Isfhan Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur
CIANJUR.CO - Anggota Komisi VIII DPR RI Isfhan Taufik Munggaran mendorong percepatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur. Upaya ini ditujukan untuk mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
Seperti diberitakan iNews Cianjur, Isfhan menyatakan Komisi VIII DPR RI akan segera bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk merealisasikan program tersebut. Komisi VIII bermitra langsung dengan Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga dorongan di tingkat daerah itu berkaitan dengan pengawalan program oleh kementerian dan DPR.
Isfhan menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri sosialisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto mengenai Sekolah Rakyat dan bantuan sosial. Kegiatan yang diselenggarakan Kemensos itu berlangsung di Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Rabu, 21 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai wadah kolaborasi, bukan sekadar akses pendidikan informal.
Program itu juga mencakup pelatihan vokasi dan pemberdayaan. Sasaran yang disebut Isfhan ialah anak-anak dari keluarga penerima manfaat serta kelompok disabilitas. Melalui rangkaian dukungan tersebut, mereka diharapkan memperoleh akses untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan daya saing, dan membangun masa depan yang lebih mandiri.
Baca juga: Guru SMP di Cianjur Ditodong Pistol Saat Motornya Dicuri
Tiga pilar pengawalan program
Menurut Isfhan, Sekolah Rakyat di Cianjur merupakan bagian dari tiga pilar utama diseminasi program prioritas Presiden yang dikawal Komisi VIII DPR RI. Pilar pertama adalah pemutakhiran data melalui Data Tunggal Socio-Ekonomi Nasional (DTSEN). Akurasi data menjadi perhatian karena berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak.
Isfhan menilai DTSEN penting untuk mengurangi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan, baik bantuan yang tidak diterima oleh pihak yang seharusnya berhak maupun bantuan yang diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi sasaran. Ia mengatakan Komisi VIII mendorong Kemensos memastikan integrasi dan verifikasi data di tingkat daerah berlangsung transparan serta berkesinambungan.
Pilar kedua adalah penguatan Sekolah Rakyat. Isfhan menempatkan pendidikan sebagai jalur utama untuk memutus kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, akses pendidikan informal, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan bagi anak dari keluarga penerima manfaat serta kelompok disabilitas menjadi bagian dari rancangan program tersebut.
Baca juga: Kekeringan di Takokak Cianjur, 500 Hektare Sawah Terdampak
Ia menegaskan dorongan untuk menjalankan program itu di Cianjur akan dilakukan bersama pemerintah daerah. “Dalam hal ini di Kabupaten Cianjur, saya di Komisi VIII dengan pemerintah daerah akan secepatnya mendorong supaya terselenggaranya Sekolah Rakyat,” kata Isfhan. Ia merupakan legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.
Pilar ketiga ialah optimalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Isfhan menyebut perlindungan sosial perlu berfungsi sebagai jaring pengaman yang adaptif dan inklusif. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan tunai atau sembako, tetapi juga mendorong penerima manfaat agar dapat beralih menuju kemandirian ekonomi.
Dalam pengawalan pilar ini, Komisi VIII DPR RI, menurut Isfhan, akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menyatakan anggaran perlindungan sosial harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut menempatkan ketepatan penyaluran sebagai bagian dari perhatian terhadap pelaksanaan bantuan sosial.
Baca juga: Bagong Mogok, Gerakan Sosial dari Cianjur yang Melawan Keterbatasan
Isfhan juga mengajak Kementerian Sosial, khususnya pendamping sosial, DPR RI, dan pemerintah daerah memperkuat sinergi. Kerja bersama itu diperlukan agar pelaksanaan DTSEN, Sekolah Rakyat, dan Perlinsos berjalan optimal hingga ke pelosok Kabupaten Cianjur. Ia menyebut dukungan para pendamping sebagai bagian dari pelaksanaan program di tengah masyarakat penerima bantuan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada sumber daya manusia Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial atas tugas pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Menurut Isfhan, pendampingan yang adaptif dan responsif turut mendukung agar program prioritas Presiden dapat terlaksana sesuai rencana strategis pemerintah.