Kemenko PMK Susun Satu Data TPPO, Integrasikan Pencegahan dan Layanan Medis
CIANJUR.CO - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengidentifikasi kebutuhan data untuk pencegahan dan layanan medis bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Langkah tersebut menjadi bagian dari penyusunan inisiatif Satu Data TPPO, yang diarahkan untuk membangun tata kelola data terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, koordinasi lintas kementerian/lembaga diperlukan agar data dapat mendukung kebijakan berbasis bukti, meningkatkan efektivitas pencegahan, serta membantu memastikan penanganan dan perlindungan korban berlangsung secara komprehensif. Penyusunan kebutuhan data dibahas dalam dua agenda rapat koordinasi yang diselenggarakan melalui Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan (Asdep PHP3).
Rapat pertama membahas Bidang Pencegahan pada Selasa, 10 November 2026, sedangkan agenda Bidang Medis berlangsung pada Rabu, 11 November 2026. Keduanya dipimpin Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Dr. dr. Nia Reviani, MAPS. Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi Kemenko PMK, Agung Gumilar Triyanto, hadir sebagai narasumber, bersama masing-masing Koordinator Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (PP TPPO) sesuai bidang tugasnya.
Nia menekankan bahwa data terintegrasi merupakan salah satu fondasi penting untuk memperkuat pencegahan dan penanganan TPPO. Saat ini, data masih tersebar di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga layanan. Masing-masing dapat menggunakan definisi, indikator, dan mekanisme pelaporan yang berbeda.
Perbedaan dan sebaran tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi maupun inkonsistensi. Akibatnya, analisis masalah, penyusunan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi program lintas sektor dapat menjadi lebih sulit. Karena itu, setiap Sub Gugus Tugas didorong mengidentifikasi dan memverifikasi kebutuhan data sesuai tugas serta fungsinya.
Baca juga: Airlangga Optimistis ICA-CEPA Gandakan Perdagangan Indonesia-Kanada
Verifikasi itu mencakup ketersediaan indikator dan variabel, sumber atau produsen data, cakupan wilayah, serta periode pemutakhiran. Penetapan unsur-unsur tersebut ditujukan untuk membangun kesamaan pemahaman dan standar antarinstansi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rujukan bersama dalam pelaksanaan tugas Gugus Tugas PP TPPO.
Agung menjelaskan bahwa Satu Data TPPO tidak dibangun hanya dengan membuat aplikasi atau sistem baru. Menurut dia, inisiatif ini perlu bertumpu pada penguatan tata kelola data antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Unsur yang diperlukan meliputi standardisasi data, penyusunan metadata, interoperabilitas antarsistem, serta penggunaan kode referensi dan data induk.
Dalam prinsip pengelolaannya, data tetap berada di bawah pengelolaan masing-masing produsen. Integrasi dilakukan melalui mekanisme pertukaran data yang terstandar dan sesuai kewenangan. Agung juga menyoroti perlunya keamanan informasi dan pelindungan data pribadi, sebab data TPPO memuat informasi sensitif.
Pengelolaan informasi tersebut, sebagaimana dijelaskan Agung, perlu memperhatikan klasifikasi dan pembatasan akses. Identitas pseudonim dapat digunakan untuk kebutuhan penautan data, disertai mekanisme keamanan untuk menjaga identitas korban dan saksi. Aspek ini menjadi bagian dari tata kelola yang perlu diperhatikan bersamaan dengan upaya menghubungkan data dari berbagai sumber.
Baca juga: ASEAN DEFA Ditargetkan Jadi Penggerak Baru Ekonomi Digital Indonesia
Kebutuhan data pencegahan dan layanan medis
Dalam rapat Bidang Pencegahan pada 10 November 2026, peserta mengidentifikasi lima isu strategis, sembilan indikator, lebih dari enam instansi atau sumber data, serta tiga kelompok intervensi utama. Lima isu itu adalah literasi dan edukasi TPPO, kerentanan ekonomi, migrasi nonprosedural, kerentanan perempuan dan anak, serta pengawasan digital dan akses kerja.
Ruang lingkup data pencegahan tidak hanya menyangkut kejadian perdagangan orang. Identifikasi juga perlu menjangkau faktor risiko yang dapat mendorong seseorang menjadi korban. Perhatian mencakup tingkat pendidikan dan literasi masyarakat, kondisi kesejahteraan dan kesempatan kerja, serta pemahaman tentang migrasi aman.
Selain itu, data yang dibutuhkan berkaitan dengan kerentanan perempuan dan anak terhadap eksploitasi serta pengawasan terhadap konten dan informasi lowongan kerja yang berisiko. Ketersediaan informasi pada aspek-aspek tersebut diharapkan membantu pemetaan wilayah dan kelompok rentan, sekaligus mendukung intervensi pencegahan yang lebih terarah, sesuai kebutuhan, dan tepat sasaran.
Rapat Bidang Medis pada 11 November 2026 menghasilkan identifikasi lima isu kebutuhan data, lima kategori layanan, dan lebih dari 15 indikator atau ukuran layanan. Isu yang dibahas mencakup layanan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, rujukan serta kesinambungan layanan, pembiayaan layanan kesehatan, dan tenaga kesehatan terlatih.
Baca juga: Kemenko PMK Perkuat Kolaborasi Vokasi dengan CJIT
Pembahasan itu menandai perlunya data terpadu mengenai kondisi kesehatan korban dan layanan yang mereka perlukan. Dalam layanan kesehatan jiwa, korban TPPO berisiko mengalami trauma, depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), maupun gangguan kesehatan jiwa lainnya. Kebutuhan tersebut berdampingan dengan perhatian pada proses rujukan dan kesinambungan pelayanan.
Aspek lain yang masuk pembahasan adalah ketersediaan pembiayaan serta kapasitas tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan perlu memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan secara aman dan berperspektif korban. Penguatan data Bidang Medis diharapkan membantu mengidentifikasi kesenjangan akses dan kualitas layanan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar korban memperoleh rehabilitasi medis sesuai kebutuhan pemulihannya.
Hasil identifikasi kedua Sub Gugus Tugas akan digunakan untuk menyempurnakan Matriks Analisis Kebutuhan Data TPPO. Tahap tersebut merupakan bagian awal implementasi Satu Data TPPO. Proses berikutnya mencakup penyusunan standar dan harmonisasi data, pengumpulan dan validasi, integrasi serta pengelolaan data, pemanfaatannya untuk menyusun rekomendasi kebijakan, hingga finalisasi dan penyempurnaan hasil.
Melalui inisiatif tersebut, Kemenko PMK mendorong tata kelola data TPPO yang mengedepankan akuntabilitas, keterpaduan, standardisasi, keamanan, dan pelindungan korban. Data yang dikelola dengan baik diharapkan menjadi rujukan bersama Gugus Tugas PP TPPO untuk memperkuat koordinasi, memantau capaian Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO (RAN PP TPPO), serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program di tingkat nasional maupun daerah.