Bulan Literasi PBK 2026, Mendag Ajak Masyarakat Jadi Trader Cerdas
CIANJUR.CO - JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong masyarakat menjadi nasabah cerdas atau smart traders yang memahami risiko perdagangan berjangka komoditi (PBK), termasuk saat bertransaksi melalui kanal digital. Menurutnya, pemahaman yang memadai membantu trader mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah tergoda janji keuntungan yang tidak realistis.
Pesan tersebut disampaikan dalam pembukaan Bulan Literasi PBK 2026 di Jakarta, Kamis (8/10). Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan RI, kegiatan tahun ini mengangkat tema “Smart Traders, Wise Choices: Navigating Commodity Futures in the Digital Era”. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Perdagangan untuk memberi masyarakat wawasan bertransaksi di tengah kemudahan akses dan perkembangan teknologi.
Budi, yang dalam acara disebut Mendag Busan, menilai transformasi digital telah mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan mengakses instrumen perdagangan. Namun, kemudahan itu perlu diimbangi penguatan literasi. “Masyarakat perlu menjadi digital traders sekaligus smart traders yang membekali diri dengan penguatan literasi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa trader cerdas mampu menimbang keputusan dan tidak mudah terpengaruh janji keuntungan.
Mendag juga menjelaskan peran PBK bagi perekonomian nasional. Perdagangan berjangka dapat digunakan sebagai instrumen lindung nilai atau hedging, membantu pembentukan referensi harga atau price discovery and price reference, serta menjadi sarana diversifikasi investasi. Ia berharap PBK turut mendukung ekonomi digital Indonesia melalui akses perdagangan pada sektor agrikultur, energi, dan komoditas unggulan.
Baca juga: Sugiono Tinjau Revitalisasi dan Digitalisasi Sekolah di Bogor
Literasi, pengawasan, dan perlindungan nasabah
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, menyatakan pertumbuhan industri PBK perlu berjalan seiring dengan peningkatan literasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat. Materi literasi, menurutnya, juga perlu mencakup pemahaman mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).
Tirta mengatakan Bappebti berkomitmen memperkuat kerja sama dengan para pemangku kepentingan. “Bappebti bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi, pengawasan, hingga perlindungan masyarakat,” kata dia. Upaya itu diarahkan untuk membangun industri PBK yang aman, sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing.
Bulan Literasi PBK 2026 merupakan penyelenggaraan yang keempat oleh Bappebti. Pembukaan kegiatan diikuti 300 peserta secara daring dan luring. Hadir pula pimpinan ekosistem PBK, termasuk unsur bursa, lembaga kliring, dan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), sebagai bagian dari sinergi untuk memperkuat literasi.
Rangkaian program berlangsung hingga 8 November 2026. Kegiatannya meliputi seminar daring dan luring, gelar wicara, siniar, sosialisasi “Trading Goes to Campus”, serta penyampaian informasi terkini PBK atau market update. Agenda tersebut digelar di lima kota besar, yakni Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Penyelenggara menargetkan rangkaian Bulan Literasi PBK menjangkau 1,5 juta orang, mencakup masyarakat umum, pelaku usaha, mahasiswa, dan pemangku kepentingan.
Baca juga: Sugiono: SNT Buka Akses Pendidikan Berkualitas bagi Anak Berprestasi
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi penyelenggaraan program tersebut. Ia memandang peningkatan pemahaman masyarakat tentang PBK penting ketika transaksi digital semakin mudah dilakukan. Anggia berharap kegiatan ini dapat memperluas wawasan masyarakat, mendorong tanggung jawab pelaku usaha, dan meningkatkan kualitas perlindungan nasabah.
Peserta pembukaan, Kesya Rizki Az Zahra, mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana, juga menyampaikan ketertarikannya terhadap kegiatan itu. Ia berharap partisipasinya menambah wawasan tentang PBK, khususnya mengenai cara trader bekerja pada era digital. Dari sisi pelaku usaha, Direktur PT Sentra Arta Maxima Fridericus Wishnubroto hadir sebagai perwakilan penyelenggara sistem perdagangan alternatif dalam industri PBK. Ia menilai bulan literasi penting untuk membuat PBK lebih dikenal dan dipahami masyarakat.
Transaksi PBK dan pengawasan perdagangan ilegal
Pembukaan Bulan Literasi PBK turut diisi penganugerahan Satya Niyama kepada pelaku usaha yang berkomitmen menjalankan tata kelola secara jujur, transparan, dan patuh terhadap regulasi PBK. Setelah penganugerahan, digelar dialog literasi dengan narasumber Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Bappebti Ima Siti Fatimah; Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) Zulfan Syaiful Bahri; Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta Syarifah Nuly Nazlia; Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Nursalam; serta Direktur Utama PT Indobursa Karisma Berjangka Agung Rihayanto.
Data Bappebti menunjukkan volume transaksi PBK pada Januari hingga Agustus 2026 mencapai 10,35 juta lot. Jumlah itu meningkat 9,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika volume tercatat 9,46 juta lot. Untuk Juli hingga Agustus 2026, jumlah nasabah aktif tercatat sebanyak 183 ribu.
Baca juga: Indonesia Perluas Kerja Sama Digital dan KEK di GDTE Hangzhou
Pada pasar fisik emas digital, volume transaksi mencapai 115,9 ton dengan nilai Rp299,5 triliun. Nilai tersebut meningkat 641,1 persen. Transaksi timah murni batangan dan kontrak sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC) juga meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Komoditas yang aktif diperdagangkan dalam PBK meliputi minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO), olein, kakao, kopi, dan emas. Sementara itu, komoditas strategis Indonesia yang berpeluang diperdagangkan mencakup hasil pertanian dan perkebunan seperti karet, kopra, kedelai, jagung, dan teh; sektor pertambangan dan energi seperti nikel, batu bara, dan perak; serta produk perikanan dan kelautan. Pemanfaatan kontrak multilateral berbasis komoditas strategis dinilai dapat mengoptimalkan kinerja PBK Indonesia.
Di sisi pengawasan, Kemendag melalui Bappebti memperkuat pengawasan transaksi, keuangan, dan kepatuhan, termasuk pemenuhan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Pengawasan tegas juga dilakukan terhadap aktivitas perdagangan ilegal. Sepanjang Januari hingga September 2026, sebanyak 812 situs perdagangan ilegal telah diblokir. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem PBK yang aman sekaligus mendorong masyarakat memiliki pengetahuan untuk mengenali risiko dan menghindari praktik perdagangan ilegal.