UPDATE

Pemerintah Serahkan DIM RUU Kadin, Bahas Enam Pokok Penguatan

16/11/2026 19:29

CIANJUR.CO - Jakarta – Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin, 16 November 2026. Dokumen tersebut memuat masukan pemerintah dalam pembahasan rancangan aturan yang ditujukan untuk memperkuat peran Kadin Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan RI, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerahkan DIM dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta. Budi, yang dalam keterangan disebut sebagai Mendag Busan, hadir mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani. Rosan bertindak sebagai koordinator penyusunan DIM pemerintah.

Penyerahan masukan itu berlangsung ketika pemerintah mendorong pembaruan pengaturan mengenai Kadin. Pemerintah menilai organisasi tersebut memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan menghimpun suara dunia usaha dan menyampaikan masukan mengenai kebijakan. Peran lainnya adalah membantu pelaku usaha berkembang serta terhubung dengan rantai pasok dan pasar global.

Dalam rapat tersebut, Budi mengaitkan penguatan dukungan dunia usaha dengan target ekonomi dan investasi pemerintah. “Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk periode 2025–2029,” kata Budi. Ia menyampaikan bahwa pencapaian target itu dapat didukung investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dari dunia usaha yang bergerak secara terorganisasi.

Baca juga: Kemenkes Luncurkan MMS Lokal, Bidik Pasar Global

Enam pokok masukan pemerintah

Menurut Budi, aturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, yang telah berlaku hampir empat dekade. Perubahan dinamika dunia usaha, menurutnya, menuntut penataan kembali agar Kadin dapat lebih adaptif dan strategis. RUU tersebut tidak hanya mengatur organisasi Kadin, tetapi juga menata cara pemerintah dan dunia usaha bekerja bersama dalam mendorong investasi, perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi.

DIM yang diserahkan memuat masukan dari lima kementerian, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah mengajukan enam pokok masukan untuk menjadi bagian dari pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Pokok pertama adalah memperkuat kedudukan Kadin sebagai satu wadah induk yang mandiri. Pengaturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi diusulkan dilakukan melalui musyawarah nasional. Masukan kedua meminta kedudukan dan fungsi Kadin diperjelas, dengan cakupan yang tetap meliputi advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pokok ketiga berkaitan dengan penyelarasan fungsi Kadin terhadap kewenangan sektoral kementerian dan lembaga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam lingkup diplomasi ekonomi Indonesia, masukan itu juga menyebut pelaksanaan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia. Pemerintah turut mengusulkan penguatan kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri.

Baca juga: 20 Produk UMKM Pilihan Busan Masuk Jaringan Indogrosir

Masukan keempat menempatkan Kadin dan keanggotaannya dalam sejumlah kegiatan pengembangan usaha. Cakupannya meliputi pendidikan dan pelatihan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, serta kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Dengan demikian, rumusan tersebut menyoroti peran Kadin dalam mendukung kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan hubungan antarpelaku usaha.

Pokok kelima menyangkut tata kelola dan pengawasan organisasi. Pemerintah mengusulkan agar pendanaan Kadin dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, diaudit, serta diatur secara terintegrasi. Sementara itu, pokok keenam mengatur ketentuan peralihan, khususnya penyesuaian AD/ART Kadin setelah undang-undang baru berlaku.

Budi menyatakan pemerintah siap membahas seluruh masukan tersebut bersama DPR. “Kami siap membahas DIM Pemerintah secara konstruktif bersama DPR,” ujarnya. Ia juga memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI terhadap DIM pemerintah dalam pembahasan RUU Kadin.

Baca juga: KTT ASEAN ke-49 Dibuka, DEFA dan Identitas Baru ASEAN Diumumkan

Pembahasan melalui panitia kerja

Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin, Adisatrya Suryo Sulisto, menyatakan dukungan terhadap pembaruan undang-undang tersebut. Menurut Adisatrya, perubahan aturan dapat makin memperkuat peran Kadin, tidak sebatas sebagai tempat komunikasi dan representasi dunia usaha.

Adisatrya mengatakan Kadin juga perlu mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah. Peran yang ia soroti turut mencakup penguatan keterhubungan pelaku usaha besar dengan UMKM serta pemberian manfaat nyata kepada anggota. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pembahasan RUU Kadin.

Dalam rapat yang sama, Komisi VI DPR RI menyepakati bahwa pembahasan RUU tentang Kadin akan dilaksanakan melalui Panja RUU Kadin. Komisi VI juga menargetkan pembahasan rancangan undang-undang itu dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.