Pemkab Cianjur Alokasikan Lebih dari Rp400 Miliar untuk Infrastruktur 2027
CIANJUR.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mengalokasikan anggaran lebih dari Rp400 miliar untuk sektor infrastruktur pada 2027. Rencana penggunaan dana itu mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, penerangan jalan umum (PJU), jaringan irigasi, serta infrastruktur penunjang pendidikan dan kesehatan. Dengan cakupan tersebut, alokasi infrastruktur tidak hanya diarahkan pada jalan, tetapi juga pada sejumlah kebutuhan layanan publik.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur, Dedy R. Sudrajat, menjelaskan bahwa penyusunan anggaran tahun depan mempertimbangkan beberapa hal sekaligus. Berdasarkan laporan iNews Cianjur, pertimbangan itu meliputi kewajiban belanja yang ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi, program prioritas kepala daerah, serta janji politik Bupati Cianjur. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam merancang kegiatan yang akan dibiayai pada 2027.
“Untuk 2027, kita mengikuti mandatori dari pemerintah pusat dan provinsi, kemudian program kegiatan bupati beserta janji-janjinya juga dioptimalkan,” kata Dedy, Senin (19/10/2026). Pernyataan itu menunjukkan bahwa rencana belanja infrastruktur disusun dalam kerangka yang harus memperhatikan ketentuan dari tingkat pemerintahan lain sekaligus agenda kepala daerah.
Baca juga: Pilkades Serentak Cianjur Digelar 8 November 2026
Infrastruktur tetap menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena, menurut Dedy, sektor tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah. Ketersediaan serta kondisi jalan menjadi bagian dari kebutuhan itu. Dalam rencana anggaran, pembangunan maupun perbaikan jalan ditempatkan bersama beberapa jenis infrastruktur lain yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Selain jalan, alokasi juga diarahkan untuk peningkatan PJU dan jaringan irigasi. Kedua bidang itu memiliki tujuan yang berbeda dalam rencana pembangunan: penerangan jalan umum dinilai penting bagi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, sedangkan jaringan irigasi berkaitan dengan dukungan terhadap kebutuhan pertanian. Dengan demikian, alokasi yang disebutkan mencakup infrastruktur untuk mobilitas sekaligus kebutuhan sektor pertanian.
Baca juga: 32 Pelajar Diamankan Usai Tawuran Bersenjata Tajam di Cianjur
Dedy menyebut nilai anggaran tersebut secara lebih rinci sebagai perkiraan di atas Rp400 miliar. “Untuk infrastruktur, anggarannya kurang lebih di atas Rp400 miliar. Selain jalan dan penerangan jalan, irigasi serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian,” ujarnya. Keterangan itu menegaskan bahwa fasilitas penunjang pendidikan dan kesehatan masuk dalam perhatian Pemkab Cianjur, di samping pekerjaan jalan, PJU, dan irigasi.
Penyusunan belanja daerah, lanjut Dedy, juga harus memenuhi ketentuan alokasi belanja wajib atau mandatory spending. Dalam perencanaan pemerintah daerah yang disampaikan, sektor pendidikan diarahkan memperoleh alokasi minimal 20 persen dari anggaran, sementara sektor kesehatan sebesar 10 persen. Persentase tersebut merupakan bagian dari kewajiban belanja yang perlu diperhitungkan, bersamaan dengan kebutuhan pembangunan fisik dan program prioritas lainnya.
Baca juga: Rumah Rusak dan Kerap Banjir, Lansia di Sindangbarang Menanti Bantuan
Pemkab Cianjur juga berupaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan di lapangan dengan kebijakan prioritas pemerintah provinsi. Penyesuaian itu termasuk arahan gubernur mengenai pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Menurut materi perencanaan tersebut, penyelarasan dibutuhkan agar kewajiban belanja daerah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
Melalui perencanaan anggaran 2027, Pemkab Cianjur berharap pembangunan infrastruktur berlangsung secara berkelanjutan, mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Alokasi anggaran menjadi salah satu bagian dari rencana tersebut, sementara efektivitas penggunaannya akan ditentukan oleh ketepatan penetapan program prioritas, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan. Ketiga hal itu disebut sebagai faktor yang menentukan agar penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.