Kemenkes Catat 109 Juta Peserta CKG dan Penurunan Estimasi Kasus TB
CIANJUR.CO - Program kesehatan yang dijalankan selama dua tahun pemerintahan mencatat sejumlah capaian pada 2026. Sebanyak 109.300.240 orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan tanpa biaya, 21 rumah sakit di daerah tertinggal mulai beroperasi, dan estimasi insiden tuberkulosis (TB) di Indonesia untuk pertama kalinya menunjukkan penurunan berkelanjutan.
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan capaian tersebut dalam konferensi pers “2 Tahun Pemerintahan Bidang Kesehatan” di Kantor Kementerian Kesehatan, Kamis, 22 Oktober 2026. Ketiga bidang itu merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dilaksanakan dalam dua tahun masa pemerintahan di sektor kesehatan.
Salah satu program yang disorot adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 2026, layanan tersebut telah diikuti 109.300.240 jiwa dari target 130.344.650 sasaran. Pesertanya terdiri atas sekitar 88 juta orang yang mengikuti CKG tahunan dan sekitar 21 juta peserta CKG sekolah. Sementara itu, jumlah warga yang mendaftar mencapai 116.313.018 orang.
Jangkauan layanan CKG tercatat meliputi 10.319 Puskesmas, atau 99,8 persen dari seluruh Puskesmas yang teregistrasi. Program ini juga telah tersedia di semua 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berlangsung di sebagian wilayah, tetapi telah menjangkau seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.
Budi menjelaskan, CKG dirancang untuk mendukung peningkatan rata-rata angka harapan hidup orang Indonesia, dari 72 tahun menjadi 76 tahun. Upaya tersebut dilakukan dengan mengenali sedini mungkin empat faktor risiko yang banyak berkontribusi terhadap kematian dini, yakni hipertensi, diabetes, dislipidemia atau kolesterol tinggi, dan obesitas.
Baca juga: Kemenkes dan UI Mulai Uji Klinik PHOTON untuk Cegah TB lewat Intervensi Gizi
Keempat faktor itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk stroke, serangan jantung, serta masalah ginjal. Budi mengatakan, pengukuran faktor-faktor tersebut dapat membantu menurunkan hingga 80 persen kematian akibat penyakit kardiovaskular. Ia menyebut pemeriksaan obesitas, tekanan darah, gula darah, dan kolesterol sebagai bagian dari langkah untuk menemukan risiko sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih berat.
Hasil pemeriksaan kemudian ditindaklanjuti melalui layanan di lapangan. Warga yang terdeteksi memiliki risiko memperoleh tata laksana dan pengobatan secara gratis di Puskesmas. Penanganan itu ditujukan agar indikator kesehatannya kembali normal atau masuk kategori hijau, sehingga pemeriksaan CKG diikuti langkah perawatan bagi warga yang membutuhkan.
Pengembangan rumah sakit di daerah tertinggal
Pilar berikutnya adalah pembangunan dan peningkatan layanan rumah sakit daerah. Pemerintah telah membangun 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tertinggal yang sebelumnya berstatus Kelas D. Dari tahap pembangunan yang telah berjalan, 21 rumah sakit mulai memberikan layanan kepada pasien.
Budi merinci, sebanyak 22 RSUD masuk batch 1 dan 2 pada 2025. Dari kelompok tersebut, 21 unit telah rampung 100 persen dan beroperasi penuh. Selanjutnya, 20 RSUD masuk batch 3 dan 4 pada 2026. Adapun 24 RSUD yang tergabung dalam batch 5 dan 6 dijadwalkan pada 2027 dan masih dalam tahap perencanaan.
Baca juga: Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi untuk Menarik Kepercayaan Investor
Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Anambas, Buru, Bengkulu Tengah, hingga Kabupaten Keerom di Provinsi Papua kini dilengkapi alat kesehatan setara rumah sakit di Pulau Jawa. Peralatan yang disebutkan meliputi mammografi untuk deteksi dini kanker payudara, CT scan, serta cath lab yang digunakan untuk tindakan jantung dan stroke.
Namun, kelengkapan alat belum sepenuhnya diikuti ketersediaan tenaga spesialis. Kementerian Kesehatan mencatat, dari total 66 RSUD tersebut, baru 34 unit atau 51 persen yang memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap. Pemenuhan tenaga medis itu masih menjadi pekerjaan rumah dalam pengembangan rumah sakit di daerah tertinggal.
Estimasi insiden TB menurun
Pada pilar penanganan TB, Budi menyampaikan bahwa tren penurunan estimasi insiden terjadi secara berkelanjutan untuk pertama kalinya. Mengacu pada estimasi WHO Global TB Report, jumlah kasus pada 2026 diperkirakan 1.080.000, lebih rendah dibandingkan estimasi 1.092.000 kasus pada 2024.
Hingga Oktober 2026, sebanyak 666.985 kasus TB telah ditemukan dan dilaporkan. Angka tersebut setara 61 persen dari target penemuan 972.000 kasus. Dari pasien yang ditemukan, 599.425 orang atau 90 persen dari target telah memulai pengobatan. Penemuan kasus didukung penyediaan portable X-ray dan mesin tes molekuler Near Point of Care (NPOC) di ribuan Puskesmas.
Baca juga: I-CA CEPA Berlaku 1 Desember 2026, Indonesia Bidik Penguatan Ekspor ke Kanada
Skrining TB juga disatukan dengan layanan CKG dan dilakukan di tempat warga berkumpul. Pemeriksaan telah menjangkau 40.910 warga binaan di lapas dan rutan serta 24.623 santri di pondok pesantren. Kementerian Kesehatan turut bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain dan sektor swasta. Di antaranya, pemeriksaan terhadap 8.914 karyawan dan mitra layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab.
Selain memperluas penemuan kasus, Kementerian Kesehatan memperpendek durasi terapi menggunakan regimen obat modern. Budi menjelaskan, pengobatan TB yang sebelumnya dapat berlangsung lebih dari satu tahun setiap hari, kini dapat dijalani selama 12 bulan, enam bulan, bahkan empat bulan untuk regimen tertentu. Menurutnya, durasi yang semakin singkat membuat obat TB lebih mudah diterima masyarakat.
Indonesia juga mengikuti uji klinis tahap 3 untuk kandidat vaksin TB M72. Kandidat vaksin tersebut ditargetkan mulai diproduksi pada awal 2029. Informasi capaian ini disampaikan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI. Kepala biro tersebut adalah Aji Muhawarman, ST, MKM.