Pemerintah Bahas Efisiensi Energi dan Penguatan Pertanian-Peternakan
CIANJUR.CO - Pemerintah membahas perkembangan ekonomi nasional sekaligus langkah efisiensi energi dan penguatan sektor pertanian serta peternakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026). Pertemuan itu memuat agenda terkait indikator ekonomi, penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta percepatan sejumlah program di sektor pangan.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pemerintah terus mencermati kondisi makroekonomi dan memperkuat koordinasi kebijakan. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembahasan sejumlah agenda dalam rapat terbatas menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan ekonomi dan langkah yang perlu dikaji pada sektor energi serta pertanian-peternakan.
Indikator yang disampaikan dalam rapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen secara tahunan (yoy), sedangkan inflasi tercatat 3,3 persen yoy. Cadangan devisa disebut berada dalam kondisi relatif aman untuk memenuhi kebutuhan selama 5,3 bulan. Adapun indeks keyakinan konsumen berada di atas 118 dan Purchasing Managers’ Index (PMI) mencapai 54, yang disebut sebagai salah satu capaian tertinggi.
Baca juga: Negara ASEAN Teken DEFA, Indonesia Dorong Integrasi Ekonomi Digital
Di tengah angka inflasi tersebut, pemerintah juga menyoroti komponen harga pangan bergejolak atau volatile food. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa salah satu unsur inflasi yang tinggi berkaitan dengan komponen tersebut, termasuk kenaikan harga cabai. Ia menyampaikan bahwa kondisi itu juga berhubungan dengan pendapatan petani.
“Petani kita berikan kesempatan untuk menikmati hasil,” kata Airlangga, sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut. Pemerintah, menurut penjelasan yang disampaikan, memandang kenaikan harga dapat memberi ruang bagi petani untuk memperoleh hasil dari produksinya. Pada saat yang sama, inflasi tetap perlu dijaga agar berada dalam rentang yang terkendali.
Nilai Tukar Petani (NTP) nasional tercatat mencapai 131,33. Angka itu turut disampaikan dalam pembahasan mengenai perkembangan ekonomi dan kondisi petani. Pemerintah menempatkan perhatian pada dua hal yang berjalan bersamaan: memberi kesempatan kepada petani menikmati hasil produksi, serta menjaga agar perkembangan harga tidak membuat inflasi keluar dari rentang kendali.
Baca juga: Indonesia Dorong Implementasi DEFA yang Inklusif di ASEAN
Selain membahas indikator ekonomi dan harga pangan, rapat terbatas tersebut menyinggung konsumsi energi. Presiden Prabowo memberikan arahan agar dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai langkah efisiensi penggunaan BBM maupun listrik. Arahan itu ditujukan untuk merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan guna mendorong penghematan energi.
Laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tidak merinci bentuk kebijakan penghematan yang akan diterapkan. Pembahasan yang disampaikan masih mencakup arahan untuk mengkaji langkah-langkah yang dapat digunakan, baik untuk konsumsi BBM maupun listrik. Dengan demikian, perumusan kebijakan efisiensi energi menjadi salah satu agenda yang dibahas pemerintah dalam rapat tersebut.
Untuk sektor pertanian dan peternakan, Presiden juga mengarahkan badan usaha milik negara (BUMN) agar menyampaikan kepastian waktu operasionalisasi program pabrik pakan atau feedmill. Arahan mengenai kepastian waktu itu menjadi salah satu pokok pembahasan, di samping pengembangan fasilitas lain yang mendukung sektor peternakan.
Baca juga: Negara Jamin Pendidikan Anak Relawan Karhutla yang Gugur
Pengembangan peternakan ayam dan fasilitas pendukung lainnya diperkirakan baru dapat beroperasi pada tahun depan. Presiden meminta agar proses pengembangannya dipercepat. Pemerintah dengan demikian membahas bukan hanya waktu operasionalisasi pabrik pakan, tetapi juga percepatan pengembangan peternakan ayam dan sarana pendukung yang terkait.
Rangkaian agenda tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Presiden di Istana Bogor pada Jumat, 13 November. Fokus pertemuan mencakup pemantauan kondisi makroekonomi, pengkajian efisiensi energi, serta arahan bagi BUMN terkait program pabrik pakan dan pengembangan peternakan. Laporan mengenai rapat itu diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.