Dradjad Hari Wibowo Dorong Percepatan Penyelesaian Hambatan Usaha

CIANJUR.CO - Percepatan penyelesaian hambatan usaha dinilai penting untuk menjaga aktivitas ekonomi dalam negeri dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mendorong koordinasi konkret antarkementerian dan lembaga agar persoalan yang dihadapi pelaku usaha maupun industri dapat segera ditindaklanjuti.

Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dradjad menyampaikan hal tersebut dalam wawancara program Top Economy Metro TV bertopik “Wamenko Perekonomian RI Bicara” di Jakarta, Selasa (13/10). Ia mengatakan perannya adalah membantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggerakkan ekonomi domestik.

“Tugas saya memang membantu Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri,” ujar Dradjad. Ia menjelaskan, salah satu cara menjalankan tugas itu ialah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait supaya agenda ekonomi serta berbagai persoalan dapat ditangani lebih cepat.

Koordinasi, menurut Dradjad, perlu disertai tindak lanjut yang nyata. Dengan begitu, kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan kendala yang muncul dalam kegiatan usaha tidak berhenti pada pembahasan. Penanganan persoalan di lapangan juga diharapkan membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Data konsumsi dan potensi ekonomi daerah

Dalam wawancara itu, Dradjad turut menekankan perlunya menggunakan data untuk membaca keadaan ekonomi. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibahas bersama instansi terkait, ia menilai daya beli masyarakat tidak melemah secara merata. Gambaran yang terlihat, menurutnya, adalah pergeseran pola konsumsi ke beberapa sektor.

Baca juga: Airlangga Dorong Pemanfaatan CEPA untuk Perluas Pasar Ekspor Indonesia

Sektor yang disebut mengalami pergeseran pola konsumsi meliputi pariwisata, perhotelan, makanan dan minuman, serta layanan daring. Karena itu, data perlu dicermati agar pelaku usaha dapat memahami perkembangan kegiatan ekonomi secara lebih menyeluruh, bukan hanya bertumpu pada satu gambaran umum mengenai konsumsi masyarakat.

Potensi pertumbuhan juga dapat diperkuat melalui inovasi di daerah. Dradjad mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang mendorong pengolahan gabah dilakukan di wilayahnya sendiri. Pengolahan setempat tersebut dapat menghadirkan nilai tambah dari kegiatan yang sebelumnya berlangsung di daerah lain, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi lokal.

Ketahanan pangan, energi, dan ruang fiskal

Di luar upaya mendorong kegiatan usaha, koordinasi pemerintah diperlukan untuk menghadapi risiko yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan energi. Untuk pangan, Dradjad menyampaikan bahwa stok beras berdasarkan laporan yang diterimanya relatif aman. Namun, kondisi tersebut tidak menghilangkan perlunya memperhitungkan risiko kemarau panjang.

Mitigasi dan koordinasi tetap dibutuhkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi apabila risiko kemarau panjang memengaruhi keadaan pangan. Keterangan mengenai stok yang relatif aman itu disampaikan berdasarkan laporan yang diterima, sementara langkah antisipasi tetap menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan.

Pada sektor energi, perhatian mencakup ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dradjad juga menyoroti kebutuhan mempercepat pembangunan jaringan listrik antardaerah. Ia menjelaskan bahwa pasokan listrik secara agregat mencukupi, tetapi keterbatasan interkoneksi dapat membuat pasokan belum optimal di wilayah tertentu. Evaluasi subsidi energi diperlukan agar dukungan lebih tepat sasaran dan pengelolaan energi semakin efisien.

Baca juga: Airlangga Perkuat Pemanfaatan CEPA dan FTA untuk Dongkrak Ekspor

Ruang fiskal juga menjadi bagian dari pembahasan. Optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja dipandang sebagai upaya menjaga anggaran bagi program prioritas. Dradjad menyebut masih ada potensi penerimaan yang belum tergarap serta belanja yang dapat disisir untuk menemukan peluang efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Upaya tersebut, sebagaimana dijelaskan Dradjad, berkaitan pula dengan dukungan terhadap investasi dan pembangunan daerah. Pengelolaan penerimaan serta belanja menjadi salah satu aspek yang dapat dioptimalkan agar ruang anggaran bagi program prioritas tetap terjaga.

Investasi dan kanal debottlenecking

Dalam pembahasan investasi, Dradjad menyinggung peran Danantara untuk mendukung pembiayaan serta pengembangan kegiatan ekonomi melalui pendekatan korporasi. Investasi Danantara diharapkan berkontribusi pada pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang merupakan salah satu komponen dalam penghitungan produk domestik bruto (PDB).

Pencatatan kontribusi investasi badan usaha milik negara terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan disempurnakan. Dengan penyempurnaan tersebut, dampak investasi diharapkan dapat dipantau dengan lebih baik. Keterangan itu disampaikan dalam konteks pembahasan mengenai peran investasi dalam kegiatan ekonomi.

Baca juga: Pemerintah Perkuat Akses Keuangan UMKM dan Rantai Nilai Daerah

Dradjad mengingatkan pelaku usaha agar mempertimbangkan data dan kondisi aktual sebelum mengambil keputusan bisnis. Menurutnya, sejumlah sumber pertumbuhan masih berjalan dan perlu dicermati untuk melihat peluang ekonomi secara utuh. Ia menyampaikan, “It’s your money, it’s your decision. Tapi please do check the data.”

Salah satu sarana untuk menangani kendala yang menghambat industri dan investasi ialah kanal debottlenecking. Dradjad mengajak pelaku usaha menyampaikan persoalan melalui kanal tersebut agar hambatan dapat diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga terkait. Tujuannya, penyelesaian masalah di lapangan dapat dipercepat.

“Masalah-masalah yang menghambat industri, yang menghambat pelaku-pelaku usaha, silakan sampaikan ke Kemenko Perekonomian. Kita akan ngebut untuk selesaikan,” kata Dradjad. Ia berharap penanganan debottlenecking dapat mendukung pertumbuhan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Dradjad didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan; Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon; serta Plt. Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Bambang Wijanarko.