ASEAN DEFA Ditargetkan Jadi Penggerak Baru Ekonomi Digital Indonesia
CIANJUR.CO - Pemerintah Indonesia berkomitmen mengoptimalkan manfaat ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) setelah perjanjian tersebut ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN di Manila, Filipina. Kesepakatan ini diharapkan mempercepat transformasi digital, membuka peluang ekonomi yang lebih luas, dan memperkuat daya saing Indonesia di kawasan.
Dalam siaran pers yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, DEFA disebut berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru atau new engine of growth bagi Indonesia. Kerja sama tersebut hadir di tengah potensi pasar kawasan dengan populasi sekitar 693 juta jiwa, yang dapat memperluas jangkauan pelaku usaha Indonesia, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Besarnya peluang pasar itu berkaitan dengan proyeksi nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia. Mengacu pada laporan e-Conomy SEA 2026, GMV Indonesia diperkirakan mencapai USD446 miliar pada 2035. Implementasi DEFA diharapkan mendukung pencapaian potensi tersebut melalui perluasan pasar digital, peningkatan transaksi lintas negara, dan penguatan ekosistem ekonomi digital nasional.
Secara lebih luas, judul siaran pers pemerintah menempatkan ASEAN DEFA sebagai salah satu pendorong potensi ekonomi digital ASEAN hingga USD2 triliun pada 2030. Bagi Indonesia, integrasi ekonomi digital kawasan diharapkan memberi ruang lebih besar bagi usaha lokal untuk menawarkan produk dan menjangkau konsumen lintas negara, sekaligus mendukung pertumbuhan transaksi digital.
Perdagangan dan pembayaran lintas negara
Salah satu bidang yang menjadi perhatian ialah efisiensi perdagangan antarnegara. DEFA diharapkan mendorong digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta penguatan konektivitas ASEAN Single Window. Ketiga upaya itu berkaitan dengan proses ekspor-impor dan pertukaran dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan lintas batas.
Baca juga: Kemenko PMK Perkuat Kolaborasi Vokasi dengan CJIT
Perjanjian ini juga diharapkan membantu mengharmoniskan sistem perdagangan elektronik, termasuk melalui pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik. Menurut paparan pemerintah, penyelarasan tersebut dapat mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses ekspor dan impor, serta meningkatkan kemudahan berusaha. Dengan proses yang lebih terhubung, UMKM Indonesia berpeluang lebih luas untuk masuk ke rantai pasok dan pasar digital ASEAN.
Di sisi pembayaran, DEFA diharapkan mendorong sistem transaksi lintas negara yang lebih terintegrasi, termasuk melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan. Konektivitas pembayaran dapat memudahkan masyarakat Indonesia bertransaksi di negara mitra. Sebaliknya, wisatawan dari negara ASEAN yang sistem pembayarannya telah terhubung dengan QRIS dapat melakukan transaksi di Indonesia, termasuk pada UMKM dan merchant lokal.
Peningkatan interoperabilitas antarsistem pembayaran tersebut diharapkan memperluas akses pasar dan membuat transaksi lebih efisien. Pemerintah juga mengaitkannya dengan penguatan partisipasi UMKM dalam ekonomi digital kawasan. Dengan demikian, manfaat yang dituju tidak hanya menyangkut kemudahan pembayaran bagi masyarakat, tetapi juga peluang bagi pelaku usaha lokal untuk melayani konsumen dari negara ASEAN lainnya.
Talenta, teknologi, dan keamanan digital
Pengembangan sumber daya manusia digital menjadi peluang lain yang tercakup dalam DEFA. Pemerintah menyoroti kebutuhan untuk mencetak tenaga kerja terampil dan pengembang teknologi atau technology developers. Penguatan kompetensi digital, peningkatan keterampilan melalui upskilling dan reskilling, serta kerja sama pengembangan talenta antarnegara ASEAN diharapkan meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi perubahan ekonomi digital.
Baca juga: Pemerintah Bahas Efisiensi Energi dan Penguatan Pertanian-Peternakan
Selain talenta, Indonesia juga berpeluang mempercepat pengembangan teknologi baru. Bidang yang disebut mencakup kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), keamanan siber (cybersecurity), infrastruktur pusat data (data center), dan komputasi awan (cloud computing). Peningkatan kerja sama, investasi, dan kapasitas teknologi diharapkan mendukung perubahan peran Indonesia, dari pengguna menjadi pengembang teknologi digital, sekaligus memperkuat daya saing industri digital nasional.
Aspek kepercayaan menjadi bagian lain dari kerangka kerja tersebut. ASEAN DEFA diharapkan memperkuat pelindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, dan kepercayaan konsumen. Langkah yang disebut mencakup penguatan standar pelindungan data, kerja sama keamanan siber, serta pencegahan penipuan daring atau online scams, guna membangun ekosistem digital yang lebih aman dan tepercaya.
Bagi Indonesia, komitmen pelindungan data tersebut sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pemerintah juga menyebut pentingnya mendukung pertukaran data lintas negara yang aman, dengan tetap memperhatikan kepentingan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.
Implementasi DEFA turut ditempatkan dalam agenda reformasi struktural, terutama untuk meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat tata kelola ekonomi digital, serta mendorong kepastian hukum dan iklim investasi. Upaya penyelarasan kebijakan nasional dengan praktik dan standar internasional itu juga disebut mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Baca juga: Negara ASEAN Teken DEFA, Indonesia Dorong Integrasi Ekonomi Digital
Persiapan implementasi di dalam negeri
Setelah penandatanganan, pemerintah memprioritaskan percepatan ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga. Persiapan itu mencakup identifikasi kebutuhan penyesuaian aturan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional agar komitmen dalam perjanjian dapat diterapkan secara efektif.
Pemerintah juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, pelaku usaha, asosiasi industri, serta masyarakat. Melalui keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut, implementasi DEFA diharapkan memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi digital, sekaligus memperkuat penguasaan teknologi dan membuka peluang kerja berkualitas. Pemerintah menyatakan manfaat transformasi digital perlu dirasakan secara inklusif oleh masyarakat Indonesia.
Siaran pers itu ditandatangani Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Rangkaian langkah yang disampaikan pemerintah menempatkan persiapan aturan dan koordinasi sebagai tahap penting setelah penandatanganan, sebelum berbagai manfaat perdagangan, pembayaran, pengembangan talenta, dan teknologi yang dituju dapat dijalankan.