CIANJUR.CO – Pemerintah melanjutkan penguatan ekosistem hilirisasi dan industri bernilai tambah tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi perekonomian nasional. Langkah itu dijalankan ketika ketidakpastian global masih tinggi, meski sejumlah indikator risiko eksternal mulai membaik. Pemerintah tetap mewaspadai gangguan rantai pasok, gejolak harga komoditas, serta kondisi keuangan global.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Geopolitical Risk Index (GPR) mengalami penurunan hingga Agustus 2026. Sementara itu, Trade Policy Uncertainty (TPU) melandai setelah mencapai puncak pada April 2026. Perubahan indikator tersebut menjadi gambaran perkembangan risiko eksternal, tetapi belum menghapus berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dan industri.
Salah satu risiko yang disoroti adalah dampak konflik di Selat Hormuz. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan pandangannya dalam diskusi panel pada acara BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (6/10). Ia mengatakan konflik tersebut berpengaruh terhadap banyak negara, termasuk Indonesia, melalui ketidakpastian geopolitik dan kenaikan harga.
Baca juga: Warsito: Ketahanan Energi Perlu Perubahan Karakter dan Budaya
“Konflik Selat Hormuz itu sangat berpengaruh ke semua negara,” ujar Susiwijono. Ia juga menjelaskan biaya logistik ikut naik dan menekankan bahwa kepastian bahan baku merupakan persoalan penting. Keterjaminan pasokan bahan baku menjadi perhatian di tengah risiko disrupsi rantai pasok yang masih perlu diwaspadai. Hal itu berkaitan dengan upaya memperkuat industri hilir, yang dalam pelaksanaannya juga membutuhkan rantai pasok domestik yang lebih kuat.
Di tengah tekanan tersebut, realisasi investasi Indonesia pada Semester I-2026 tercatat mencapai Rp1.010 triliun. Nilai itu hampir 50% dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.041 triliun. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif investasi dan, menurut laporan pemerintah, memperlihatkan bahwa Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik ketika lanskap ekonomi global berubah.
Susiwijono menilai dinamika perdagangan global juga dapat menghadirkan peluang untuk menarik penanaman modal baru. Peluang itu muncul ketika investor mencari lokasi produksi alternatif di tengah ketegangan perdagangan dan kebijakan tarif sejumlah negara. Dengan demikian, perubahan lanskap perdagangan menjadi salah satu faktor yang dapat membuka ruang bagi Indonesia untuk menarik investasi, selain menghadirkan ketidakpastian yang perlu diperhatikan.
Baca juga: Kemenko PMK Minta Realisasi TKD Pascabencana Aceh Dipercepat
Modal untuk menangkap peluang tersebut, menurut laporan itu, mencakup fundamental ekonomi yang relatif kuat dan pasar domestik yang besar. Pemerintah berupaya menjaga daya saing investasi dengan meninjau berbagai skema insentif fiskal. Peninjauan dilakukan seiring perubahan kebijakan perpajakan global, termasuk penerapan Global Minimum Tax sebesar 15% yang dapat memengaruhi efektivitas insentif seperti tax holiday.
Penyesuaian kebijakan insentif diharapkan tetap menjaga daya tarik Indonesia bagi investor sekaligus sejalan dengan perkembangan standar perpajakan internasional. Dengan kata lain, pemerintah mempertimbangkan insentif fiskal dalam konteks perubahan aturan pajak global. Laporan tersebut menyebut peninjauan skema insentif, tanpa merinci bentuk penyesuaian yang akan diterapkan.
Selain insentif, perluasan akses pasar melalui kerja sama perdagangan internasional disebut penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menarik investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat kerja sama perdagangan menggunakan skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), serta kerja sama ekonomi lainnya. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari instrumen yang ditempuh untuk memperluas akses bagi industri.
Baca juga: Inspektorat Kemenko PMK dan Kementerian PANRB Bahas Protokol Kolaborasi APIP
Penguatan akses pasar berjalan bersama upaya menjaga daya saing investasi dan mengembangkan industri bernilai tambah tinggi. Dalam kerangka yang disampaikan pemerintah, langkah-langkah itu mencakup penguatan investasi, insentif yang kompetitif, rantai pasok domestik, serta perluasan pasar. Rangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk menopang industri nasional sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi menghadapi gejolak global.
Ke depan, pemerintah menyatakan akan terus memperkuat ekosistem hilirisasi melalui sejumlah upaya tersebut. Susiwijono mengatakan dorongan itu ditujukan untuk memperoleh dua manfaat sekaligus, yakni membuka akses pasar lebih luas bagi produk Indonesia dan membuat Indonesia semakin menarik bagi investor. “Membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, sekaligus membuat Indonesia semakin menarik bagi investor,” pungkasnya.
