CIANJUR.CO – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memperluas pendidikan kependudukan melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) 2026. Program ini diarahkan untuk menyiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi, dengan memberikan pemahaman mengenai persoalan kependudukan sejak masih bersekolah. Pendidikan tersebut juga dikaitkan dengan kesiapan menghadapi pembangunan daerah hingga 2045.
Berdasarkan laporan ANTARA Jabar, Bupati Cirebon Imron menyampaikan bahwa pembekalan sejak dini diperlukan agar generasi muda memahami persoalan kependudukan sekaligus memiliki kesiapan untuk masa mendatang. Ia menekankan bahwa persiapan bonus demografi tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga dengan kualitas dan karakter generasi yang akan menjadi bagian dari pembangunan.
“Bonus demografi harus dipersiapkan sejak dini dengan membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki ketahanan keluarga,” kata Imron di Cirebon, Senin. Menurut dia, karakteristik yang disebutkan tersebut merupakan bagian dari kesiapan generasi muda menghadapi bonus demografi. Pendidikan kependudukan di sekolah menjadi salah satu jalur untuk membangun pemahaman itu sejak awal.
Baca juga: DPMD Kuningan Matangkan Pilkades Digital Serentak 2027 di 198 Desa
Imron juga menyebut Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam upaya memanfaatkan bonus demografi. Karena itu, program SSK tidak hanya memperkenalkan isu kependudukan, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan daerah menghadapi pembangunan sampai 2045.
Pelaksanaan program diperkuat melalui kebijakan pemerintah daerah. Pemkab Cirebon telah menetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2025 tentang Peningkatan SSK. Pemerintah daerah juga menetapkan SSK Paripurna sekaligus sekolah model Sedulur Sinau Kependudukan melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.0.13.1/Kep.695-DPPKBP3A/2025.
Dalam pelaksanaan di sekolah, SMP Negeri 2 Palimanan ditetapkan sebagai sekolah model sekaligus pusat pengimbasan pendidikan kependudukan kepada sekolah lainnya. Peran tersebut menempatkan sekolah itu sebagai lokasi penerapan SSK sekaligus tempat pengembangan praktik yang dapat dibagikan kepada sekolah lain.
Baca juga: Bawaslu Cirebon Minta Data Kependudukan Diperbarui Rutin untuk PDPB
“SMP Negeri 2 Palimanan menjadi sekolah model SSK sekaligus episentrum pengimbasan di sekolah,” ujar Imron. Penetapan sebagai sekolah model dan pusat pengimbasan itu menjadi bagian dari upaya memperluas pelaksanaan pendidikan kependudukan, bukan hanya di SMP Negeri 2 Palimanan, tetapi juga melalui penerapan praktiknya di sekolah lainnya.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Indra Fitriani menjelaskan bahwa penerapan SSK di SMP Negeri 2 Palimanan dilakukan dengan memasukkan substansi kependudukan ke dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Dengan pola tersebut, materi kependudukan tidak berdiri sebagai materi terpisah, melainkan diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang berlangsung di sekolah.
“Substansi kependudukan sudah diintegrasikan ke dalam pembelajaran lintas mata pelajaran sehingga tidak berdiri sebagai materi yang terpisah,” kata Indra. Integrasi tersebut menjadi cara penerapan SSK di SMP Negeri 2 Palimanan. Materi kependudukan disampaikan melalui pembelajaran lintas mata pelajaran, sehingga sekolah dapat mengembangkan pemahaman siswa tanpa menjadikannya materi yang berdiri sendiri.
Baca juga: Pemkab Garut Perkuat Peran PMI Lewat Bulan Dana Kemanusiaan 2026
DPPKBP3A bersama Tim Pokja SSK Kabupaten Cirebon mendampingi SMP Negeri 2 Palimanan serta memfasilitasi pengembangan praktik pendidikan kependudukan agar dapat diterapkan di sekolah lain. Indra mengatakan pendampingan itu diarahkan supaya sekolah mampu mengembangkan pemahaman kependudukan dengan memanfaatkan data dan kondisi yang tersedia di lingkungan masing-masing.
Selain penguatan SSK, pemerintah daerah menjalankan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak. Indra juga menyebut Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon 2021-2045 sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi muda. Kebijakan-kebijakan tersebut berjalan bersama pengembangan pendidikan kependudukan melalui sekolah, termasuk pendampingan dan pengimbasan praktik dari SMP Negeri 2 Palimanan.
