Pemerintah Perkuat Akses Keuangan UMKM dan Rantai Nilai Daerah
CIANJUR.CO - Penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pembiayaan. Peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi, dan hubungan dengan pasar juga diperlukan agar usaha dapat berkembang, meningkatkan produktivitas, serta membuka lapangan kerja yang layak. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem tersebut sekaligus menghubungkan pelaku usaha dengan rantai nilai di daerah.
Dalam siaran persnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menempatkan UMKM sebagai bagian penting untuk menjaga ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Pemerintah menilai dukungan kepada sektor ini perlu mencakup akses pembiayaan sekaligus kemampuan pelaku usaha mengelola dan memanfaatkan layanan keuangan secara produktif.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal itu saat membawakan keynote speech mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia hadir dalam acara PROMISE II IMPACT Closing and Next Phase Launch di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Dradjad menyebut perekonomian Indonesia tumbuh 5,05% pada kuartal kedua 2026. Rata-rata pertumbuhan berada di atas 5% sejak kuartal kedua 2022, termasuk ketika ekonomi global mengalami moderasi. Dalam situasi tersebut, UMKM disebut menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Besarnya peran itu tercermin dari jumlah dan kontribusi usaha. Indonesia memiliki 30,2 juta unit UMKM, dengan 99,7% di antaranya merupakan usaha mikro. Sektor tersebut menyumbang 60,5% terhadap produk domestik bruto, menyerap 97% tenaga kerja, dan berkontribusi 15,7% terhadap ekspor. Angka-angka itu disampaikan Dradjad dalam pidatonya untuk menjelaskan posisi UMKM dalam perekonomian.
Baca juga: Sugiono Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra dan Penanganan Karhutla
Meski akses keuangan telah meluas, tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan masih menjadi perhatian. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi keuangan Indonesia tercatat 93,61%, sedangkan indeks literasi keuangan mencapai 69,57%. Perbedaan kedua angka tersebut menunjukkan bahwa jangkauan layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti kemampuan memahami dan menggunakannya.
Peningkatan literasi dinilai perlu terutama di perdesaan, sektor pertanian dan perikanan, serta layanan keuangan syariah. Dengan demikian, perluasan akses tidak berhenti pada tersedianya layanan atau pembiayaan. Masyarakat juga perlu memahami cara memanfaatkan layanan tersebut secara produktif, sejalan dengan kebutuhan penguatan usaha dan peningkatan kemampuan pelaku UMKM.
Salah satu saluran pembiayaan yang terus diperluas pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 23 September 2026, penyaluran program ini mencapai Rp232,66 triliun kepada 3,61 juta debitur. Dukungan tersebut tercatat membantu 10,83 juta tenaga kerja. Data itu menggambarkan jangkauan KUR berdasarkan penyaluran sampai tanggal yang disebutkan pemerintah.
Program lain yang disebutkan adalah PNM Mekaar, yang memberikan pembiayaan kelompok tanpa agunan kepada perempuan berpenghasilan rendah. Per Agustus 2026, jumlah nasabahnya telah melampaui 13 juta orang. Dari keseluruhan nasabah tersebut, 73% merupakan nasabah syariah. Program ini melengkapi dukungan pembiayaan UMKM melalui skema yang menyasar kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Baca juga: MotoGP 2026 Cetak Rekor 157.875 Penonton, Mandalika Dorong Investasi
Selain program pembiayaan, PROMISE II IMPACT menggabungkan akses keuangan dengan penguatan kapasitas usaha dan rantai nilai. Program ini merupakan kolaborasi bersama International Labour Organization (ILO) dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Sejak Maret 2023, jangkauannya mencakup 25.378 UMKM yang memperoleh akses kredit formal dan/atau tabungan dengan nilai total Rp584,3 miliar.
Dalam periode yang sama, lebih dari 2.300 wirausahawan telah mengikuti pelatihan melalui program tersebut. Lebih dari 40% peserta pelatihan merupakan perempuan. Cakupan program itu menunjukkan bahwa dukungan tidak hanya diarahkan pada akses dana, tetapi juga pada penguatan kemampuan pelaku usaha dan keterhubungan mereka dengan rantai nilai.
Sejumlah contoh di daerah memperlihatkan bentuk penguatan rantai nilai yang didukung melalui kolaborasi. Di Pangalengan, sistem Enterprise Resource Planning (ERP) KPBS menghubungkan 2.054 peternak sapi perah. Di Aceh, penguatan rantai nilai minyak nilam menghasilkan ekspor sebanyak 32 ton dengan nilai Rp30 miliar.
Contoh lainnya berasal dari Sumba Timur, tempat 24 petani rumput laut memperoleh pembiayaan formal. Di Sulawesi Selatan, pengembangan dilakukan melalui platform eSeaweed. Berbagai inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan pelaku usaha dengan kegiatan ekonomi dan pasar pada rantai nilai daerah.
Baca juga: Kemendag Latih 40 Aparatur untuk Tata Kelola Perdagangan Digital ASEAN
Menurut keterangan pemerintah, keberhasilan penguatan rantai nilai regional itu didorong kolaborasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Peran kedua pihak tersebut disebut bersama dengan contoh penerapan di daerah, mulai dari sistem ERP untuk peternak sapi perah hingga pengembangan komoditas dan platform rumput laut.
Dradjad menegaskan bahwa tujuan akhir kebijakan bukan sekadar memperbanyak UMKM yang menggunakan layanan keuangan. Pemerintah juga menginginkan bisnis yang tumbuh dan lebih produktif, produk lokal dengan nilai tambah lebih besar, serta pekerjaan layak dan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri Duta Besar Swiss untuk Indonesia Konstantin Obolensky; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono; serta Country Director ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin C. Singh. Hadir pula Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, Ketua Bidang UMKM APINDO Ronald Walla, dan perwakilan kementerian serta lembaga terkait.