Pemerintah Percepat Kredit Program, Realisasi Capai Rp258,75 Triliun
CIANJUR.CO - Pemerintah menyatukan langkah kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga penyalur serta penjamin, dan asosiasi usaha untuk mempercepat penyaluran Kredit Program pada sisa tahun 2026. Upaya tersebut dibahas dalam Kredit Program Catalyst Forum 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (25/09).
Forum bertema “Accelerating Synergy, Expanding Impact” itu digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Bank Indonesia DIY dan didukung PT BPD DIY. Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menuju Internasionalisasi Kredit Program (IKP) 2026. Forum sekaligus menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat pelaksanaan berbagai skema pembiayaan pemerintah.
Penguatan koordinasi dinilai penting karena kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan tumbuh sekitar 7,2 persen per tahun. Namun, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun pada 2026. Pemerintah menggunakan sejumlah skema, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), serta Kredit Program Perumahan (KPP), untuk memperluas akses modal sesuai kebutuhan pelaku usaha dan sasaran program.
Dalam keynote speech, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian sekaligus Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Ferry Irawan, menekankan bahwa penilaian keberhasilan tidak cukup berhenti pada besarnya kredit yang tersalurkan. Ia menyebut pertumbuhan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran penting. “Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat,” kata Ferry.
Realisasi dan jangkauan pembiayaan
Hingga 23 September 2026, realisasi seluruh Kredit Program tercatat Rp258,75 triliun atau 78,47 persen dari plafon tahun 2026. Sebanyak 67,84 persen penyaluran diarahkan ke sektor produksi. Capaian tersebut mencakup sejumlah skema dengan sasaran dan nilai penyaluran yang berbeda.
Baca juga: KEK Kura-Kura Bali Disiapkan Jadi Hub Riset AI dan Semikonduktor
KUR, sebagai program utama, telah menyalurkan Rp232,66 triliun atau 80,08 persen dari target Rp290,52 triliun. Pembiayaan itu menjangkau 3,61 juta debitur dan disebut menyerap 10,83 juta tenaga kerja. Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, penyaluran KUR mencapai Rp4,24 triliun kepada 74.443 debitur.
Untuk KPP, penyaluran mencapai Rp25,78 triliun kepada 110.286 debitur, dengan dukungan terhadap penyerapan 337.457 tenaga kerja. Sementara itu, nilai penyaluran Kredit Alsintan tercatat Rp169,76 miliar dan KIPK mencapai Rp137,92 miliar. Angka-angka tersebut menjadi bagian dari gambaran pelaksanaan program yang dibahas dalam forum.
Dalam rentang yang lebih panjang, KUR telah menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan UMKM. Sejak 2015 hingga 23 September 2026, total penyalurannya mencapai Rp2.492,22 triliun kepada 57,55 juta debitur. Pelaksanaan program ditopang koordinasi lintas kementerian dan lembaga, skema yang menjangkau pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan, serta subsidi dan penjaminan pemerintah. KUR juga difokuskan pada sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja.
Pengalaman pelaksanaan KUR tersebut akan dibawa ke tingkat internasional melalui IKP 2026. Inisiatif itu menjadi bagian dari upaya berbagi praktik kebijakan dan pembelajaran dalam memperluas akses pembiayaan produktif. Hasil pembahasan Catalyst Forum selanjutnya akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan Internasionalisasi Kredit Program 2026.
Penyempurnaan skema Kredit Program
Selain membahas capaian, pemerintah menyiapkan penyempurnaan skema agar menjawab kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang. Kredit Usaha Pertanian tengah disiapkan sebagai pengembangan Kredit Alsintan. Skema ini mencakup pembiayaan usaha peternakan dengan plafon di atas Rp500 juta sampai Rp10 miliar, serta usaha alsintan dengan plafon hingga Rp5 miliar. Pengembangan tersebut ditujukan untuk mendukung hilirisasi, swasembada, dan ketahanan pangan.
Baca juga: Pemulihan Desa Adat Sade Pascakebakaran, 40 Rumah Adat Sudah Beratap
Pada KIPK, penyempurnaan meliputi perluasan akses modal kerja, penyesuaian uang muka, perluasan sektor usaha, penyederhanaan persyaratan tenaga kerja, serta perbaikan ketentuan refinancing. Adapun target KPP 2026 dioptimalkan hingga Rp50 triliun untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.
Pemerintah juga menyediakan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) berdasarkan Permenko Nomor 7 Tahun 2026. Skema tersebut memberikan plafon hingga Rp15 juta dan disertai pendampingan. Tujuannya memperluas akses pembiayaan formal bagi perempuan prasejahtera.
Masukan panel dan tindak lanjut daerah
Pelaksanaan masing-masing skema dibahas dalam dua sesi panel. Sesi pertama mengulas KUR dan Kredit Alsintan dengan menghadirkan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, dan Kementerian Pertanian. Dalam sesi itu, Kementerian UMKM menyampaikan KUR tahun ini telah menjangkau lebih dari 1,6 juta debitur baru, sementara lebih dari 700 ribu debitur telah mengalami graduasi.
Kementerian Pertanian memaparkan simulasi mengenai manfaat pembiayaan alsintan. Satu unit combine harvester yang dibiayai melalui Kredit Alsintan berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi hingga Rp1,79 miliar per tahun, melalui efisiensi biaya dan peningkatan indeks pertanaman. Angka tersebut disampaikan sebagai hasil simulasi dalam pembahasan panel.
Baca juga: Pabrik HSG Material di KEK Kendal Diresmikan, Investasi Rp710 Miliar
Sesi kedua berfokus pada KIPK dan KPP, dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan bahwa lebih dari 88 ribu debitur KPP memanfaatkan pembiayaan untuk renovasi rumah. Kementerian Keuangan menyoroti peran Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam menyediakan data serta mendukung ketepatan penyaluran dan subsidi.
Forum juga membahas peran para pemangku kepentingan dalam memastikan program berjalan. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR daerah serta memperbarui data calon debitur potensial melalui SIKP. Lembaga penyalur diharapkan menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan usaha, sedangkan lembaga penjamin diminta memperkuat pengelolaan dan mitigasi risiko pembiayaan.
Sebagai tindak lanjut kegiatan, forum dilanjutkan dengan business matching yang mempertemukan calon debitur potensial dengan lembaga penyalur KIPK dan KPP. Pertemuan itu menjadi bagian dari rangkaian pembahasan untuk menghubungkan kebutuhan calon penerima dengan penyalur pembiayaan terkait.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan menghadiri forum, antara lain Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Anna Rina Herbranti, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Hermanto, Kepala Perwakilan DJPB Yogyakarta Taukhid, Inspektur Kemenko Perekonomian Mirza Sofjanhadi, serta Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad. Hadir pula perwakilan OJK DIY, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, jajaran direksi dan pimpinan lembaga penyalur serta penjamin Kredit Program, dan asosiasi usaha.