CIANJUR.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat menjaga independensi dan objektivitas dalam pemberitaan. Ia menyampaikan pesan tersebut saat pelantikan pengurus PWI Jabar periode 2026–2031 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat.
Dalam acara itu, Dedi menekankan bahwa posisi PWI sebagai organisasi besar profesi wartawan membawa tanggung jawab terhadap cara informasi disajikan kepada masyarakat. Menurutnya, ukuran sebuah organisasi bukan hanya terlihat dari besarnya, tetapi juga dari komitmen anggotanya untuk menyampaikan berita secara objektif.
Seperti diberitakan ANTARA Jabar, Dedi, yang dikenal dengan panggilan KDM, menyebut PWI sebagai organisasi tertua di Indonesia. Ia mengatakan, “PWI organisasi tertua di Indonesia, organisasi terbesar untuk objektif dalam menyajikan pemberitaan.” Pesan tersebut ia sampaikan dalam konteks peran organisasi profesi yang menaungi wartawan dan pengaruh pemberitaan terhadap informasi yang diterima publik.
Baca juga: Satpol PP Cirebon Gagalkan Pengiriman 48 Bal Rokok Ilegal via Bus
Dedi menilai kerja pers berlangsung di tengah ruang informasi yang semakin beragam. Selain karya jurnalistik, masyarakat juga berhadapan dengan konten media sosial, unggahan influencer, serta informasi yang peredarannya mengikuti algoritma platform digital. Dalam keadaan itu, menurut dia, keberadaan pers profesional tetap penting untuk menyajikan informasi secara objektif.
Ia juga mengaitkan munculnya buzzer di ruang digital dengan penggunaan opini dalam pertarungan politik. Dedi mengingatkan bahwa konten semacam itu dapat memengaruhi cara orang memahami suatu persoalan. “Mereka (buzzer) cukup mendominasi dalam pikiran-pikiran orang,” katanya, seraya menilai narasi yang dibangun lebih mengarah pada penggiringan opini daripada penyampaian yang objektif.
Karena itu, KDM meminta pers tidak larut dalam pertarungan opini. Ia membedakan kerja jurnalistik profesional dari konten yang mendorong opini tertentu: pers, menurut dia, perlu berpijak pada fakta dan menjalankan verifikasi, serta mempertahankan independensi dan objektivitas. Dengan sikap tersebut, pemberitaan dapat tetap berfungsi sebagai informasi bagi masyarakat, bukan menjadi bagian dari upaya menggiring pandangan.
Baca juga: Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Pusat Data AI BDX di Jatiluhur
Dedi turut menegaskan bahwa tuntutan objektivitas sejalan dengan pernyataannya sebelumnya mengenai pentingnya berita yang menarik tanpa meninggalkan prinsip tersebut. Ia menginginkan masyarakat memperoleh informasi secara tepat. Dalam menjelaskan standar yang perlu dipegang wartawan, ia menyebut kode etik, keseimbangan sumber, kejelasan informasi, dan wawancara sebagai bagian dari kerja profesional.
“Kalau wartawan yang profesional maka dia punya kode etik, kalau nulis berita harus seimbang sumbernya, harus jelas, harus diwawancara,” kata Dedi. Ia juga menyatakan wartawan perlu menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan kepentingan umum. Dengan demikian, perhatian terhadap kebijakan publik menjadi salah satu bagian yang ia tekankan dalam peliputan.
Baca juga: Kejari Kabupaten Cirebon Kenalkan Tahapan Eksekusi Perkara kepada Pelajar
Ketua PWI Jabar Tantan Sulthon menyatakan sinergi dengan pemerintah tidak berarti pers kehilangan independensi. Menurut dia, pers dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan sambil tetap menjalankan fungsi kontrol sosial. Peran itu mencakup penyampaian kritik, pengungkapan persoalan masyarakat, serta pengawasan terhadap kebijakan publik.
Tantan mengatakan PWI Jabar akan terus mengawal kinerja Gubernur Jawa Barat. Ia menambahkan, pengawalan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh mengenai provinsi. Pernyataan itu menegaskan bahwa kemitraan dengan pemerintah, menurut PWI Jabar, dapat berjalan bersamaan dengan tugas pers untuk mengawasi dan menyampaikan persoalan kepada publik.
