CIANJUR.CO – Pemerintah berupaya memperkuat berbagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional agar momentum pertumbuhan tetap terjaga di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Salah satu prioritas yang disiapkan ialah memperbesar peran sektor swasta dalam investasi dan kegiatan usaha. Langkah itu berjalan berdampingan dengan optimalisasi instrumen kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal, yang tetap menjadi bagian dari upaya mendorong perekonomian.
Dalam pertemuan dengan sejumlah media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10), Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo memaparkan fokus tersebut. Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada 7 Oktober 2026, penguatan kontribusi swasta dipandang perlu dilakukan bersama peran pemerintah, bukan sebagai pengganti kebijakan publik. Pemerintah menaruh perhatian pada hambatan yang selama ini mengganggu investasi maupun operasional dunia usaha.
Dradjad mengatakan kendala tersebut telah diidentifikasi, termasuk persoalan perizinan, ketidaksinkronan kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Hambatan pada tahap investasi dan ketika usaha beroperasi sama-sama menjadi perhatian. Karena itu, pengurangan kendala usaha menjadi salah satu pekerjaan yang ia bantu kawal bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Hambatan-hambatan itu sudah kita identifikasi,” tutur Dradjad. Ia menjelaskan bahwa pemetaan juga mencakup sektor-sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Dengan mengetahui jenis kendala dan sektor terkait, upaya penanganan dapat diarahkan pada persoalan yang telah dikenali. Dradjad menyebut hambatan itu beragam, mulai dari urusan perizinan hingga kebijakan yang tidak selaras, sehingga penanganannya turut memerlukan koordinasi antarpihak.
Baca juga: Kemendag Fasilitasi 38 Pelaku IP Kreatif di JFC 2026, Potensi Transaksi Rp3,51 Miliar
Di samping mendorong investasi dan kegiatan usaha, pemerintah mengidentifikasi bidang-bidang yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru. Pariwisata dan industri pengolahan termasuk sektor yang disebut dalam pemetaan tersebut. Pemerintah akan menggunakan sejumlah instrumen, antara lain stimulus, standardisasi, dan statistik. Instrumen itu dimaksudkan untuk memperkuat basis pengambilan kebijakan sekaligus mendukung upaya mendorong pertumbuhan pada sektor yang berpotensi.
Agenda penguatan ekonomi juga mencakup perhatian pada kelompok masyarakat di desil rendah dan menengah. Dradjad menekankan bahwa pertumbuhan perlu disertai upaya pemberdayaan warga yang kurang beruntung. Dukungan bagi kelompok ini tidak hanya berupa akses pembiayaan atau kredit murah. Pemerintah juga ingin memperkuat pendampingan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha berbasis kelompok, sehingga perhatian tidak berhenti pada penyediaan modal.
“Masyarakat yang kurang beruntung, itu kita dorong bukan hanya dengan kredit murah saja, tapi kita tambah dengan pemberdayaan dan juga kita tambah dengan usaha kelompok,” ungkap Dradjad. Ia menyebut dorongan ekonomi rakyat pada desil rendah dan menengah sebagai salah satu tugasnya. Pendekatan yang disampaikan menggabungkan akses pembiayaan dengan dukungan lain, termasuk pengembangan kegiatan usaha secara berkelompok.
Baca juga: KKSK Perkuat Pengawasan Obat dan Bahas Reformasi Jaminan Kesehatan
Salah satu upaya yang akan diperluas ialah akses pembiayaan bagi masyarakat, termasuk melalui program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Pemerintah juga akan memperkuat pendampingan agar pembiayaan yang diterima dapat berkembang menjadi kegiatan usaha produktif. Tujuan yang disebutkan ialah membantu menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan, bukan semata-mata membuka akses terhadap pinjaman.
Potensi pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat tersebut dinilai besar karena mencakup puluhan juta orang. Mereka dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi. Keterangan mengenai cakupan itu menjadi dasar pentingnya menggabungkan pembiayaan dengan pendampingan serta pemberdayaan. Dalam kerangka yang disampaikan, upaya kepada masyarakat berjalan seiring dengan agenda investasi swasta dan pencarian sumber pertumbuhan baru.
Dalam menjalankan tugas sebagai Wamenko Perekonomian, Dradjad akan membantu Airlangga Hartarto mengawal berbagai agenda untuk mencapai target-target Asta Cita. Pembagian tugas tersebut diharapkan memperkuat koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mengawal agenda ekonomi nasional. Selain pekerjaan yang bersifat teknokratis, Dradjad juga akan membantu mengidentifikasi dan mengoordinasikan penyelesaian kendala yang memerlukan komunikasi lintas pemangku kepentingan.
Baca juga: Mendag Ajak Pengusaha AS Jadi Buyer di TEI 2026
Kendala yang dimaksud dapat berupa perbedaan pandangan antarkementerian/lembaga maupun antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Menurut Dradjad, hambatan seperti itu perlu dikenali dan dikoordinasikan penyelesaiannya. Ia menjelaskan bahwa sebagian urusan ekonomi juga berkaitan dengan aspek politis, sehingga penanganannya tidak hanya menyangkut kerja teknokratis.
“Kemenko Perekonomian itu selain yang sifatnya teknokratis, itu memang banyak hal-hal ekonomi yang sifatnya adalah terkait dengan politis,” jelas Dradjad. Ia mengatakan akan membantu Airlangga menyelesaikan hambatan yang memiliki dimensi tersebut. Dalam pertemuan itu, Wamenko Perekonomian didampingi Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.
Melalui penguatan instrumen pemerintah, peningkatan peran swasta, serta pemberdayaan masyarakat, Kemenko Perekonomian mendorong pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru. Rangkaian upaya tersebut juga diarahkan agar pertumbuhan ekonomi memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Fokus pada penyelesaian hambatan usaha, pengembangan sektor potensial, dan dukungan kepada kelompok desil rendah dan menengah menjadi bagian dari agenda yang dipaparkan Dradjad.
