Pemerintah Siapkan Keamanan Digital Indonesia Hadapi Komputasi Kuantum
CIANJUR.CO - Pemerintah mendorong penguatan keamanan siber nasional agar pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dapat berjalan seiring dengan kesiapan menghadapi perkembangan komputasi kuantum. Teknologi tersebut menghadirkan tantangan baru bagi sistem kriptografi yang selama ini digunakan untuk melindungi informasi digital. Kesiapan sejak dini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap layanan digital dan memastikan peluang inovasi tetap dapat dimanfaatkan.
Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Ali Murtopo Simbolon, menyampaikan hal itu dalam Workshop on Quantum and Post-Quantum Cryptography bertema “Strategizing Indonesia's Digital Defense in the Quantum Era” di Jakarta, Kamis (15/10). Ia hadir mewakili Menteri Koordinator Perekonomian dan menyebut lokakarya tersebut sebagai momentum strategis untuk memperkuat ketahanan siber sekaligus menyiapkan pemanfaatan peluang ekonomi dan inovasi dari teknologi kuantum.
Menurut Ali, keamanan siber merupakan fondasi bagi ekosistem digital yang berkembang bersama peningkatan transaksi, pembangunan infrastruktur pusat data, serta pemanfaatan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Perlindungan yang kuat berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi pada layanan digital. Karena itu, pengembangan ekonomi digital perlu disertai upaya menjaga keamanan sistem yang menopang aktivitas tersebut.
Besarnya aktivitas ekonomi digital Indonesia tercermin dalam nilai gross merchandise value (GMV). Nilainya mendekati USD 100 miliar pada 2025, atau naik 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu diproyeksikan mencapai USD 340 miliar pada 2030. Di sektor pembayaran, Bank Indonesia mencatat 12,99 miliar transaksi pembayaran digital selama Triwulan III 2025. Jumlah tersebut tumbuh 38,08 persen secara tahunan. Data itu menggambarkan skala layanan digital yang perlu dijaga keamanannya seiring peningkatan penggunaannya.
Baca juga: Indonesia Perkuat Persiapan Aksesi CPTPP Lewat Koordinasi Lintas K/L
Di sisi lain, Indonesia terus mendorong kolaborasi internasional untuk memperluas pemanfaatan AI dan membuka peluang inovasi. Kerja sama tersebut melibatkan mitra dari berbagai kawasan, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Ali menyebut kolaborasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas Indonesia dalam pengembangan teknologi, di tengah agenda menjaga agar pertumbuhan ekonomi digital memiliki dukungan keamanan yang memadai.
Integrasi ekonomi digital kawasan juga menjadi bagian dari agenda tersebut. Penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) direncanakan pada November mendatang. Kesepakatan itu diharapkan memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan dan membuka peluang peningkatan nilai ekonomi digital ASEAN. Dalam penjelasannya, Ali menyebut potensi nilai ekonomi digital kawasan dapat meningkat dari USD 1 triliun menjadi USD 2 triliun seiring implementasi kesepakatan tersebut.
Namun, kemajuan teknologi juga membawa risiko yang perlu diperhitungkan dalam perlindungan data. Salah satunya adalah Harvest Now Decrypt Later (HNDL), yaitu praktik mengumpulkan data yang telah dienkripsi sekarang, lalu mencoba membukanya ketika kemampuan teknologi memungkinkan. Risiko ini menjadi alasan persiapan tidak sebaiknya menunggu sampai kemampuan komputasi kuantum berkembang lebih jauh. Data yang terlindungi oleh sistem kriptografi saat ini dapat menjadi sasaran upaya pembacaan di kemudian hari.
Untuk mengantisipasi tantangan itu, Post-Quantum Cryptography (PQC) dipandang sebagai pendekatan strategis dalam menyiapkan sistem kriptografi menghadapi kemajuan komputasi kuantum. Kesiapan PQC tidak cukup dilakukan dengan mengganti algoritma. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu merencanakan langkah migrasi, memetakan sistem serta data yang harus dilindungi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengoordinasikan pekerjaan lintas sektor.
Baca juga: Wamendag Roro Dorong Akses Pembiayaan dan Pasar Global bagi Pengusaha Perempuan
Pemetaan diperlukan untuk memahami sistem dan data mana yang membutuhkan perlindungan, sementara perencanaan dan koordinasi menjadi bagian dari proses menyiapkan perubahan. Kebutuhan tersebut berhubungan dengan keberlangsungan layanan digital pemerintah maupun kegiatan ekonomi yang makin bergantung pada teknologi. Dengan demikian, persiapan menghadapi era kuantum tidak hanya menyangkut perangkat atau algoritma, tetapi juga kapasitas manusia dan kerja bersama di berbagai sektor.
Ali juga menempatkan penguatan keamanan siber sebagai salah satu pilar dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital. Upaya tersebut, menurut dia, perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kemandirian teknologi nasional. Kolaborasi internasional dapat menjadi sumber pembelajaran dan membantu mempercepat penguasaan teknologi, tetapi Indonesia juga perlu mengembangkan kapasitas serta platform keamanan siber yang sesuai dengan kebutuhan nasional.
“Boleh kita belajar dari mereka yang sudah duluan, tapi kita juga harus punya kemandirian dalam menyiapkan platform teknologi cyber security kita,” tegas Ali. Pernyataan itu menekankan bahwa kerja sama dengan pihak luar dan penguatan kemampuan dalam negeri merupakan bagian dari agenda yang saling melengkapi, bukan pilihan yang harus dipertentangkan.
Baca juga: Kemenkes Jajaki Pembukaan PPDS di FK UKI untuk Penuhi Kebutuhan Dokter Spesialis
Penguatan infrastruktur digital, penggunaan AI, integrasi ekonomi digital kawasan, dan persiapan menghadapi komputasi kuantum menjadi rangkaian agenda yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi digital. Pemerintah menilai koordinasi lintas sektor serta kolaborasi antarpemangku kepentingan penting untuk menjaga kepercayaan digital, memperkuat daya saing, dan mendorong transformasi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Dalam lokakarya tersebut turut hadir Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tjahjo Khurniawan, Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede, serta Plt. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Toni Nainggolan.
Hadir pula Managing Partner IBM Consulting Indonesia Juvanus Tjandra, Head of Quantum Enterprise ASEAN dan India IBM Julian Tan, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum BSSN Kalamullah Ramli, Ketua Kelompok Kerja Teknis gugus tugas tersebut Pratama Dahlian Persadha, dan Ketua Kelompok Kerja Industri dan Pengembangan Talenta Ricardo Irwan Rei. Sejumlah perwakilan kementerian/lembaga dan akademisi juga mengikuti kegiatan itu.