KUR Rp13,6 Miliar Jangkau 160 Nelayan di Desa Awang
CIANJUR.CO - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) di Desa Awang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah mencapai Rp13,6 miliar. Pembiayaan tersebut menjangkau 160 nasabah nelayan. Pemanfaatan KUR untuk usaha penangkapan ikan dan budidaya lobster menjadi perhatian dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi KUR Sektor Kelautan dan Perikanan yang berlangsung di Kampung Nelayan Desa Awang, Sabtu (10/10).
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, kegiatan itu dilakukan melalui diskusi bersama nelayan serta kunjungan kepada debitur KUR BSI. Rangkaian monitoring digunakan untuk melihat pemanfaatan pembiayaan, perkembangan dan potensi usaha, serta tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir. Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan pembiayaan dan peluang memperluas akses KUR di sektor kelautan dan perikanan.
Gambaran penyaluran di Desa Awang berada dalam konteks pembiayaan KUR yang lebih luas. Hingga 30 September 2026, penyaluran KUR secara nasional mencapai Rp240,96 triliun. Sektor perikanan memperoleh Rp3,73 triliun, setara 1,55 persen dari total penyaluran nasional. Adapun penyaluran KUR di Provinsi NTB tercatat sebesar Rp4,8 triliun.
BSI, yang disebut sebagai salah satu penyalur KUR Syariah terbesar di Indonesia, telah merealisasikan penyaluran KUR nasional sebesar Rp10,39 triliun. Nilai itu mencapai 69,29 persen dari target Rp15 triliun dan menjangkau 69.995 debitur. Penyaluran di Desa Awang, sebesar Rp13,6 miliar kepada 160 nasabah nelayan, merupakan salah satu bagian dari realisasi pembiayaan tersebut.
Baca juga: Airlangga Andalkan Ekonomi Digital untuk Target Pertumbuhan 6% pada 2027
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menekankan bahwa penyaluran KUR kepada nelayan dan pembudidaya perlu mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik usaha masyarakat pesisir. “Penguatan pembiayaan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, pendampingan usaha, dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait,” ujar Ferry. Ia menyampaikan bahwa dukungan tersebut diperlukan agar pembiayaan dapat mendorong produktivitas dan memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Dalam dialog dengan warga, Ferry didampingi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Gunawan Pribadi, perwakilan BSI, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. Pembahasan mencakup perkembangan usaha, kebutuhan pembiayaan, dan kendala yang dialami nelayan maupun pembudidaya. Dengan mendengar langsung keterangan masyarakat dan meninjau usaha debitur, kegiatan itu menghubungkan capaian penyaluran dengan kebutuhan nyata yang muncul di lapangan sebagaimana dilaporkan dalam materi monitoring.
Dua usaha dengan kebutuhan pembiayaan berbeda
Rombongan mengunjungi dua debitur KUR BSI. Saidi menjalankan usaha penangkapan ikan dan pengelolaan rumpon, sedangkan Abas Indi bergerak di usaha perikanan yang mencakup pengumpulan bibit serta budidaya lobster. Kunjungan terhadap keduanya memperlihatkan ragam kegiatan ekonomi di Desa Awang sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan dana dapat berbeda mengikuti jenis usaha yang dijalankan.
Saidi telah menjalankan usaha di sektor perikanan laut selama 15 tahun. Ia mengelola kegiatan penangkapan ikan dan 16 unit rumpon yang berada di dua lokasi berbeda, dengan melibatkan lima nakhoda kapal. Untuk mendukung usahanya, Saidi memperoleh KUR BSI senilai Rp250 juta dengan tenor 48 bulan. Pembiayaan itu memperkuat modal investasi sarana tangkap dan kebutuhan operasional. Dukungan tersebut ditujukan untuk menopang kegiatan usaha secara berkelanjutan dan menjaga konsistensi produktivitas hasil laut.
Baca juga: Konsultasi Bisnis TEI 2026 Perluas Akses Pasar Ekspor
Debitur lainnya, Abas Indi, memiliki pengalaman 10 tahun sebagai nelayan, pengumpul bibit, dan pembudidaya lobster. Ia menerima KUR sebesar Rp350 juta dengan tenor 36 bulan. Usahanya tidak hanya melibatkan dirinya sendiri: rekanan sesama nelayan memperoleh dukungan modal untuk pengadaan bibit dan pembuatan keramba, sementara hasil budidaya dipasarkan melalui Abas. Pola yang dijalankan itu memperlihatkan keterhubungan pembiayaan dengan kegiatan ekonomi nelayan lain, termasuk penyediaan bibit dan sarana budidaya.
Peluang pembiayaan dan kendala budidaya
Diskusi dengan masyarakat mengidentifikasi peluang untuk memperluas pemanfaatan KUR, terutama bagi usaha budidaya lobster. Dalam pertemuan disebutkan sekitar 80 pembudidaya tergabung dalam kelompok usaha, tetapi belum seluruhnya menjadi debitur BSI. Keberadaan kelompok tersebut membuka kemungkinan perluasan akses pembiayaan, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.
Kebutuhan pembiayaan untuk budidaya lobster yang dibahas dalam diskusi diperkirakan mencapai Rp50 juta. Namun, akses dana bukan satu-satunya hal yang menentukan perkembangan usaha. Pelaku budidaya menghadapi fluktuasi harga bibit dan hasil budidaya, serta kebutuhan modal untuk pakan dan sarana keramba. Mereka juga berhadapan dengan persyaratan sertifikasi dan perizinan pemanfaatan ruang laut. Berbagai hal tersebut menjadi bagian dari tantangan yang perlu diperhitungkan dalam melihat peluang pembiayaan bagi kelompok pembudidaya.
Monitoring juga mencatat persoalan yang lebih luas pada usaha nelayan. Keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage dan tempat pengolahan ikan di Lombok Tengah menjadi kendala untuk menjaga kualitas serta meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan. Selain itu, biaya perizinan pemanfaatan ruang laut turut disebut sebagai tantangan. Dalam diskusi, masyarakat menyampaikan bahwa sebagian hasil tangkapan dipasarkan ke Lombok Timur karena di wilayah tersebut terdapat pengepul besar.
Baca juga: Kemendag dan Dunia Usaha Perkuat Kerja Sama Hadapi Hambatan Ekspor
Di samping KUR, peserta diskusi membicarakan pemanfaatan BSI Agen sebagai saluran layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Penguatan layanan ini diharapkan melengkapi pembiayaan dengan akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal bagi masyarakat pesisir. Pembahasan tersebut menjadi salah satu unsur dalam upaya memperluas layanan, di samping menilai kebutuhan modal usaha dan kendala yang dihadapi pelaku perikanan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari upaya memperkuat efektivitas penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan itu juga mendukung pengembangan kampung nelayan, yang menjadi program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Hasil monitoring diharapkan menjadi masukan untuk memperkuat sinergi antara lembaga penyalur KUR, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Sinergi tersebut diarahkan agar akses pembiayaan dapat menjangkau pelaku usaha produktif dan memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Dalam kerangka itu, KUR diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.