Pemerintah Perkuat Daya Saing dan Kolaborasi Kawasan Ekonomi Khusus
CIANJUR.CO - Pemerintah mendorong penguatan daya saing dan kolaborasi antarkawasan ekonomi khusus (KEK) untuk meningkatkan kontribusi kawasan terhadap investasi, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas. Hingga Januari–September 2026, investasi di KEK mencapai Rp46 triliun dari target Rp69 triliun, disertai penambahan 53 ribu tenaga kerja.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, penguatan KEK dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026, Rabu (21/10). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartato menyampaikan perkembangan investasi kawasan dan sejumlah langkah yang dibutuhkan pada sektor kesehatan, pariwisata, industri, serta ekonomi kreatif.
Secara nasional, realisasi investasi selama Januari–September 2026 tercatat Rp1.539,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,1 juta orang. Sementara itu, dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, total investasi mencapai Rp3.932 triliun dan menyerap 5,4 juta tenaga kerja. Capaian tersebut memperlihatkan besarnya peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
KEK menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen. Perannya diarahkan melalui realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas kawasan. Saat ini terdapat 25 KEK di Indonesia, terdiri atas tujuh kawasan di Jawa dan 18 di luar Jawa.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Empat Prioritas untuk Perkuat Kedaulatan AI
Dari sisi sektor pengembangan, 25 kawasan tersebut mencakup 13 KEK industri, enam KEK pariwisata, dua KEK kesehatan, satu KEK digital, dua KEK teknologi dan edukasi, serta satu KEK jasa lainnya. Dalam rapat kerja itu, Airlangga menyebut secara kumulatif sejak dibentuk KEK telah merealisasikan investasi Rp382,1 triliun. Investasi tersebut berada di 509 badan usaha dan menyerap 302 ribu tenaga kerja.
Penguatan sektor kesehatan dan pariwisata
Untuk sektor kesehatan, pemerintah menyoroti potensi devisa dari sekitar dua juta warga yang berobat ke luar negeri. Airlangga menyampaikan bahwa potensi tersebut perlu dialihkan ke dalam negeri melalui KEK Sanur. Upaya itu, menurutnya, memerlukan dukungan sejumlah kebijakan, termasuk relaksasi surat izin praktik bagi sumber daya manusia kesehatan warga negara Indonesia maupun warga negara asing di KEK.
Selain relaksasi izin praktik, kebutuhan kebijakan yang disebutkan mencakup regulasi mengenai pusat diagnostik dan stem cell serta percepatan revisi Peraturan Menteri Kesehatan mengenai fasilitas KEK. Langkah-langkah tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mengembangkan layanan kesehatan di kawasan, sekaligus menarik kembali potensi devisa yang selama ini berasal dari warga yang berobat ke luar negeri.
Pada sektor pariwisata, pemerintah mengoptimalkan enam kawasan, yakni Mandalika, Kura Kura Bali, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Lido, dan Likupang. Pengembangan KEK pariwisata tersebut ditujukan untuk mendukung target nasional pada 2026, yaitu 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa pariwisata sebesar USD24 miliar.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Kolaborasi Industri Pusat Data untuk Dorong Ekonomi Digital
Untuk 2027, beberapa KEK pariwisata telah memiliki target kunjungan dan nilai ekonomi. Kura-Kura Bali ditargetkan menarik 600 ribu wisatawan dengan nilai ekonomi Rp600 miliar. Mandalika menargetkan 1,6 juta wisatawan dan nilai ekonomi Rp8,6 triliun. Tanjung Lesung ditargetkan menerima 1,5 juta wisatawan dengan nilai ekonomi Rp3 triliun, sedangkan Lido menargetkan 220 ribu wisatawan dan nilai ekonomi Rp352 miliar.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menilai perlu integrasi promosi KEK di tingkat nasional dan internasional, penguatan sumber daya manusia pariwisata, serta penyusunan kalender kegiatan atau calendar of events. Peningkatan konektivitas bandara dan maskapai juga menjadi bagian dari upaya yang disampaikan dalam rapat kerja.
Perluasan kawasan industri dan kerja sama
Di sektor industri, percepatan perluasan KEK disebut sebagai langkah strategis untuk mengakomodasi potensi investasi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja. KEK Galang Batang memiliki potensi investasi Rp114,08 triliun dengan penyerapan 94 ribu tenaga kerja. Potensi investasi KEK Kendal tercatat Rp370 triliun dengan penyerapan 250 ribu tenaga kerja, sedangkan KEK Gresik memiliki potensi Rp264 triliun dan penyerapan 200 ribu tenaga kerja.
Untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan tersebut, pemerintah mendorong percepatan proses perizinan perluasan KEK. Penyelesaian proses inbreng atau pengalihan hak juga diperlukan guna mendukung percepatan pengembangan kawasan dan optimalisasi realisasi investasi.
Baca juga: Pameran Virtual Rekam Peran Indonesia dalam Pilar Sosial-Budaya ASEAN 2023
Airlangga turut menyoroti potensi industri kreatif. Ia menyebut KEK Singhasari telah didorong untuk melakukan investasi, sementara sejumlah produksi kreatif seperti film dan animasi di Nongsa melibatkan lebih dari seribu animator. Dari sisi ketenagakerjaan, ia berharap program khusus dapat terus didorong agar pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan kawasan ekonomi khusus.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pembentukan dan peluncuran Aliansi BUPP KEK. Aliansi ini dibentuk sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar-BUPP dalam mempercepat pengembangan KEK. Peran yang diharapkan dari wadah tersebut mencakup mendorong penyelesaian hambatan investasi dan operasionalisasi kawasan, serta memperkuat kerja sama antar-KEK.
Sejumlah pejabat turut menghadiri rapat kerja tersebut, di antaranya Menteri Pariwisata, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Perindustrian. Hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, Dewan Kawasan, dan kepala administrator KEK.