Kemenkes: Kesehatan Jiwa Penting untuk Membangun SDM Unggul
CIANJUR.CO - Kesehatan jiwa perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa isu ini tidak seharusnya dipinggirkan, sebab kesehatan jiwa yang lebih kuat mendukung terwujudnya SDM yang lebih unggul.
Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono ketika membuka talkshow “Sehat Jiwaku, Unik Caraku: Keluarga Merangkul, Kesehatan Jiwa Terjaga, Neurodivergen Berdaya” di Jakarta, Minggu (11/10). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Suara Jiwa. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, acara itu juga menjadi ruang untuk mengangkat pentingnya penerimaan terhadap orang dengan kondisi kesehatan jiwa dan neurodivergen.
Dante menyatakan masalah kejiwaan kini harus dipandang sebagai isu utama, bukan persoalan yang terpinggirkan. “Kesehatan jiwa yang lebih kuat mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul,” ujar Wamenkes. Pernyataan tersebut menempatkan kesehatan jiwa dalam kaitannya dengan upaya membangun kualitas manusia, bukan hanya sebagai persoalan yang ditangani ketika seseorang sudah mengalami gangguan.
Dalam talkshow itu, Dante juga menekankan bahwa penanganan kesehatan jiwa dan kondisi neurodivergen perlu mengedepankan inklusivitas serta dimulai dari lingkungan keluarga. Kondisi yang disebutkan antara lain Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dan disleksia. Keluarga, menurut penekanan tersebut, menjadi lingkungan awal untuk merangkul anak dan mendukung mereka tanpa membatasi potensi berdasarkan tantangan yang dialami.
Untuk menggambarkan bahwa kesulitan belajar tidak otomatis menentukan masa depan, Dante mencontohkan Jacques Dubochet, peraih Nobel Kimia 2017 yang merupakan penyandang disleksia. Ia mengingatkan agar tantangan yang dialami anak pada masa kecil tidak dijadikan alasan untuk menghalangi peluang mereka meraih masa depan yang lebih baik.
Baca juga: TEI 2026 Hadirkan Paviliun Industri Strategis dan Manufaktur Indonesia
“Kesulitan yang dialami anak saat ini tidak menentukan masa depannya,” kata Dante. Ia juga menegaskan bahwa orang dengan masalah kejiwaan tidak semestinya dimarginalisasikan, melainkan dirangkul. Pesan tersebut sejalan dengan tema talkshow yang mengaitkan dukungan keluarga, terjaganya kesehatan jiwa, dan pemberdayaan orang neurodivergen.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa beban gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tinggi. Kesenjangan penanganan atau treatment gap juga masih menjadi tantangan, sehingga tingginya kebutuhan tidak selalu diikuti akses yang memadai terhadap pengobatan.
Mengutip data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023, Endang menyebut gangguan jiwa menempati posisi kedua sebagai penyebab terbesar Years Lived with Disability (YLD) di Indonesia. Depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia menjadi kontributor terbesar. Data itu menggambarkan besarnya dampak gangguan jiwa terhadap beban hidup dengan disabilitas di Indonesia.
Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun sebesar 1,4 persen. Sementara itu, prevalensi gangguan jiwa berat tercatat 4 per 1.000 anggota rumah tangga. Namun, angka prevalensi tersebut beriringan dengan akses pengobatan yang masih rendah, terutama bagi penderita depresi.
Baca juga: Pemerintah Percepat Kredit Program, Realisasi Capai Rp258,75 Triliun
“Pada kasus depresi, baru 12,7 persen penderita yang menerima pengobatan. Artinya, hampir 9 dari 10 orang dengan depresi di Indonesia belum tersentuh penanganan medis,” jelas Endang. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi bukan hanya mengenali adanya gejala atau gangguan, tetapi juga memastikan orang yang membutuhkan dapat memperoleh penanganan.
Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan jiwa dan ketimpangan distribusinya turut memperberat kesenjangan tersebut. Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 1 September 2026 mencatat Indonesia memiliki 1.495 psikiater. Rasio yang tercatat adalah satu psikiater untuk setiap 180 ribu penduduk, jauh dari acuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu satu psikiater untuk setiap 30 ribu penduduk.
Selain psikiater, terdapat 3.513 psikolog klinis yang terdata. Namun, hanya 213 di antaranya bertugas di Puskesmas. Data tersebut memperlihatkan tantangan dalam ketersediaan tenaga di fasilitas pelayanan primer, yang juga menjadi lokasi penting untuk menindaklanjuti hasil skrining kesehatan jiwa.
Untuk merespons tantangan, Kemenkes memperkuat upaya promotif dan preventif secara terintegrasi melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan. Sampai saat ini, skrining kesehatan jiwa melalui program Kemenkes telah menjangkau lebih dari 71,8 juta jiwa.
Baca juga: KEK Kura-Kura Bali Disiapkan Jadi Hub Riset AI dan Semikonduktor
Dari hasil skrining tersebut, ditemukan dugaan gejala depresi pada 1,2 persen sasaran dan gejala kecemasan pada 0,9 persen sasaran. Hasil skrining menjadi dasar untuk tindak lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sehingga Kemenkes meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan.
Keempat seri itu disusun untuk kelompok ibu hamil dan ibu pascapersalinan, anak dan remaja, dewasa, serta lansia. Endang mengatakan buku saku tersebut disusun bersama para ahli dari organisasi profesi. Panduannya ditujukan untuk membantu tenaga kesehatan di Puskesmas menindaklanjuti hasil skrining di lapangan secara praktis.
“Buku saku ini disusun bersama para ahli dari organisasi profesi sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dalam menindaklanjuti hasil skrining di lapangan,” pungkas Endang.