Indonesia-Australia Luncurkan PROSPERA Fase II, Fokus Reformasi Ekonomi
CIANJUR.CO - Pemerintah Indonesia dan Australia meluncurkan PROSPERA Fase II sebagai kelanjutan kemitraan untuk pembangunan ekonomi. Program ini diarahkan untuk memperkuat reformasi kelembagaan ekonomi Indonesia, sekaligus mendukung agenda pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan kuat, berkelanjutan, dan merata. Peluncuran berlangsung di Jakarta pada Kamis (22/10), dalam acara Launch of Prospera Phase Two The Australia-Indonesia Partnership for Economic Development.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, fase kedua tersebut merupakan perpanjangan program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi atau Australia–Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA). Kerja sama ini berlandaskan Subsidiary Arrangement antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia. Pemerintah menyebut perpanjangan program itu memiliki jangka waktu 10 tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kesinambungan program perlu diikuti keterlibatan aktif kementerian dan lembaga. Ia mendorong agar berbagai formulasi kebijakan yang disiapkan melalui kemitraan tersebut tidak berhenti pada perumusan, tetapi diterjemahkan menjadi hasil konkret bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam closing remarks pada acara peluncuran.
Dukungan PROSPERA Fase II akan dipusatkan pada dua agenda reformasi besar, yakni aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Kedua agenda tersebut menjadi fokus kerja sama pemerintah dengan Australia dalam fase program yang baru diluncurkan.
Baca juga: Akses Pasar Global dan Digitalisasi Jadi Penggerak Ekonomi Nasional
Untuk aksesi OECD, pemerintah menargetkan prosesnya rampung pada 2028. Indonesia telah menyelesaikan 20 dari 25 bagian initial memorandum, atau sekitar 80 persen dari keseluruhan bagian yang disebutkan. Angka tersebut menggambarkan kemajuan yang telah dicapai dalam proses aksesi, sementara target penyelesaian tetap berada pada 2028.
Pada jalur CPTPP, pemerintah berharap proses aksesi Indonesia dapat memperoleh kesepakatan seluruh negara anggota dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Dengan demikian, dukungan PROSPERA mencakup dua proses yang memiliki sasaran waktu berbeda: penyelesaian aksesi OECD pada 2028 dan upaya mencapai kesepakatan anggota CPTPP pada pertemuan November.
Kerja sama itu juga mencakup sektor digital. PROSPERA diharapkan mendukung penyiapan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Arah dukungan tersebut disebut sejalan dengan posisi Indonesia sebagai pemegang ekonomi digital terbesar di ASEAN. Pemerintah juga tengah menyiapkan penandatanganan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN di Manila pada bulan depan.
Baca juga: Pemerintah Perkuat SDM, Pariwisata, dan Pembiayaan UMKM
Di luar agenda kelembagaan dan digital, pemerintah mendorong pengembangan hubungan ekonomi bilateral melalui pariwisata dan konektivitas udara. Salah satu upaya yang disebut adalah penambahan penerbangan regional langsung antara kota-kota di Indonesia dan Australia. Perluasan hubungan di dua bidang tersebut menjadi bagian dari langkah untuk mengoptimalkan hubungan ekonomi kedua negara.
Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan DFAT bersiap menggelar PROSPERA Advisory Board Meeting. Pertemuan itu akan digunakan untuk meninjau arah strategis program serta memfinalisasi Strategic Work Plan dan Annual Work Plan. Kedua rencana kerja tersebut akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga pelaksanaan kegiatan PROSPERA memiliki acuan strategis dan tahunan.
Airlangga menegaskan, keberhasilan fase kedua tidak semata-mata dinilai dari banyaknya kegiatan yang dijalankan. Menurutnya, ukuran penting lainnya ialah perbaikan berkelanjutan pada kualitas kelembagaan ekonomi Indonesia dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat kedua negara. Ia berharap peluncuran ini menjadi penanda pembaruan komitmen Indonesia dan Australia menuju masa depan yang lebih kuat dan makmur.
Baca juga: Badendeng Hadirkan Dendeng Batokok dan Sambal Hijau di Pangan Nusa Expo 2026
Sejumlah pejabat Indonesia dan Australia menghadiri peluncuran tersebut. Di antaranya Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier. Hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon.
Peserta lainnya meliputi Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, perwakilan kementerian dan lembaga teknis kedua negara, serta para pemimpin dunia usaha dan asosiasi bisnis. Kehadiran mereka melengkapi peluncuran kemitraan yang mencakup reformasi kelembagaan, pengembangan sektor digital, pariwisata, dan konektivitas udara.