Karhutla: 295 Ribu Kasus ISPA, Pembelajaran 7,9 Juta Siswa Terdampak
CIANJUR.CO - Pemerintah mengoordinasikan percepatan penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan perhatian pada kesehatan, pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan. Hingga 15 Oktober 2026, luas lahan terbakar secara kumulatif mencapai sekitar 202 ribu hektare. Asap dari kebakaran juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kegiatan belajar di sejumlah wilayah.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, pembahasan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Percepatan Penanganan Dampak Karhutla. Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, secara daring pada Sabtu (17/10). Pertemuan itu menindaklanjuti arahan Presiden mengenai percepatan penanganan dampak karhutla.
Besarnya dampak kesehatan tercermin dalam data Kementerian Kesehatan. Sampai 15 Oktober 2026, tercatat akumulasi 295.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak. Angka tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan mengenai penguatan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan perlindungan bagi warga yang terpapar asap.
Baca juga: Kemendag Dorong Ekspor Produk Hijau Lewat Forum Bisnis TEI ke-41
Dampak juga dirasakan pada sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan 61.693 satuan pendidikan menghentikan pembelajaran tatap muka. Kebijakan itu berpengaruh terhadap 7,9 juta peserta didik di 100 kabupaten/kota yang tersebar di 19 provinsi. Dengan demikian, penanganan karhutla dalam rapat tidak hanya dibahas sebagai upaya mengatasi kebakaran, tetapi juga sebagai perlindungan bagi kegiatan masyarakat yang terdampak asap.
Lilik menegaskan bahwa respons pemerintah perlu mencakup dampak yang dialami warga. “Penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan masyarakat terlindungi dari dampak asap,” ujar Lilik. Ia menyampaikan bahwa kesehatan masyarakat perlu dijaga, kegiatan belajar anak-anak harus tetap berlangsung dengan aman, dan kelompok rentan perlu memperoleh perlindungan memadai.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurut Lilik, penanganan perlu dilakukan secara terpadu, berbasis data, serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Dalam rapat, langkah yang dibahas meliputi percepatan distribusi masker, penguatan layanan kesehatan, dan penyediaan rumah oksigen.
Baca juga: Sugiono Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk Lindungi Perempuan dan Anak
Pemerintah turut menghitung kebutuhan masker untuk 14 hari ke depan. Penghitungan ini dimaksudkan agar distribusi dapat disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terpapar serta kondisi di lapangan. Rapat juga memberi perhatian pada perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya, yang membutuhkan perlindungan dari paparan asap.
Kemenko PMK mendorong penyediaan tempat aman sementara atau shelter yang dilengkapi fasilitas pendukung untuk mengurangi paparan. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membahas pengembangan layanan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Layanan tersebut dibahas dengan dukungan penyaring udara, tenaga medis, dan tenaga psikolog.
Untuk menjaga kegiatan belajar, penyesuaian metode pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah. Pilihannya mencakup pembelajaran tatap muka penuh, tatap muka terbatas, atau belajar dari rumah. Pemerintah juga membahas penyelarasan ambang batas Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), yang akan menjadi acuan dalam mengambil keputusan mengenai kegiatan belajar dan perlindungan kesehatan.
Baca juga: Sugiono Matangkan Skema Pendidikan Gratis untuk Sekolah Keagamaan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan siap mendukung pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga dalam memenuhi kebutuhan darurat yang belum tertangani. Bentuk dukungan yang disebutkan meliputi masker, logistik, dan tempat aman sementara bagi kelompok rentan. Pemenuhannya akan merujuk pada data kebutuhan yang disampaikan pihak terkait.
Rapat menekankan konsolidasi data terpadu tentang persebaran asap, dampak terhadap kesehatan dan pendidikan, serta kebutuhan logistik. Data tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan prioritas penanganan, menyalurkan bantuan, dan melaksanakan intervensi di wilayah terdampak. Kemenko PMK mendorong agar koordinasi penanganan karhutla mencakup perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, selain upaya pemadaman api.