CIANJUR.CO – JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melengkapi produk dengan barcode. Menurut dia, barcode dapat membantu produk UMKM memenuhi kebutuhan sistem ritel modern sekaligus membuka peluang agar lebih banyak produk lokal masuk ke jaringan penjualan tersebut.
Dalam laporan Kementerian Perdagangan RI, ajakan itu disampaikan Budi saat Peluncuran (Kick Off) Fasilitasi Sertifikasi Barcode bagi UMKM produk pangan kemasan dan produk kecantikan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (6/10). Program yang baru diinisiasi ini merupakan kerja sama Kemendag dengan GS1 Indonesia, organisasi penerbit nomor seri produk atau barcode resmi di Indonesia.
Budi, yang dalam keterangan tersebut disebut Mendag Busan, menjelaskan bahwa barcode membantu proses pencatatan produk di ritel. Fungsinya juga berkaitan dengan layanan, penyimpanan, dan distribusi. Dengan demikian, penggunaan barcode bukan hanya pelengkap identitas pada kemasan, tetapi dapat memudahkan produk terintegrasi dengan sistem operasional ritel.
“Barcode menjadi salah satu standar yang mempermudah layanan, penyimpanan, dan distribusi produk,” ujar Budi. Ia menyebut produk UMKM tetap perlu memiliki kualitas dan daya saing karena konsumen maupun peritel mempunyai standar. Penggunaan barcode, menurutnya, termasuk bagian dari digitalisasi yang perlu diikuti pelaku usaha dan dapat membuat produk lebih mudah diterima ritel modern.
Baca juga: TEI 2026 Siapkan Zona Kopi, Teh, dan Kakao untuk Buyer Global
Peluang untuk menjangkau saluran penjualan tersebut dinilai besar. Budi menyampaikan, jumlah minimarket di Indonesia sudah lebih dari 50 ribu gerai. Angka itu belum mencakup supermarket dan toko serba ada atau department store. Karena itu, semakin kuatnya penetrasi produk lokal ke jaringan ritel modern berpotensi membuka pasar yang lebih luas bagi UMKM.
Selain membantu pencatatan dan distribusi, barcode memberikan identitas unik pada produk yang dapat dikenali secara internasional. Budi melihat identitas tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang hendak menyasar pasar ekspor. Keterangan itu menempatkan barcode sebagai salah satu kebutuhan produk, seiring upaya pelaku usaha memenuhi standar pasar yang dituju.
Program fasilitasi sertifikasi barcode dimulai melalui pembukaan pendaftaran atau open call dan kurasi tahap awal. Dari proses tersebut, 100 UMKM terpilih untuk mengikuti kegiatan peluncuran program pada 6 Oktober. Mereka belum seluruhnya ditetapkan sebagai penerima fasilitasi: peserta masih akan menjalani seleksi lanjutan untuk menentukan 50 UMKM yang produknya mendapat fasilitasi sertifikasi barcode.
Budi berharap cakupan program dapat diperluas setelah tahap seleksi tersebut. Harapannya, semakin banyak produk UMKM yang memenuhi standar dapat masuk ke jaringan ritel modern. Dengan demikian, fasilitasi ini diarahkan tidak hanya untuk peserta terpilih, tetapi juga untuk mendukung perluasan akses pasar produk usaha kecil dan menengah.
Baca juga: Pemkab Cianjur Ajukan Bantuan 600 Kios untuk Pasar Ciranjang
Komposisi pendaftar menunjukkan dominasi produk pangan kemasan. Budi memaparkan, 94 persen dari total pendaftar merupakan UMKM pangan dalam kemasan. Sementara itu, enam persen lainnya bergerak di produk kecantikan, termasuk sabun, sampo, dan produk kosmetik lainnya.
Salah satu UMKM yang lolos kurasi awal adalah PT Choco Kreasi Sehat. Pemiliknya, Dian Annisa, menyambut baik fasilitasi dari Kemendag. Ia mengatakan kepemilikan barcode menjadi salah satu kebutuhan penting agar produk usahanya dapat dipasarkan melalui jaringan ritel modern.
“Selama ini, salah satu kendala kami adalah belum memiliki barcode sehingga produk belum bisa dipasarkan ke ritel modern,” kata Dian. Ia juga menyampaikan rasa senang dan terima kasih karena usahanya mendapat fasilitasi. Menurut Dian, dukungan tersebut sangat membantu dalam mengatasi kendala yang dihadapi produknya untuk memasuki saluran ritel.
Di luar sertifikasi barcode, Kemendag menyatakan terus berupaya memperluas akses pasar bagi produk UMKM pangan maupun nonpangan. Upaya itu dilakukan dengan menggandeng Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Salah satu bentuk sinerginya adalah penjajakan bisnis atau business matching, yang mempertemukan UMKM terpilih dengan pelaku ritel modern.
Baca juga: Cianjur Creative Network: Penggerak Ekonomi Kreatif Lokal
Selama 2025–2026, Kemendag telah memfasilitasi business matching yang melibatkan kurang lebih 932 UMKM dengan peritel modern dan pusat perbelanjaan. Mitra yang telah bersinergi antara lain MAP Group, termasuk Sogo dan Alun Alun Indonesia; Hero Supermarket; Metro Department Store; AEON Indonesia; IKEA Indonesia; serta KAI dan KAI Services.
Budi menegaskan komitmen Kemendag untuk membuka akses agar produk UMKM dapat menembus jaringan ritel modern. Ia berharap semakin banyak produk usaha kecil dan menengah diterima di jaringan tersebut sehingga akses pasarnya bertambah. Harapan itu sejalan dengan fasilitasi barcode dan penjajakan bisnis yang mempertemukan pelaku UMKM dengan peritel.
Budi juga mengajak pelaku UMKM menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41. Pameran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang. Menurut dia, TEI dapat menyediakan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas akses pasar hingga ke mancanegara.
