Indonesia Dorong Implementasi DEFA yang Inklusif di ASEAN
CIANJUR.CO - Indonesia mendorong transformasi digital menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru di kawasan ASEAN melalui penerapan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Dorongan tersebut disampaikan dalam Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Council) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11). Delegasi Indonesia pada pertemuan itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, yang bertindak sebagai AEC Council Indonesia.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pertemuan tersebut menandai tahap penting setelah ASEAN menandatangani DEFA. Penandatanganan dilakukan para menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN di sela-sela pertemuan ke-28. Kesepakatan itu tercapai setelah proses negosiasi selama tiga tahun, yang dimulai pada September 2023 ketika Indonesia memegang Keketuaan ASEAN.
Airlangga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara anggota atas kerja dalam mewujudkan kesepakatan tersebut. Namun, ia juga menekankan bahwa penandatanganan perlu diikuti langkah penerapan yang jelas. Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan, dengan mempertimbangkan kesiapan domestik setiap negara dan menjaga keterkaitannya dengan Rencana Strategis AEC 2026–2030.
“Sebagai langkah penting untuk menerjemahkan komitmen DEFA ke dalam implementasi konkret, Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan,” tutur Airlangga dalam pertemuan itu. Ia menyebut kesiapan masing-masing negara serta kesesuaian dengan rencana strategis AEC sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana pelaksanaan. Dengan demikian, perhatian Indonesia tidak hanya tertuju pada kesepakatan kawasan, tetapi juga pada cara komitmen tersebut dijalankan di tingkat negara.
Baca juga: Negara Jamin Pendidikan Anak Relawan Karhutla yang Gugur
Industri dan UMKM dalam ekonomi digital
Dalam penerapan DEFA, Indonesia menilai kebutuhan industri perlu mendapat perhatian. Pemerintah juga memandang pelibatan sektor swasta dan penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian penting dari pelaksanaan kesepakatan. Kedua hal tersebut, menurut posisi Indonesia yang disampaikan dalam pertemuan, diperlukan agar implementasi memberikan manfaat nyata serta mendorong pelaku usaha berpartisipasi dalam ekonomi digital kawasan.
Fokus pada industri, sektor swasta, dan UMKM menjadi bagian dari pembahasan tentang penerapan kerangka ekonomi digital, bukan sekadar penandatanganan perjanjian. Indonesia menempatkan kesiapan para pelaku usaha sebagai perhatian dalam pelaksanaan DEFA. Dalam pandangan yang disampaikan, manfaat kesepakatan diharapkan dapat dirasakan melalui partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi digital ASEAN.
Ketahanan kawasan dan capaian rencana strategis
Selain agenda digital, Indonesia menyoroti ketahanan ekonomi ASEAN di tengah ketidakpastian global. Dalam kaitan dengan pelaksanaan Rencana Strategis 2026–2030, Indonesia mendukung penguatan keamanan energi dan ketangguhan rantai pasok. Kedua isu itu disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan dalam kerangka rencana strategis tersebut.
Baca juga: Ekspor Kulit dan Alas Kaki Indonesia Capai USD 7,22 Miliar
Indonesia juga mendukung upaya bersama untuk mencapai tujuan dalam Renstra AEC 2026–2030. Dukungan itu disertai penekanan pada perlunya menyelaraskan pelaksanaan rencana strategis dengan rencana kerja badan-badan sektoral ASEAN ke depan. Penyelarasan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan agenda bersama, sementara capaian tahunan dipantau melalui keluaran yang telah ditetapkan oleh badan sektoral.
Untuk 2026, badan-badan sektoral ASEAN menetapkan 391 Annual Milestone Deliverables (AMD) sebagai keluaran tahunan untuk memantau kemajuan implementasi. Dari total tersebut, 92 AMD atau 24 persen telah selesai. Sebanyak 246 AMD atau 63 persen masih dalam proses, sedangkan 53 AMD atau 14 persen belum dimulai. Data itu menggambarkan status pelaksanaan keluaran tahunan yang menjadi alat pemantauan terhadap kemajuan Renstra AEC.
Pada agenda lintas sektor, Indonesia turut mendukung pelaksanaan Strategi ASEAN untuk Netralitas Karbon, Circular Economy Framework, dan Blue Economy Implementation Plan. Ketiga agenda tersebut disebut sebagai upaya untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Dukungan ini disampaikan bersama pembahasan mengenai ekonomi digital, ketahanan ekonomi, energi, rantai pasok, dan pelaksanaan rencana strategis kawasan.
Baca juga: HPE dan HR Emas Turun pada Periode Kedua November 2026
Proses aksesi Timor-Leste
Pertemuan ke-28 Dewan MEA juga menyambut kemajuan Timor-Leste dalam proses aksesi terhadap Perjanjian Ekonomi ASEAN. Indonesia mendorong agar proses aksesi ke dalam AEC tidak berhenti pada penyelesaian formal. Perhatian juga perlu diberikan pada kepastian hukum, konsistensi prosedur antar-sektor, kesiapan untuk melaksanakan komitmen, serta efektivitas partisipasi Timor-Leste dalam kelembagaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Dengan demikian, posisi Indonesia dalam pertemuan tersebut mencakup sejumlah agenda yang saling berkaitan: mendorong penerapan DEFA, memastikan rencana strategis berjalan selaras dengan kerja badan sektoral, memperkuat ketahanan ekonomi, mendukung transisi berkelanjutan, serta memperhatikan kesiapan Timor-Leste dalam proses aksesi. Seluruh isu itu dibahas dalam rangkaian pertemuan Dewan MEA ke-28 di Manila.