Pemerintah Perkuat Kolaborasi Industri Pusat Data untuk Dorong Ekonomi Digital
CIANJUR.CO - Pemerintah mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri untuk mengembangkan pusat data nasional. Infrastruktur ini dinilai penting bagi pertumbuhan ekonomi digital, terutama ketika pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) terus meningkat. Pengembangan pusat data juga diharapkan menopang layanan digital, kegiatan usaha, dan produktivitas.
Dalam Rapat Umum Anggota Tahunan (RUA) IDPRO 2026 – Konsorsium Industri Pusat Data Indonesia, Rabu (21/10), Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto menyampaikan bahwa Indonesia perlu bergerak lebih cepat memperkuat posisi di rantai nilai ekonomi digital kawasan. Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Haryo hadir secara daring mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Haryo menyebut pusat data sebagai fondasi bagi layanan digital, aktivitas usaha, serta peningkatan produktivitas. Menurutnya, peluang Indonesia sangat besar, tetapi persaingan di tingkat regional juga semakin ketat. Karena itu, ia menekankan perlunya iklim usaha yang lebih menarik agar potensi tersebut dapat dioptimalkan dan posisi Indonesia dalam ekonomi digital kawasan semakin kuat.
Besarnya peluang itu tercermin dari nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 yang mendekati USD100 miliar. Nilainya diproyeksikan meningkat menjadi USD180–340 miliar pada 2030. Potensi pasar ditopang oleh populasi 284,4 juta penduduk dan 235 juta pengguna internet, dengan tingkat penetrasi sebesar 81,72%. Ekosistem digital Indonesia juga mencakup 3.204 startup dan 7 unicorn.
Baca juga: Pameran Virtual Rekam Peran Indonesia dalam Pilar Sosial-Budaya ASEAN 2023
Haryo menilai besarnya pasar dan ekosistem tersebut perlu diimbangi infrastruktur digital yang memadai, termasuk pusat data. Penguatan infrastruktur menjadi bagian dari upaya agar Indonesia mampu mengambil peluang ekonomi digital sekaligus meningkatkan daya saing regional. Dengan demikian, pengembangan pusat data tidak hanya berkaitan dengan kapasitas layanan digital, tetapi juga dengan kemampuan perekonomian memanfaatkan peluang pertumbuhan.
Di sisi lain, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,29% pada kuartal II 2026. Untuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, Indonesia membutuhkan investasi produktif, peningkatan daya saing, dan transformasi sektor-sektor ekonomi. Pemerintah memandang investasi pada sektor strategis perlu didorong karena dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Industri pusat data menjadi salah satu bagian dari kebutuhan infrastruktur digital yang berkaitan dengan agenda tersebut.
Perkembangan AI turut memperbesar urgensi pengembangan ekosistem pusat data nasional. Secara global, AI diproyeksikan memberi kontribusi sebesar USD15,7 triliun terhadap perekonomian dunia pada 2030. Data yang disampaikan Haryo juga menunjukkan perbedaan pertumbuhan produktivitas per pekerja berdasarkan paparan AI: industri dengan paparan tertinggi mencatat 27%, sedangkan industri dengan paparan terendah tumbuh 8,5%.
Baca juga: Batik Ciprat Kinasih Jadi Ruang Berkarya dan Sumber Penghidupan
Perbandingan itu menunjukkan peluang ekonomi yang dapat muncul dari perkembangan AI. Haryo menyebut Indonesia berpeluang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan dan pemanfaatannya untuk menciptakan nilai ekonomi. Agar peluang tersebut dapat ditangkap, pengembangan industri pusat data nasional perlu ditopang iklim investasi yang kondusif, kepastian berusaha, dan kerja sama yang efektif antara pemerintah dengan pelaku industri.
Investasi yang masuk diharapkan tidak berhenti pada penambahan kapasitas infrastruktur digital. Menurut Haryo, pengembangan tersebut juga perlu mendorong kegiatan ekonomi bernilai tambah dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai digital kawasan. Dengan kata lain, dukungan bagi industri pusat data dihubungkan dengan sasaran yang lebih luas, yakni peningkatan daya saing serta pemanfaatan peluang ekonomi digital.
Pengembangan pusat data juga berpotensi membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Haryo menyampaikan bahwa pengembangan di wilayah potensial perlu diarahkan agar manfaat investasi tersebar lebih merata. Manfaat yang diharapkan mencakup penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pertumbuhan pelaku usaha dan industri pendukung dalam negeri.
Baca juga: S’RASA Catat Transaksi USD 31,14 Juta di TEI ke-41
Dengan arah tersebut, pembangunan infrastruktur digital diharapkan memberi dampak melampaui kebutuhan industri pusat data itu sendiri. Penciptaan kerja, peningkatan kemampuan tenaga kerja, dan berkembangnya usaha pendukung disebut sebagai jalur agar investasi dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah dan perekonomian nasional. Namun, pengembangan di wilayah potensial tetap perlu dirancang agar manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih merata.
Kolaborasi pemerintah dan industri menjadi kunci lain dalam menjawab tantangan pengembangan pusat data. Masukan langsung dari pelaku industri mengenai hambatan dan kebutuhan ekosistem diperlukan agar kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran dan dapat ditindaklanjuti. Sinergi tersebut diharapkan memperkuat ekosistem pusat data nasional sekaligus membentuk iklim usaha yang mendukung perkembangan industri digital.
Dalam penutupnya, Haryo berharap IDPRO terus menjadi mitra dialog konstruktif dan menghadirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti. Ia mengajak peserta menjadikan RUA IDPRO 2026 sebagai momentum memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem pusat data Indonesia yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Forum itu diharapkan menghasilkan kerja sama nyata bagi kemajuan industri dan perekonomian Indonesia.