Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi untuk Menarik Kepercayaan Investor
CIANJUR.CO - Pemerintah menempatkan stabilitas ekonomi dalam negeri sebagai salah satu penopang kepercayaan investor di tengah peluang dan risiko ekonomi global. Prospek dunia pada 2027 diperkirakan membaik, tetapi Indonesia masih perlu menghadapi ketegangan geopolitik, proteksionisme, serta perubahan pasar keuangan yang dapat berlangsung tidak menentu. Karena itu, upaya menjaga daya tahan ekonomi berjalan beriringan dengan langkah menangkap peluang pertumbuhan.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pertumbuhan ekonomi global pada 2027 diperkirakan mencapai 3,1 persen. Perdagangan dunia diproyeksikan tumbuh sekitar 3,3 persen, sementara inflasi global diperkirakan melandai menjadi 3,7 persen. Perkiraan tersebut memberi gambaran mengenai perbaikan prospek, namun laporan itu juga menekankan bahwa tantangan eksternal masih membayangi perekonomian Indonesia.
Dalam menghadapi keadaan tersebut, pemerintah menyebut ketangguhan ekonomi nasional perlu dipertahankan sekaligus dimanfaatkan untuk meraih peluang. Sejumlah indikator dalam negeri menjadi dasar bagi upaya itu. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,45 persen pada Semester I 2026, inflasi September 2026 terkendali di angka 3,28 persen, dan realisasi investasi selama Januari hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun. Nilai investasi tersebut tumbuh 7,3 persen secara tahunan atau year-on-year.
Baca juga: I-CA CEPA Berlaku 1 Desember 2026, Indonesia Bidik Penguatan Ekspor ke Kanada
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo juga menyoroti perbaikan indikator manufaktur dan sosial. Saat menyampaikan keynote speech di acara Permata Bank Wealth Wisdom 2026 bertema “Leading with Integrity and Purpose” di Jakarta, Kamis (22/10), ia menyebut Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang sebelumnya berada di bawah 50 kini meningkat menjadi 52,4. Menurut Dradjad, angka di atas 50 menandakan ekspansi, sedangkan sektor manufaktur merupakan penyumbang penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Dradjad menyampaikan bahwa kemiskinan menurun dan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,65 persen. Rasio Gini tercatat 0,368. Ia menjelaskan bahwa nilai Rasio Gini yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan yang semakin berkurang. Dengan demikian, paparannya mencakup indikator kegiatan manufaktur sekaligus kondisi sosial yang menjadi bagian dari gambaran ekonomi nasional.
Stabilitas tersebut, menurut laporan itu, membuka ruang bagi perbankan untuk memperluas pembiayaan produktif sembari menjaga kepercayaan investor. Kinerja perbankan pada Agustus 2026 ditunjukkan oleh pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 13,65 persen dan kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,94 persen. Pada periode yang sama, rasio kecukupan modal atau CAR berada di 24,10 persen, sementara rasio kredit macet atau NPL terjaga di 2,11 persen.
Baca juga: Sugiono Tajamkan Sasaran Dana Abadi LPDP untuk Riset dan Talenta Strategis
Dradjad mengaitkan stabilitas ekonomi dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui pembiayaan dan dukungan pemerintah. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp250,43 triliun, sedangkan realisasi bantuan sosial tercatat Rp115,8 triliun. Ia menyatakan bahwa angka-angka tersebut menunjukkan negara masih memiliki kemampuan mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk program sosial dan stimulus bagi masyarakat.
Di sisi pengembangan kegiatan ekonomi, terdapat 26 proyek hilirisasi dengan nilai Rp225 triliun. Proyek-proyek itu diproyeksikan menciptakan sekitar 37.833 lapangan kerja pada masa depan. Capaian dan rencana tersebut menjadi landasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen pada 2027 dan 8 persen dalam jangka menengah.
Untuk mencapai sasaran pertumbuhan itu, pemerintah mengidentifikasi tiga prasyarat. Pertama, investasi harus tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto (PDB). Kedua, produktivitas perlu meningkat. Ketiga, ekspor perlu menghasilkan nilai tambah dan didukung logistik yang efisien. Sejalan dengan prasyarat tersebut, pemerintah berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga, meningkatkan kualitas belanja publik, serta mempercepat investasi dan ekspor.
Baca juga: CARE-I Siapkan Relawan DIY untuk Diseminasi Risiko Zoonosis
Dradjad menegaskan bahwa investasi dan perdagangan perlu menjadi sumber pertumbuhan baru, bukan hanya menjaga momentum yang sudah berjalan. Untuk mendorong investasi, pemerintah memperkuat kepastian berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, penyederhanaan perizinan berbasis risiko, dan kepastian waktu pelayanan. Penyelesaian hambatan investasi juga diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Dradjad, kepastian regulasi dan akuntabilitas merupakan kunci kepercayaan investor. Dengan demikian, kebijakan perizinan dan koordinasi penanganan hambatan ditempatkan sebagai bagian dari upaya mempercepat investasi, sementara stabilitas ekonomi menjadi dasar untuk menjaga keyakinan pelaku usaha. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum yang turut dihadiri Komisaris Utama Permata Bank Riswinandi, Presiden Direktur Permata Bank Meliza M. Rusli, para komisaris dan direksi Permata Bank, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, serta Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal.