Akses Wikimedia Dinormalisasi Setelah Pendaftaran PSE Terverifikasi
CIANJUR.CO - Akses layanan Wikimedia yang saat ini dibatasi akan dinormalisasi setelah pendaftaran platform tersebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat selesai diverifikasi. Pemerintah menyatakan proses verifikasi menjadi tahapan yang harus dituntaskan sebelum akses layanan terdampak dipulihkan.
Dikutip dari laman resmi CianjurKab, Pemkab Cianjur menyampaikan informasi mengenai sikap Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terhadap proses pendaftaran itu. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pemerintah mengapresiasi komunikasi Wikimedia dan komitmen platform tersebut untuk menindaklanjuti kewajiban pendaftaran.
“Kami mengapresiasi komunikasi yang telah dibangun oleh Wikimedia serta komitmennya untuk menindaklanjuti proses pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat,” kata Alexander di Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026). Ia menjelaskan normalisasi akses layanan yang terdampak baru dilakukan setelah pendaftaran terverifikasi. Dengan demikian, komunikasi yang sudah berlangsung belum dengan sendirinya mengakhiri pembatasan akses.
Baca juga: Rembug Warga di Sukanagara, Bupati Cianjur Serap Aspirasi Masyarakat
Alexander menyebut Wikimedia sebagai penyelenggara sistem elektronik global dengan jutaan pengguna di Indonesia. Menurut dia, pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan tersebut. Kewajiban itu, kata dia, berlaku karena layanan Wikimedia tersedia dan digunakan di Indonesia.
Landasan yang disebutkan Kemkomdigi adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Aturan tersebut mewajibkan setiap platform digital yang menyediakan layanan, memproses data pribadi, serta layanannya tersedia dan/atau digunakan di wilayah Indonesia untuk melakukan pendaftaran. Alexander menyampaikan ketentuan itu sebagai dasar kewajiban bagi platform digital, bukan sebagai pengecualian berdasarkan bentuk atau status organisasi.
Di sisi lain, Alexander mengatakan pemerintah menghargai kontribusi Wikimedia dalam menyediakan pengetahuan bagi masyarakat. Namun, ia menegaskan keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum. Pendaftaran PSE, menurutnya, merupakan bentuk akuntabilitas platform kepada publik, sekaligus menyediakan narahubung yang jelas untuk koordinasi teknis, penanganan konten ilegal, dan pelindungan hak pengguna di Indonesia.
Baca juga: Abi Ramzi Buka Bulan Dana PMI Cianjur 2026, Ajak Warga Bersolidaritas
Ia juga menyatakan status non-profit tidak mengecualikan suatu organisasi dari tanggung jawab memberikan pelindungan data pribadi warga negara Indonesia. Alexander menjelaskan bahwa risiko keamanan di ruang digital tidak memandang status organisasi. Karena itu, ia menilai pendaftaran resmi penting untuk mendukung ekosistem digital yang aman, tepercaya, dan berdaulat.
Kemkomdigi menyatakan tetap membuka komunikasi dengan Wikimedia Foundation untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban pendaftaran. Wikimedia diharapkan segera mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendaftaran tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti pembatasan akses pada subdomain auth.wikimedia.org.
Untuk membantu proses pendaftaran, Kemkomdigi menyediakan bantuan teknis melalui helpdesk resmi di laman pendaftaran PSE pada jam operasional kerja. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung penyelesaian proses administratif. Setelah pendaftaran diajukan, pemerintah masih perlu melakukan verifikasi sebelum normalisasi akses layanan terdampak dapat dilakukan.
Baca juga: Gebyar Rutilahu Cianjur, 1.546 Rumah Dibangun Serentak di 22 Kecamatan
Kemkomdigi menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang aman, tertib, dan tepercaya. Pemerintah juga tetap mendukung ketersediaan informasi terbuka bagi masyarakat, sepanjang penyelenggara platform mematuhi ketentuan hukum nasional dan melindungi kepentingan pengguna di Indonesia.
Kepatuhan platform global terhadap regulasi domestik, menurut keterangan Kemkomdigi, merupakan komitmen bersama untuk melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika transformasi digital global. Dalam konteks Wikimedia, pemerintah mengaitkan pemenuhan kewajiban pendaftaran dengan akuntabilitas platform serta evaluasi atas pembatasan akses yang sedang berlaku.