia dalam Pilar Sosial-Budaya ASEAN 2023
Prioritas ketiga ialah mempercepat adopsi AI pada sektor manufaktur, rantai pasok, dan layanan publik. Untuk layanan publik, area yang disebut meliputi Sistem OSS, logistik, perpajakan, serta kesehatan. Pemerintah juga mengandalkan fondasi 229 juta pengguna internet dan 22 juta UMKM yang telah terdigitalisasi dalam mendorong pemanfaatan teknologi tersebut.
Dalam prioritas ini, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diarahkan menjadi pusat riset dan komersialisasi. Dengan demikian, rencana adopsi tidak hanya menyasar penggunaan AI di sektor industri dan layanan, tetapi juga menempatkan KEK sebagai bagian dari upaya riset serta komersialisasi yang dicantumkan pemerintah.
Prioritas keempat mencakup penguatan tata kelola dan kolaborasi global. Indonesia berpartisipasi sebagai anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Keikutsertaan itu disebut berpotensi membuka peluang investasi baru senilai USD8 hingga 12 miliar.
Kolaborasi juga dilakukan melalui Project NUSA, inisiatif AI antara Indonesia dan Singapura. Inisiatif ini ditujukan untuk memperluas akses terhadap teknologi yang aman dan terpercaya, sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah menempatkannya bersama partisipasi di WAICO dalam agenda tata kelola dan kerja sama internasional.
Baca juga: Batik Ciprat Kinasih Jadi Ruang Berkarya dan Sumber Penghidupan
Keamanan dan ekosistem nasional
Airlangga menegaskan penerapan AI di seluruh sektor harus mengutamakan keamanan, akuntabilitas, perlindungan publik, dan kepastian regulasi. Pemerintah juga menunjukkan komitmen membangun ekosistem nasional melalui peluncuran AI.ID, KORIKA Claw, KORIKA Token, serta KORIKA Project NUSA. Inisiatif-inisiatif tersebut disebut sebagai instrumen praktis berbasis bahasa Indonesia yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat luas.
Di akhir penyampaiannya, Airlangga mengajak berbagai pihak menyatukan upaya agar AI menjadi pendorong transformasi ekonomi Indonesia. Ia menyampaikan bahwa kedaulatan teknologi dan aksi kolektif dapat membantu membangun Indonesia yang produktif, inovatif, inklusif, serta berdaya saing global.
Acara tersebut berlangsung secara hybrid dan dihadiri, antara lain, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Presiden KORIKA Hammam Riza, serta Dewan Pengawas sekaligus salah satu pendiri KORIKA Bambang Riyanto. Hadir pula Chief Technical Advisor UNIDO Salil Dutt, perwakilan kementerian dan lembaga, serta pelaku industri.