CIANJUR.CO – Ketahanan energi nasional tidak cukup ditopang ketersediaan pasokan, teknologi, dan infrastruktur. Perubahan perilaku, penguatan karakter, serta transformasi budaya masyarakat juga dinilai perlu berjalan bersama agar penggunaan energi lebih efisien dan mendukung ketahanan nasional.
Penegasan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, ketika memberikan ceramah kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXX Tahun Anggaran 2026 di Lemhannas RI, Senin (5/10/2026). Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, ceramah tersebut mengangkat tema “Transformasi Budaya Menuju Efisiensi Penggunaan Energi Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Warsito menjelaskan energi menjadi fondasi ketahanan nasional karena menopang berbagai bidang kehidupan. Energi diperlukan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kegiatan industri dan transportasi, pelayanan publik, hingga pertahanan dan keamanan. Karena perannya menjangkau banyak sektor, pemanfaatan energi berkaitan langsung dengan kemampuan menjaga keberlangsungan kegiatan nasional.
Baca juga: Kemenko PMK Minta Realisasi TKD Pascabencana Aceh Dipercepat
Data HEESI 2024 yang disampaikan dalam ceramah itu mencatat konsumsi energi mencapai 1.276 juta BOE, naik 4,53 persen. Penggunaan terbesar berasal dari sektor industri, yakni 45,94 persen. Transportasi menyusul dengan porsi 36,11 persen, sedangkan rumah tangga menggunakan 12,58 persen. Angka tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan energi di sejumlah sektor, terutama industri dan transportasi.
Pada bauran energi primer, jumlahnya tercatat 2.007 juta BOE. Komposisinya terdiri atas batubara sebesar 40,37 persen, minyak bumi 28,82 persen, gas 16,17 persen, dan energi baru terbarukan (EBT) 14,65 persen. Warsito mengaitkan besarnya peran energi dalam pembangunan dengan pentingnya penggunaan secara efisien, terlebih ketika kebutuhan terus meningkat.
Menurut Warsito, tantangan energi tidak hanya terletak pada pasokan atau kemampuan teknologi. Ia menegaskan, “Persoalan energi bukan semata defisit teknologi atau pasokan, melainkan juga krisis karakter dan literasi ekologis masyarakat.” Oleh sebab itu, kemajuan teknologi perlu disertai perubahan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan energi secara bijak. Penguatan sisi perilaku dan literasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan, bukan pengganti kebutuhan pasokan maupun infrastruktur.
Baca juga: Inspektorat Kemenko PMK dan Kementerian PANRB Bahas Protokol Kolaborasi APIP
Perubahan itu dapat dimulai dari tindakan sehari-hari yang disebut Warsito, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, mencabut peralatan yang tidak diperlukan, dan memastikan gas kompor sudah dimatikan setelah dipakai. Ia menilai kebiasaan tersebut perlu dilakukan secara konsisten. Jika berulang dan menjadi bagian dari keseharian, tindakan sederhana itu dapat berkembang menjadi budaya sekaligus membentuk karakter masyarakat.
Efisiensi energi, dalam penjelasan Warsito, juga menyangkut kepentingan nasional dan dampak ekonomi maupun lingkungan. Inefisiensi berpotensi menaikkan biaya produksi, melemahkan daya saing, meningkatkan kerentanan terhadap dinamika energi global, serta menambah tekanan pada sumber daya dan lingkungan. Sebaliknya, penggunaan energi yang lebih efisien dapat menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memperkuat ketahanan nasional.
Transformasi budaya tersebut memerlukan keterlibatan berbagai lingkungan, bukan hanya individu. Keluarga, sekolah dan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, tempat kerja, masyarakat, serta ruang digital disebut sebagai bagian dari pihak yang perlu terlibat. Dengan demikian, pembiasaan penggunaan energi tidak berhenti di satu lingkungan, tetapi dapat didorong melalui berbagai ruang aktivitas masyarakat.
Baca juga: Surplus Perdagangan Indonesia Agustus 2026 Menguat Jadi USD 3,55 Miliar
Warsito juga mendorong peserta P4N untuk menjadi teladan dan penggerak perubahan di lingkungan masing-masing. Peran itu dapat dijalankan melalui tata kelola, pembiasaan, pengukuran dampak, serta perluasan praktik baik. Ia menekankan hubungan efisiensi dengan kepentingan nasional dengan menyatakan, “Energi yang kita efisienkan tentu menjadi bagian dari pembangunan nasional. Sehingga efisiensi energi menempatkan kepentingan nasional.”
Ceramah berlangsung di Ruang NKRI, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI, dan diikuti 109 peserta. Mereka berasal dari unsur TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat. Melalui forum tersebut, efisiensi energi didorong menjadi kebiasaan kolektif dan bagian dari karakter masyarakat untuk memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
