Akses Pasar Global dan Digitalisasi Jadi Penggerak Ekonomi Nasional
CIANJUR.CO - Pemerintah Indonesia menempatkan perluasan akses pasar internasional dan digitalisasi dalam negeri sebagai dua jalur penting untuk menjaga sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, langkah tersebut dijalankan di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah menyatakan, pendekatan itu ditujukan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global sekaligus membangun perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, integrasi agenda perdagangan global dan transformasi digital diharapkan meningkatkan daya saing nasional serta menarik investasi berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal sejumlah agenda prioritas agar kesepakatan internasional dan program digitalisasi membawa dampak nyata, terutama melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu agenda perdagangan yang telah mencapai kemajuan adalah perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Substansi kesepakatan tersebut telah rampung dan siap ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. DEFA merupakan kerangka kerja sama ekonomi digital kawasan yang diinisiasi sejak Indonesia memegang Kepemimpinan ASEAN. Pemerintah memproyeksikan potensi nilai ekonomi digital ASEAN dapat meningkat hingga USD2 triliun pada 2030, dengan Indonesia memegang porsi terbesar di kawasan.
Baca juga: Pemerintah Perkuat SDM, Pariwisata, dan Pembiayaan UMKM
Di luar DEFA, pemerintah mengawal tiga perjanjian perdagangan yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Ketiganya adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Berdasarkan analisis dampak yang disampaikan dalam laporan tersebut, IEU-CEPA berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia hingga USD10,9 miliar. Potensi peningkatan ekspor dari I-CA CEPA tercatat sebesar USD1,6 miliar, sedangkan I-EAEU FTA diperkirakan mencapai USD2,2 miliar hingga USD2,89 miliar.
Untuk IEU-CEPA, proses perundingan intensif telah membawa kesepakatan itu ke tahap finalisasi teknis di Dewan Uni Eropa. Tahap tersebut menjadi bagian dari proses menuju penandatanganan dan target implementasi penuh. Pemerintah menyebut perjanjian ini dapat memperluas akses pasar ekspor manufaktur Indonesia, menghapus hambatan tarif, serta memperkuat keterhubungan rantai pasok global Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa Menko Airlangga menargetkan ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester II 2026. Dengan target itu, implementasi perjanjian diharapkan dapat dimulai pada awal 2027. Perluasan pasar melalui sejumlah kesepakatan tersebut berjalan beriringan dengan upaya Indonesia memperkuat peran dalam kerja sama ekonomi internasional lainnya.
Baca juga: Badendeng Hadirkan Dendeng Batokok dan Sambal Hijau di Pangan Nusa Expo 2026
Salah satu upaya itu adalah aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia disebut sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berstatus calon anggota resmi atau acceding country. Pemerintah terus menerima dukungan penuh dari negara-negara anggota OECD untuk mempercepat penyelesaian Peta Jalan Aksesi atau Accession Roadmap. Sasaran yang dicantumkan dalam laporan adalah mencapai keanggotaan penuh pada 2028.
Penguatan teknologi dan kesiapan talenta
Di dalam negeri, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi tinggi sebagai mesin pertumbuhan baru. Dalam rangkaian KTT World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAIC) di Shanghai, Indonesia resmi menjadi salah satu Pendiri atau Founding Member WAICO. Keanggotaan tersebut diumumkan bersama perwakilan dari 30 negara dan, menurut pemerintah, menandai peran aktif Indonesia dalam penyusunan tata kelola kecerdasan artifisial global yang aman, beretika, serta berpusat pada kedaulatan manusia.
Haryo Limanseto menyampaikan pandangan Menko Airlangga bahwa pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI memiliki cakupan luas. Untuk negara seperti Indonesia, teknologi tersebut dapat diterapkan pada pertanian modern, transisi energi, pengembangan energi terbarukan, serta berbagai sektor digital, termasuk kesehatan. Menurut pernyataan yang disampaikan Haryo, nilai ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai USD130 miliar dan sedang menuju USD300 miliar. Nilai tersebut, kata dia, dapat berlipat ganda dengan adanya AI.
Baca juga: Fundamental Ekonomi Indonesia Terjaga, Kemiskinan Turun dan Investasi Tumbuh
Pengembangan infrastruktur fisik untuk mendukung transformasi digital, dalam laporan itu, diimbangi dengan penyiapan sumber daya manusia. Pemerintah mengawal pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital nasional hingga 2030. Target tersebut setara dengan 600 ribu talenta setiap tahun. Upaya yang disebutkan mencakup berbagai program pelatihan peningkatan keterampilan atau upskilling di bidang AI, data science, dan cybersecurity.
Pemerintah menyatakan optimistis bahwa diplomasi ekonomi internasional dan transformasi digital yang inklusif dapat membantu menjaga ketahanan ekonomi, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta mendorong Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan agenda prioritas pemerintah secara transparan dan akuntabel, dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat.